Minggu, 22 September 2019


KBS Buka Posko Pengaduan THR Buruh Sawit di Pontianak

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 140
KBS Buka Posko Pengaduan THR Buruh Sawit di Pontianak

Posko aduan THR Buruh Sawit di Pontianak.

PONTIANAK, SP - Koalisi Buruh Sawit (KBS) membuka Posko Pengaduan THR Kalimantan Barat di Jalan Tanjung Raya 2, Komplek Mutiara Saigon No A25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Posko beroperasi sejak 25 Mei 2019 sampai 10 Juni 2019.

Direktur Link-Ar Borneo, mitra KBS di Kalbar, Agus Sutomo menjelaskan pendirian posko lantaran setiap tahun terjadi perselisihan antara serikat pekerja dan perusahaan dalam konteks pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR). Permasalahan yang terjadi biasanya meliputi dua hal: tidak dibayarkannya THR oleh perusahaan kepada pekerja yang berhak menerima THR, dan atau nilai THR yang dibayarkan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan.

"Perselisihan pembayaran THR ini semakin pelik karena buruh tidak punya akses informasi yang lengkap dan benar, sehingga sering ditemukan aduan bahwa THR buruh sawit tidak dibayar atau dibayar dengan tidak layak oleh perusahaan," katanya, Kamis (23/5).

Untuk itu, Koalisi Buruh Sawit berinisiatif mendata aduan kasus-kasus THR yang terjadi di perkebunan sawit. Data-data ini nantinya akan diteruskan secara kolektif ke Kementerian Ketenagakerjaan RI. Selain itu, data akan dianalisis dan dijadikan draft usulan perbaikan pembayaran THR di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, dijelaskan bahwa THR Keagamaan adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Pengusaha wajib memberikan THR kepada buruh/pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Dalam Permen tersebut diatur tata cara penghitungan pembayaran THR; Pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, berhak diberikan sebesar satu bulan upah.

Untuk buruh/pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: Masa kerja/12 bulan X Upah Pokok. Upah satu bulan sebagai mana dimaksud terdiri atas komponen: upah bersih tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung dengan sejumlah cara. Pertama, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah satu bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Kedua, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima tiap bulan selama masa kerja.

"THR keagamaan ini dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," tegasnya.

Sejatinya, apabila pengusaha terlambat dalam pembayaran THR Keagamaan kepada pekerja/buruh, maka akan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. 

"Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk membayar THR Keagamaan kepada buruh/pekerjanya. Untuk info lebih lanjut bisa ke narahubung kami di 0812-5837-3124 atau email [email protected]," tutupnya. (bls)