Midji Taati Aturan Soal Jabatan ASN

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 126

Midji Taati Aturan Soal Jabatan ASN
BERSALAMAN – Gubernur Kalbar, Sutarmidji bersalaman dengan anggota DPRD Provinsi Kalbar saat agenda PU kepada fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kal
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) kepada fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018, di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (13/6).

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suma Jenny Haryanti bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Menyikapi masukan maupun saran dan kritikan dari fraksi-fraksi, Sutarmidji menyampaikan akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kalbar guna mengevaluasi secara keseluruhan, baik itu meningkatkan pendapatan maupun penyerapan anggaran. 

Namun ada beberapa titik fokus penyampaian tersebut, di mana dalam APBD 2018 terjadi defisit sebesar Rp 691,86 Miliar yang terdiri dari SilPA tahun anggaran 2017 yang tidak tercapai sebesar Rp77,69 Miliar, kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota 2017 belum dianggarkan sebesar Rp 268,11 Miliar, alokasi belanja langsung DBH DR tahun 2017 sebesar Rp 15,79 Miliar. 

Kemudian, alokasi belanja hasil pajak kepada kabupaten/kota akibat penambahan target pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 90 Miliar, pengurangan target pendapatan DBH CHT tahun 2018 sebesar Rp 5,18 Miliar, kekurangan penganggaran alokasi belanja pegawai (BTL) tahun 2018 sebesar Rp 213,93 Miliar, kekurangan alokasi dana BOS tahun 2018 sebesar Rp 10 Miliar.

"Untuk mengatasi tersebut Pj Gubernur Kalbar mengeluarkan Surat Nomor 903/2115/TAPD perihal pengurangan pagu anggaran belanja langsung SKPD tahun anggaran 2018," ungkap Sutarmidji.

Sedangkan untuk pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalbar yang banyak mengundurkan diri karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 117 ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara  menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

"Serta pada ayat 2 menyebutkan jabatan pimpinan tinggi dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetisi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN," tuturnya.

Tak hanya itu, dirinya juga dapat laporan bahwa ada pejabat yang sudah mengembalikan uang kepada pemerintah terkait temuan hasil audit sebesar Rp 1,3 Miliar.

"Terdapat dua orang pejabat yang diminta mundur untuk memberikan keleluasaan kepada yang bersangkutan menghadapi proses temuan keuangan, baik oleh Polda maupun KPK. Serta ada beberapa pejabat menjabat lebih dari lima tahun, untuk kita, masalah keuangan kita tidak ada toleransi," katanya.

Menurutnya, kebijakan yang diambilnya itu tidak ada unsur subjektif, semuanya terukur dan sesuai aturan.

"Ssoal pegawai, soal jabatan, saya tetap pada aturan," pungkasnya. (iat/bah)