Kamis, 19 September 2019


Dinasti Politik Pejabat Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 782
Dinasti Politik Pejabat Kalbar

Grafis Dinasti Politik Kalbar

PONTIANAK, SP – Pascapemilihan legislatif 2019, sejumlah nama kerabat pejabat daerah di Kalimantan Barat dipastikan masuk parlemen. Sebagian nama itu memang tak asing, namun ada pula yang benar-benar baru. Akan tetapi, dari beberapa calon legislatif keluarga orang besar itu, tidak semua berhasil melenggang.

Dinasti politik ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalbar.

Di Kapuas Hulu, ada mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode, Abang Tambul Husin. Adiknya, Abang Muhammad Nasir jadi suksesor orang nomor satu Bumi Uncak Kapuas. Dalam Pemilu tahun ini, Abang Tambul Husin maju sebagai caleg DPR RI. Iparnya, istri AM Nasir, Erlinawati mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Anak Tambul Husin, Nadia Pika Maisha mencoba peruntungan di kursi DPRD Kapuas Hulu.

Namun, Abang Tambul Husin dan anaknya gagal. Hanya Erlinawati yang melenggang sebagai anggota DPD RI dengan mengantongi 259.058 suara. 

Di Mempawah, nama besar Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan masih digdaya. Setelah berhasil menjabat posisi baru usai menukangi Mempawah dua periode, sang istri, Erlina meneruskan jabatannya. Semua didapat di Pilkada 2018. 

Di Pemilu 2019, sang anak, Arief Rinaldi lolos sebagai anggota DPRD Kalbar. Mengikuti jejak adik Erlina, Ermin Elviani yang kembali melenggang ke parlemen provinsi untuk kedua kali. Adik Ria Norsan, Ria Mulyadi pun terpilih sebagai anggota DPRD Mempawah. 

Nama lama lain berasal dari Landak. Mantan Gubernur Kalbar dua periode, Cornelis masuk jajaran DPR RI tahun ini. Walau sang anak, Karolin Margret Natasa gagal melanjutkan posisinya di kursi Gubernur melawan Sutarmidji di Pilkada 2018, dia masih akan menjadi Bupati Landak hingga 2022. 

Anaknya yang lain, Angeline Fremalco ikut jejak Cornelis di parlemen usai sukses dalam Pemilu 2019. Bedanya, dia duduk di DPRD Kalbar. Hal sama dari keduanya, suara yang dikumpulkan jadi yang terbanyak untuk masing-masing wilayah.

Setelahnya, ada Bupati Melawi, Panji yang anaknya jadi caleg terpilih DPR RI. Yessy Melania maju dengan partai Nasdem, dan jadi wakil Kalbar bersama Syarif Abdullah Alkadrie ke Senayan. Panji sendiri merupakan Ketua DPD Nasdem Melawi.

Di Pontianak, dua keluarga Gubernur Kalbar, Sutarmidji maju sebagai caleg DPRD Kota. Mereka adalah suami-istri, Meyzar Rakarinda dan Dytha Dhamayanti Pratiwi. Nama yang disebut terakhir merupakan anak mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu. 

Mereka menggunakan perahu Nasdem dan pisah daerah pemilihan. Meyzar di dapil Pontianak Barat, sedang Dytha di Pontianak Kota. Namun keduanya gagal duduk meski perolehan suaranya signifikan, berada di urutan ketiga dan kedua suara partai masing-masing dapil.  Banyak pihak menilai selain Sutarmidji tidak berambisi keluarganya membangun dinasti politik, Sutarmidji juga dinilai enggan memanfaatkan kedudukannya untuk mendorong keluarganya lolos dengan mulus.  “ Mereka masuk sebagai dewan karena desakan Pak Syarif Abdullah Ketua Nasdem,  saya lihat mereka belum serius. Tapi baik untuk pengalaman, ” kata Sutarmidji kepada Suara Pemred.

Keberadaan politik dinasti sebagian dianggap sesuatu yang memprihatinkan. Hampir tidak ada daerah yang maju ketika praktik ini diterapkan. Malah sebaliknya, kental dengan perilaku koruptif. 

"Kenyataannya politik dinasti tidak membuat banyak orang simpatik karena banyak terjadi penyelewengan," ucap pengamat Komunikasi Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Netty Herawati, Minggu (19/5).

