Oknum BPK Diduga Jual Beli Opini WTP

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 7641

Oknum BPK Diduga Jual Beli Opini WTP
Grafis Sutarmidji Aladdin
PONTIANAK, SP – Oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar diduga melakukan jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) daerah. Hal itu didapat dari keterangan sejumlah pejabat dan bekas pimpinan lembaga negara di Kalbar.

Kepada Suara Pemred, Bupati yang dikenal sangat sederhana dan dekat dengan rakyat itu tiba-tiba menghelak nafas panjang.
"Saya pernah ditawari seorang yang mengaku dari BPK RI Kalbar untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar mencapai miliaran rupiah agar mendapatkan penilaian WTP yang bagus,” ungkap Bupati yang enggan namanya dikorankan itu, kemarin. 

Oknum BPK itu datang bersama rekannya, seorang kontraktor yang cukup dikenal. Mereka menjanjikan opini WTP jika kontraktor tersebut mendapat proyek dengan nilai kerja puluhan miliaran rupiah.

"Kalau nama saya muncul, kan bisa ribut. Nanti pemerintah daerah kami pula dicari cari kesalahan, hehehe.  Tapi itulah yang terjadi, saya yakin ini terjadi dan dialami semua kepala daerah. Cuma mereka ada yang cari aman. Kalau saya, saya tolak, duit dari mana miliaran rupiah, itu korupsi namanya,” katanya. 

Tak hanya sang bupati, seorang Kepala BUMN di Kalbar juga mengeluhkan kinerja oknum-oknum BPK RI.

“Kalau soal jamu makan, kita sering. Kalau nggak baik-baik, bisa dicari-cari kesalahan kita. Tapi mungkin itu hanya oknum segelintir orang. Mudah-mudahan kinerjanya bisa diperbaiki ke depan,” katanya.

Menurutnya, pemeriksa keuangan harus tegas, bersih dan tidak boleh menerima apa pun.

Temukan Kejanggalan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai ada yang janggal dalam penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalbar tahun anggaran 2018. Pemprov Kalbar sendiri mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Penyusunan APBD 2018 dilakukan tahun 2017. Saat itu, APBD memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sementara bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota untuk triwulan tiga dan empat tahun 2017 tidak dibayarkan.

SiLPA tahun 2017 sebesar Rp207,6 miliar. Sementara bagi hasil pajak untuk pemerintah kabupaten/kota yang seharusnya dibayarkan adalah Rp372,2 miliar. Terjadi defisit Rp100 miliar lebih. Anggaran sebesar Rp372,2 miliar yang seharusnya dibagikan ke pemerintah kabupaten/kota justru digunakan untuk menyelesaikan proyek multiyears dengan total sekitar Rp300 miliar. 

"Itukan hak daerah tingkat II harusnya dibayar, tapi SiLPA ada Rp200 miliar lebih. Jadi provinsi tahun 2017 itu tekor (defisit), tapi mengapa BPK tetap memberikan WTP, saya jadi tanda tanya," ucapnya. 

Defisit terjadi lantaran SiLPA lebih kecil dibandingkan total hutang bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Sampai tahun 2018, dalam APBD banyak proyek yang disusun dengan nilai yang besar. Dampaknya, defisit makin besar. 

"Pak Dodi (Pj Gubernur Kalbar saat itu) membuat surat minta penghematan karena ada defisit Rp691 miliar, kalau saya melihatnya defisit itu Rp632 miliar tapi Pak Dodi buat (menghitung) Rp691 miliar," paparnya. 

Defisit yang cukup parah membuat bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota kembali akan ditunda pembayarannya sampai 2019. Utang bagi hasil tersebut bertambah dari yang awalnya dua triwulan di tahun 2017, menjadi empat triwulan di 2018. Totalnya sekitar Rp600 miliar lebih. Itu jadi salah satu alasannya mencopot Sekretaris Daerah, M Zeet.

Melihat hal itu, Midji yang dilantik 5 September 2018 tidak ingin bagi hasil pajak dibayarkan di tahun 2019. Sementara anggaran digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar yang sudah disusun. Dananya merupakan bagi hasil daerah tingkat II.

"Mengapa waktu itu membuat proyek besar-besar, kami tidak tahu itu, yang tahu hanya Sekda yang lama," jelasnya. 

Masalah itu diatasinya dengan membatalkan sebagian besar proyek, mengurangi biaya perjalanan dinas, dan penghematan di semua lini. Termasuk meningkatkan potensi-potensi pendapatan daerah. Hasilnya, APBD 2018 surplus Rp335 miliar dan utang bagi hasil pajak daerah tingkat II berhasil dibayar.

Kejanggalan lain APBD 2018, dalam penyusunan di tahun 2017 tidak dianggarkan pembayaran gaji ke-13 dan THR untuk ASN. Padahal penyusunannya dilakukan September, sedangkan Presiden RI mengumumkan kewajiban tersebut bulan Agustus. 

