BKKBN Jamin Objektivitas Survei Kinerja dan Akuntabilitas

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 89

BKKBN Jamin Objektivitas Survei Kinerja dan Akuntabilitas
Techincal Assistance (TA) SKAP KKBPK 2019 di Aula Kencana Kantor BKKBN Perwakilan Kalbar, Senin (13/5).
PONTIANAK, SP - Plt. Deputi Bidang Pelatihan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal M. Damanik, mengatakan pihaknya akan menjamin objektivitas dari Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019.

Pelaksanaan SKAP tidak dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), akan tetapi oleh perguruan tinggi untuk menjaga independensi dan kualitas.

"Kita akan apa adanya dengan dinilai oleh pihak ketiga, kalau kita sendiri yang menilai akan subjektif," kata Muhammad Rizal M. Damanik saat diwawancarai pada acara Techincal Assistance (TA) Survey Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK 2019 yang dilaksanakan di Aula Kencana Kantor BKKBN Perwakilan Kalbar, Senin (13/5).


Pelaksanaan SKAP dilakukan oleh pihak ketiga yang dinilai objektif dan berintegritas. Tidak akan ada intervensi dari BKKBN untuk mengatur angka hasil dari survei tersebut. Hasil dari SKAP akan menjadi dasar untuk menyusun RPJMN 2020-2024. Ke depannya tantangan masih akan tetap ada dan komplek.

SKAP adalah alat BKKBN untuk menilai kinerja yang dilaksanakan, dengan target yang dibuat. BKKBN sudah mencanangkan Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,1 di tahun 2019. Sebelumnya pada 2015, angkanya 2,6. Ini yang dievaluasi melalui SKAP.

Semua pihak bercita-cita Indonesia akan memanen generasi emas di 2045. Hal tersebut bukan tanpa dasar, akan tetapi pertimbangan yang memiliki dasar. Pada 2045 angkatan usia produktif akan mendominasi. 60 persen dari total penduduk Indonesia adalah usia produktif yang pada 2045 akan berusia 40 sampai 45 tahun.

"Generasi emas ini tidak datang begitu saja akan tetapi perlu dipersiapkan dan direncanakan. Pelaksanaan menuju generasi emas tidak mesti hanya oleh BKKBN akan tetapi perlu kerja sama dari pihak lainnya," tutupnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Kusmana, mengatakan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK 2019 adalah survei berskala nasional yang dirancang representatif provinsi yang dapat memberikan gambaran estimasi parameter tingkat provinsi dan digunakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program KKBPK yang sedang berjalan.

"Survei ini tidak mengevaluasi dampak dari suatu program, akan tetapi hanya memotret hasil (output) yang telah dicapai program pada 2019," ucapnya.

Target populasi dari survei ini adalah rumah tangga, wanita usia subur 15-49 tahun, keluarga dan remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah. Ukuran sampel rumah tangga berdasarkan jumlah klaster.  

Berdasarkan jumlah klaster yang ditetapkan sebanyak 1.935 desa/kelurahan tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Desa/kelurahan ini adalah klaster yang merupakan wilayah pencacahan dan telah dialokasikan pada masing-masing provinsi berdasarkan strata perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan kuintil kekayaan (wealth index).

Setiap klaster akan dipilih secara systematic random sampling sebanyak 35 rumah tangga, sehingga estimasi jumlah rumah tangga diperkirakan sebanyak 67.725 rumah tangga. Di Provinsi Kalimantan Barat seperti tahun-tahun sebelumnya ditetapkan sebanyak 49 klaster yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Masing-masing klasternya ditargetkan mewawancarai 35 rumah tangga sebagai responden, yang harapannya dalam rumah tangga tersebut di dalamnya terdapat responden keluarga, Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja.


Persebaran klaster provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Kota Pontianak 4 kalster, Kota Singkawang 3 klaster, Kabupaten Mempawah 4 kalster, Kabuaten Kubu Raya 4 kalster, Kabupaten Sambas, 4 kalster, Kabupaten Landak 3 klaster, Kabupaten Bengkayang 3 klaster, Kabupaten Sanggau 4 kalster, Kabupaten Sekadau 3 klaster, Kabupaten Sintang 3 klaster, Kabupaten Melawi 3 klaster, Kabupaten Kapuas Hulu 3 klaster, Kabupaten Ketapang 4 klaster, Kabupaten Kayong Utara 3 klaster.

"Pelaksana survei ini terdiri dari fasilitator perguruan tinggi 1 orang dan 6 orang supervisor dengan jumlah enumerator mencapai 24 orang, yang artinya 1 orang supervisor membawai 2 sampai 3 enumerator," katanya.

Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator yang sudah dilatih oleh fasilitator yang pelatihannya dimulai hari ini sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 di Latbang BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Data hasil listing dan wawancara langsung dikirimkan oleh enumerator kepada server data yang dikelola oleh tim manajemen data pusat.

"Proses pengumpulan mulai dari listing sampai dengan wawancara memerlukan waktu sekitar tiga bulan," ucapnya.

Dalam pelaksanaan SKAP ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya mitra kerja yang membantu suksesnya pelaksanaan SKAP KKBPK. Pada tahun 2016, pelaksanaan SKAP di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP), sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 pelaksanaan SKAP dilakukan bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Dan pada tahun 2019 ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Pontianak.

"Saya yakin dan percaya bahwa pelaksanaan survei tahun ini akan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terwujud apabila indikator kepatuhan sesuai dengan ketentuan benar-benar dilaksanakan, dengan bersungguh-sungguh mempedomani SOP," harap Kusmana. (din)