Bawaslu Tolak Gugatan Masdar

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 70

Bawaslu Tolak Gugatan Masdar
Ilustrasi Partai Golkar
PONTIANAK, SP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar menolak laporan Caleg Partai Golkar Dapil Satu (Kubu Raya-Mempawah) nomor urut 4, Masdar AR selaku penggugat terhadap dua rekannya yang berasal dari partai dan Dapil yang sama yaitu Erry Iriansyah (nomor urut 1) dan Arif Rinaldi (nomor urut 5) selaku tergugat. 

Laporan itu ditolak dalam sidang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah, serta seluruh anggota Bawaslu Kalbar sebagai anggota sidang. 

Diketahui, Masdar AR yang didampingi kuasa hukumnya, Florensius Roy memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Erry Iriansyah dan Arif Rinaldi saat pencalonan. 

Pelanggaran itu persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD provinsi di antaranya adalah syarat internal partai, di mana calon DPRD yang diajukan harus minimal lima tahun menjadi kader partai dan telah mengikuti pelatihan pengkaderan. 

Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohamad mengatakan laporan yang disampaikan oleh Masdar sudah lengkap secara administrasi, maka laporan tersebut deregister (didaftarkan). Sebagaimana dengan ketentuan yang ada laporan yang sudah diregister maka selambat-lambatnya dua atau satu hari setelah diregister harus sudah diperiksa.

“Maka hari ini (Selasa (11/6) kita lakukan sidang pendahuluan. Dalam sidang pendahulan tersebut kita akan melihat tiga hal yaitu syarat formal dan materil terpenuhi, serta waktu sebagai bentuk syarat materil dan kewenangan itu, ada atau tidak terkait dengan peristiwa yang dilaporkan,” jelasnya, Selasa (11/6).

Setelah pihaknya mempelajari dan mendengarkan dari laporan tersebut, baik dari sisi waktu, soal kedudukan hukum dari pelapor dan terlapor, maka Bawaslu memutuskan laporan tersebut tidak diterima.

Pertimbangan Bawaslu menolak laporan tersebut, karena majelis memandang peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor bagi terlapor itu tidak mempunyai kedudukan hukum.

“Jadi, terlapor itu tidak mempunyai kedudukan hukum terkait dengan peristiwa yang dilaporkan pelapor (Masdar). Sehingga, karena tidak diterima, maka majelis tidak melanjutkan kepada sidang pemeriksaan,” jelasnya.

Kemudian, Mohamad juga mengkonfirmasi bahwa pelaporan tersebut bukanlah gugatan sengketa pemilu sebagaimana pemberitaan yang ada, melainkan hal itu disebut laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

“Ini bukan gugatan sengketa pemilu, karena ini laporan terkait dengan pelanggaran administrasi proses. Bukan hasil, tapi proses terkait dengan pencalonan,” jelasnya.

Menanggapi kemungkinan adanya upaya banding terkait putusan sidang pendahulan tersebut. Mohamad menjelaskan dalam aturan Bawaslu tidak menyebut banding, akan tetapi hal itu disebut koreksi.

Mohamad menjelaskan walaupun terdapat ketentuan mengenai koreksi, namun kata dia koreksi hanya terkait dengan putusan hasil pemeriksaan, bukan terkait dengan sidang pendahuluan soal syarat materil dan formil.

“Itu yang diatur oleh Bawaslu di Perbawaslu Nomor 8. Jadi, mekanisme koreksi itu terkait dengan putusan akhir. Kami tidak sampai pada sidang pemeriksaan, tetapi hanya sampai sidang pendahuluan terkait syarat formil dan materil, serta kewenangan kami untuk pemeriksa,” jelasnya.

Ketika ditanya langkah apa yang bisa ditempuh kembali oleh pelapor, menurut Mohamad semua orang mempunyai hak untuk mencari keadilan. Tetapi pada ketentuan Perbawaslu Nomor 8 koreksi itu hanya terkait dengan putusan sidang pemeriksaan Bawaslu. 
Mestinya Gugur

Penggugat, Masdar AR yang didampingi kuasa hukumnya, Florensius Roy yang hadir dalam sidang tersebut sebagai pelapor mengatakan pihaknya memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan saat pencalonan dari partai Golkar seperti Juknis untuk Pemilu 2019.

“Khususnya persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD provinsi diantaranya adalah syarat internal partai, dimana calon DPRD yang diajukan harus minimal lima tahun menjadi kader partai dan telah mengikuti pelatihan pengkaderan serta syarat lain dan dipertegas syarat-syarat itu harus dipenuhi semua calon," kata Roy.

Namun, kenyataannya dua terlapor, Iriansyah dan Arif Rinaldi yang disampaikan oleh pelapor, tidak memenuhi syarat yang dimaksud, dalam hal ini internal Partai Golkar tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam mencalonkan kadernya menjadi calon anggota DPRD.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengecek ke KPU di mana saat pendaftaran berkas pencalonan di KPU, kedua nama yang digugat tidak mencantumkan formulir seperti yang disyaratkan di atas.

"Karena tidak mencantumkan formulir tersebut, artinya kedua calon yang kami gugat, tidak memenuhi syarat dan bisa digugurkan sebagai caleg," katanya.

Sementara itu, Masdar AR selaku penggugat mengatakan pihaknya sudah mengajukan keberatan di internal partai tersebut, namun keberatan tersebut tidak digubris sama sekali.

"Saya sudah mengurus Partai Golkar ini lebih dari 20 tahun, sementara mereka yang belum lima tahun menjabat sudah dicalonkan. Jelas ini sudah melanggar AD/ART Partai dan Juknis yang diajukan KPU dalam pencalonan anggota DPRD," kata Masdar.

Mantan Ketua DPC Partai Golkar selama dua periode itu mengatakan mengingat sidang hari ini adalah merupakan tahap awal dan penentuan apakah gugatannya diterima atau tidak, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kalbar.

"Diterima atau tidaknya gugatan saya tergantung Bawaslu Kalbar. Namun, jika gugatan ini tidak diterima atau ditolak, maka kita akan melakukan langkah banding," katanya.

Dirinya menegaskan, apapun hasilnya, setidaknya langkah yang diambil olehnya bisa menjadi pelajaran bagi Partai Golkar dan partai lainnya terkait pencalonan anggota DPRD yang diusung dari partai. (iat/bah)

Hormati Keputusan

Menanggapi gugatan tersebut, Caleg Partai Golkar Dari Dapil Kubu Raya - Mempawah nomor urut 1, Erry Iriansyah mengatakan wajar apabila ada yang melaporkan ke Bawaslu, karena masing-masing orang mempunyai hak untuk mengajukan kepada Bawaslu.

Sebagai terlapor dirinya akan menghormati proses hukum yang akan berlangsung, sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan.

"Saya akan menunggu keputusan Bawaslu, saya menghormati mekanisme yang ada dalam undang-undang," jelasnya kepada Suara Pemred.

Ia tetap menegaskan akan tetap menunggu hasil dari Bawaslu, apakah diterima atau ditolak gugatan tersebut.
Yang pasti kata dirinya akan siap menghormati proses hukum yang ada dan siap menghadapinya.

"Sebagai calon, saya siap menghadapi dan menghormati gugatan tersebut. Saya akan juga menyiapkan bukti berkas saya. Tentu persiapan khusus ada sambil menunggu apapun keputusan tersebut," jelasnya. (iat/bah)