Pemprov saat itu baru akan menganggarkannya saat APBD Perubahan tahun 2018. Totalnya Rp114 miliar untuk gaji ke-13 dan THR. 
Hal lain, over target pendapatan PBB yang harus dibagi ke pemerintah kabupaten/kota. Sehingga total defisit saat itu berpotensi mencapai Rp800-an miliar. 

"Begitu amburadulnya APBD Provinsi, jadi kalau saya memotong semua proyek yang tak genah, yang memang tak ada duitnya, itulah yang terjadi pada APBD Provinsi," terangnya. 

Sutarmidji pun membuat perubahan anggaran dalam APBD Perubahan 2018. Akan tetapi sampai batas akhir waktu yang ditentukan, tidak ada kesepakatan dengan DPRD. 

"Dewan tidak mau mengesahkan, kami sudah mengajukan, sengkarutnya di situ. Tapi ketika BPK audit kemarin, mereka masuk, kami sudah selesaikan semua (rekomendasi)," katanya. 

BPK memberikan 26 rekomendasi temuan, dan semuanya sudah diselesaikan. Hasilnya, tidak ada permasalahan. Termasuk sudah ada rencana aksi untuk menyelesaikan temuan tersebut.   

Namun beberapa hari lalu, BPK malah menyampaikan Pemprov Kalbar tidak bisa mendapat opini WTP karena tidak ada pengesahan APBD Perubahan 2018. Padahal di awal, masalah itu tak pernah dipersoalkan. 

"Akhirnya yang jadi masalah itu karena tidak ada (pengesahan) perubahan APBD 2018 itu saja, saya sebenarnya kalau memang tidak ada perubahan amburadul ya opini Disclaimer kenapa WDP," ungkapnya. 

Jika memang Pemprov Kalbar mendapat penilaian opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP), dia siap bertemu BPK. 
“Yang jadi tanda tanya mengapa yang 2017 bisa WTP, itu (APBD) amburadul defisit," ucapnya. 

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menduga, ada unsur suka dan tidak suka dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar. Ada faktor subjektivitas, dengan alasan kepala daerah susah diajak berkoordinasi. Memang, dia beberapa kali berhalangan menemui pihak BPK. 

Pertama, karena harus menghadapi pengunjuk rasa di Kantor Gubernur. Kedua, bertepatan dengan kunjungan kerja dirinya ke Kabupaten Sambas. Padahal gubernur masih bisa diwakili Kepala Inspektorat atau pejabat lain.  

"Kata dia kalau tidak ada (pengesahan) perubahan anggaran tidak bisa WTP, saya mau lihat provinsi lain (yang sama-sama tidak ada pengesahan perubahan anggaran) kalau WTP, saya akan gugat, saya minta Ombudsman periksa biar adil," tambahnya.  

Sutarmidji menyebut tidak mempermasalahkan hasil penilaian BPK. Karena anggaran itu disusun sebelum dirinya menjabat. Dia hanya berusaha menyelamatkan anggaran agar tidak terjadi defisit. 

Di sisi lain, dari total 26 rekomendasi temuan BPK, hanya dua yang bermasalah. Pertama, proyek perbaikan Gor Pangsuma untuk pelaksanaan Pesparawi Nasional 2018 sebesar Rp24 miliar. Pengadaannya bermasalah lantaran lewat penunjukan langsung, tidak melalui lelang (tender). Sementara penunjukan Kalbar sebagai tuan rumah sudah dilakukan dua tahun sebelumnya atau tidak mendesak. 

"Saya tanya berani tidak (BPK) menyerahkannya (temuan perbaikan Gor), saya minta apa pun temuan tentang penyimpangan APBD 2018 harus berani menyampaikannya ke aparat penegak hukum, kalau tidak berani dia tendensius," ujarnya. 

Kedua, masalah Akper Provinsi Kalbar di Sintang. Namun belakangan, yang dipermasalahkan BPK bukan karena tidak ada tindak lanjut dari hasil temuan tersebut, tapi tidak adanya pengesahan anggaran perubahan di tahun 2018. 

"Jadi ada dua itu (temuan), itu semua (terjadi) sebelum saya jadi gubernur," pungkasnya.

Kilah Sesuai

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono mengatakan pemeriksaan BPK telah melalui beberapa standar. Seperti standar pemeriksaan keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan yang selalu dipedomani sebagai kriteria penilaian. Kemudian program pemeriksaan sudah diuji.

"Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar tidak ada permainan dalam pemberian opini oleh BPK," ucapnya.

Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan secara berjenjang melalui supervisi. Ada juga tim penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis dan ketua tim serta anggota tim. Masing-masing anggota tim melakukan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada program pemeriksaan. Turut dilakukan mekanisme peninjauan terhadap hasil pemeriksaan. BPK Perwakilan Kalbar juga dipantau oleh pusat.

Dalam pemeriksaan, BPK berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Beda halnya dengan instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang anggotanya bertemu aparat pemerintahan. Hanya, pertemuan bersifat independen dan dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.

"Jangan sampai ada pertemuan yang sifatnya untuk melakukan penyimpangan," katanya. (din/iat/bls)