Politik dinasti tercipta lantaran gampang bagi seseorang yang dekat dengan kekuasaan, untuk memperoleh fasilitas. Misalnya anak gubernur, bupati, saat ingin mengikuti Pilkada, mudah bagi mereka menggunakan fasilitas keluarga. Di sisi lain, modal politik sangat besar. Jika sudah duduk, akan dicari celah untuk mengembalikan modal.

"Biasanya seseorang pemimpin ingin melanggengkan kekuasaan tidak hanya cukup dua periode, sehingga mendorong keluarganya untuk melanjutkan kekuasaan," katanya.

Secara hukum, politik dinasti memang tidak bisa dicegah. Pasalnya perundang-undangan tentang politik dinasti telah dihapuskan. Politik dinasti juga sejalan dengan Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk dipilih.

Namun secara etika, politik dinasti perlu dipertanyakan. Alasannya, dalam politik dinasti seseorang terpilih menjadi anggota legislatif maupun jabatan lainnya, cenderung dipaksakan.

“Banyak yang terpilih karena anak dari pejabat tertentu,” sebutnya.

Saat ini masyarakat harus punya kontrol yang tinggi. Kalaupun dinasti politik tidak bisa dihindari, calon terpilih tersebut harus menunjukkan kredibilitasnya. Terlebih, Pemilu serentak memungkinkan terjadinya politik dinasti.

"Masyarakat tidak punya pilihan karena yang disodorkan itu-itu saja," katanya.

Sampai saat ini, politik dinasti belum menunjukkan dampak yang baik bagi pembangunan daerah. Bahkan di beberapa daerah, masyarakatnya masih tergolong miskin. Walaupun calon tersebut belajar politik di dalam keluarga, tetapi mungkin tidak terlalu menjamin.

"Contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara, ayahnya korupsi anaknya juga korupsi," katanya.

Kelebihan politik dinasti di Indonesia saat ini masih belum terlihat. Hal ini berbeda dengan politik dinasti yang terjadi di luar negeri seperti dinasti Kenedy dan Gandi. Mereka diakui karena punya integritas dan kompetensi.

“Jika oknum tertentu yang menjadi keluarga petahana, akan sangat dipermudah untuk menggunakan fasilitas. Dan hal tersebut tidak akan terjadi jika oknum tersebut bukan anak dan keluarga dari pejabat,” sebutnya.

Politik dinasti juga rentan dengan KKN. Setiap orang punya sifat KKN. Selain itu, lumrah jika seseorang mempunyai akses, akan mengutamakan keluarganya terlebih dahulu. 

"Bayangkan jika DPRD yang harus mengritisi hal itu, bisa diatur karena memiliki hubungan saudara," katanya.
“Seharusnya sistem yang mengatur dan mengontrol, akan tetapi dengan politik dinasti hal ini tidak akan mungkin terjadi karena yang di dalam lingkaran kekuasaan saling bahu membahu untuk membangun dinasti,” jelasnya.

Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Viza Julian mengatakan jika dibandingkan dengan pulau Jawa dan Sulawesi, politik dinasti di Kalimantan Barat tidak begitu kuat. Walaupun begitu, kecendrungan adanya dinasti politik tidak bisa dinafikan. Bagi sebagian politisi, hal ini bisa dimaklumi apalagi perpolitikan tersebut dalam rangka mempertahankan, minimal di tangan keluarga. 

“Jadi sebenarnya hal itu fenomena biasa dalam dunia politik, terutama dalam konteks negara Indonesia dan juga Kalimantan Barat. Sebenarnya hal itu normal-normal aja,” ungkapnya.

Namun, yang harus menjadi perhatian adalah, apakah dinasti itu berdampak baik atau justru sebaliknya. Baginya, hal itu tentu akan berdampak buruk bagi dunia politik.

Apalagi saat ini masyarakat Indonesia sedang berada pada masa peralihan. Dari masyarakat yang bersifat suka mengultuskan atau mengagungkan seorang tokoh, ke masyarakat yang demokratis. Artinya, masyarakat belum benar-benar siap dengan demokrasi. Belum siap memilih tokoh berdasarkan kapabilitasnya. Lebih berdasarkan garis darah atau keturunannya.

“Akibatnya, di satu aspek dinasti politik ini menjadi langgeng karena keputusan itu,” ucapnya.

Misalnya, seburuk apa pun nama mantan Presiden Soeharto di Indonesia, namun tetap akan banyak penggemarnya. Bahkan, Tomi Soeharto masih memiliki ruang untuk bermain di lingkaran politik Indonesia.

Begitu juga dengan Kalbar, hingga hari ini masyarakat belum bisa benar-benar meninggalkan pola pikir feodalisme. Yakni sebuah pola pikir yang menganggap jika seseorang sudah ditakdirkan untuk jadi pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati hingga pemimpin di ruang terkecil kekuasaan, maka masyarakat akan tetap menganggap orang atau tokoh tersebut, tetap memiliki darah untuk menjadi pemimpin atau memiliki hak untuk berkuasa berikutnya. 

“Secara kultural itu sangat masih ada, jika si A adalah pemimpin maka anaknya akan baik pula. Jadi bukan karena kapabilitasnya. Walaupun pola itu sedikit demi sedikit mulai berubah,” tambahnya.

Begitu juga jika bicara mengenai pembangunan daerah bagi kekuasan dinasti politik. Tidak ada dampak positifnya yang akan dirasa. Walaupun, katakan saja keluarga ini sudah tidak lagi canggung memainkan perannya di dunia politk dikarenakan sudah terbiasa.

Justru yang harus diingat adalah, sebuah idiom dalam politik, ‘absolute power, absolutely corrupt’. Artinya kekuasan memiliki kecendrungan untuk disalahgunakan. Atau dengan artian, kekuasaan yang absolut memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan secara absolut juga. Dan dalam kekuasaan, kekuasaan yang absolut itu sangat tidak baik.

Dalam politk semestinya ada ‘take and balance’, atau saling mengikat dan saling tarik menarik. Sehingga jika terdapat penyimpangan dalam dunia politik, maka lawan politik bisa menentang. Hal ini tidak bisa dibangun jika seandainya dalam dunia politik sudah terbangun sebuah dinasti kekuasaan. 

“Sehingga dinasti dalam politik sangat buruk karena kekuasaan yang bersifat absolut akan melahirkan penyimpanan yang absolut juga. Kongkalikong seperti korupsi, kolusi dan nepotisme itu akan larinya ke dinasti politk,” katanya.

Akan lebih ideal jika suatu wilayah memiliki pemimpin dari banyak kalangan dan dari latar belakang yang berbeda. Artinya, dalam kepimpinan itu sangat diperlukan pihak yang oposisi agar menciptakan jalur yang benar dalam dunia politik.

Hancurkan Kaderisasi

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit mengatakan dinasti politik dalam arti sebenarnya merupakan ancaman buat dunia politik itu sendiri. Praktik ini dapat menghalangi kesetaraan hak politik seseorang. Akibatkan regenerasi politik atau kekuasaan hanya berkutat pada sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga. 

Namun bisa dibilang, dinasti politik dan sistem demokrasi sulit dipisahkan. Pasalnya, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Regulasi Pemilu pun tidak melarang dinasti politik berkembang.

Biasanya, praktik ini lahir dari tokoh politik yang dalam keluarganya memiliki pengaruh politik di publik. Sehingga tidak sedikit anggota keluarga mengikuti jejak politik orang yang lebih tua. 

"Selama aturan itu tidak ada maka sah saja dilakukan, tinggal bagaimana memberikan pemahaman di masyarakat tentang pendidikan politik," jelasnya.

Hanya, memang ada kekhawatiran akan perkembangan dinasti politik tersebut. Tidak sedikit dinasti politik yang terbangun, membuat pemerintahan berjalan dengan tidak transparan dan akuntabel. Biasanya justru melahirkan pemerintahan korup yang dibangun melalui lingkaran keluarga.

"Praktik-praktik dinasti politik yang menyimpang seperti itu malah merusak esensi demokrasi. Itu yang kita khawatirkan," ujarnya.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan partai untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, partai politik harus mampu memilih kader dengan selektif. Tidak bisa dinafikan dinasti politik berkembang salah satunya karena rekrutmen partai yang tidak selektif.

Sebagai contoh, rekrutmen seharusnya tidak memandang ikatan keluarga. Tapi yang biasa ditemukan, seseorang maju sebagai caleg karena keluarga mereka di posisi strategis. Tak jarang mereka malah tak melewati tahap kaderisasi.

"Ini yang merusak demokrasi di internal parpol. Kalau kita lihat yang kuat berpengaruh dinasti politik yaitu dalam parpol sendiri. Apalagi sulit sekali publik mengontrol parpol," jelasnya.

Kedua, terjun ke politik merupakan hak setiap orang. Belum ada aturan yang membatasi seseorang yang memiliki keluarga di lingkar kekuasaan ikut masuk.

“Diskusi dinasti politik harus bergeser pada pemahaman masyarakat dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya. 

Pasalnya bagaimanapun, masyarakat yang akan menentukan apakah seseorang dipilih atau tidak sebagai penyambung lidah masyarakat. Masyarakat harus diberikan pemahaman potensi-potensi yang diakibatkan oleh berkembangnya dinasti politik. 

"Masyarakat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang mewakili mereka. Selama regulasi masih sama, perkembangan dinasti politik akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Pekerjaan rumah kita bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan ancaman dinasti politik ini," pungkasnya.

Konflik Kepentingan

Kepala Sekolah Antikorupsi Gemawan, Sri Haryanti mengatakan, dinasti politik memiliki kekuasaan yang besar, terbagi dalam berbagai tingkatan kekuasaan baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Sehingga kecenderungan perilaku korupsi juga terbuka.

Meskipun tidak bisa dipastikan dinasti politik akan selalu membangun rezim yang korup, namun dinasti politik yang mengakar kuat dan luas dalam pembagian kekuasaan, akan menciptakan pemerintahan yang tidak terkontrol. 

Namun perlu diingat, konstitusi memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap orang untuk menduduki jabatan publik melalui mekanisme seperti Pemilu. Meskipun sebelumnya sudah ada aturan yang membatasi untuk tidak terjadi dinasti politik, kebijakan itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, karena dianggap inkonstitusional dan membatasi hak orang untuk dipilih. 

“Dinasti politik pada kenyataannya mengarah pada pemusatan kekuasaan untuk segelintir orang dan elit politik,” katanya. 

Pemerintahan yang lemah dalam check and balances dan tidak ada pengawasan yang efektif, akan buat penyalahgunaan kekuasaan jadi rentan. Hal ini mendorong terjadinya kerja sama dalam penyalahgunaan kekuasaan atau biasa disebut dengan korupsi berjemaah. 

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukan bahwa dinasti politik rentan terhadap korupsi. Hal ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang cenderung akan menguntungkan kerabat terdekat. Seperti contohnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (2007-2017), Wali Kota Cimahi Atty Suharti (2012-2017), Bupati Klaten Sri Hartini (2016-2021), Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (2013-2018), Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais (1999-2010), dan Bupati Bangkalan Fuad Amin (2003-2012).

Ratu Atut merupakan bagian dari dinasti politik di Banten. Di mana suami, adik, anak, hingga menantunya menempati jabatan-jabatan publik, baik di kabupaten/kota maupun badan legislatif. Atty merupakan istri mantan Wali Kota Cimahi 2007-2012, Itoch Tohija.

Sementara Sri Hartini merupakan istri Bupati Klaten 2006-2016 Haryanto Wibowo, dan anaknya, Andy Purnomo menjabat anggota DPRD Klaten 2014-2019. 

Lalu Yan Anton adalah anak Bupati Banyuasin 2003-2013 Amiruddin Inoed. Syaukani Hasan Rais adalah bapak Bupati Kutai Kartanegara 2010-2021 Rita Widyasari. Terakhir, Fuad Amin adalah bapak Bupati Bangkalan 2013-2018 Makmun Ibnu Fuad. 

“Berbagai kasus yang terjadi seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran agar kasus serupa tidak terjadi, yaitu dengan adanya upaya preventif dengan menahan diri untuk tidak mencalonkan kerabat terdekat baik yang berhubungan darah secara langsung, atau tidak agar menghindari konflik kepentingan,” jelasnya. (din/iat/sms/bls)