NAMA CALON GUBERNUR KAPUAS RAYA BEREDAR

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 3388

NAMA CALON GUBERNUR KAPUAS RAYA BEREDAR
Grafis Calon Gubernur Kapuas Raya Romawi
PONTIANAK, SP – Nama-nama calon gubernur Kapuas Raya sudah beredar walau pemekarannya kini masih dalam proses. Banyak pihak meyakini provinsi baru itu akan terbentuk tahun 2020 atau paling lama 2021.  Gubernur Kalbar Sutarmidji, bahkan sudah umbar janji sana-sini, meyakinkan masyarakat rencana lama itu akan terpenuhi di pemerintahannya.

Di akar rumput, sejumlah nama besar disebut. Tidak sedikit malah yang sudah menyandingkan, antara gubernur dan wakilnya. Pemekaran Kapuas Raya akan mencakup lima wilayah, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Salah satu nama yang paling santer dibicarakan, adalah Lazarus, anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Namanya sempat digadang maju sebagai calon wakil gubenur Kalbar berpasangan dengan Hildi Hamid, mantan Bupati Kayong Utara dua periode dalam Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 lalu. 

Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Kalbar 2 mencakup wilayah  Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau dan Sekadau. Lasarus yang menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR-RI dan Krisantus Kurniawan yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kalbar. Lasarus memperoleh suara terbanyak yakni 203.576 suara. Sementara Krisantus memperoleh sebanyak 27.091 suara. Sehingga bisa merebut 2 dari 4 kursi yang ada di dapil Kalbar 2. Selain namanya cukup populer, Lasarus disukai semua golongan, merakyat dan dikenal berjiwa nasionalis.  

Nama lain yang menjadi pembicaraan dan analisa sejumlah politikus adalah mantan Bupati Sintang dua periode, Milton Crosby. Calon Gubernur Kalbar pemilihan tahun lalu itu, diakui banyak pihak sebagai sosok penggagas dan yang paling getol mondar-mandir ke Jakarta untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Namun menurut sumber Suara Pemred, DOB itu kandas, alias tersendat sendat saat Gubernur Kalbar masih dijabat Cornelis.  Padahal semua persyaratan terbentuknya sebuah provinsi baru sudah layak terpenuhi. 

Nama lainnya, adalah Firman Montaco, mantan Bupati Melawi dan Ketua DPW Pemuda Pancasila Kalbar ini dikabarkan akan mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Melawi periode 2020 –2025. Caleg terpilih DPR RI dapil Kalbar 2 lain, Adrianus Asia Sidot pun digadang maju. Dalam Pileg lalu, mantan Bupati Landak dua periode sejak 2008 ini meraih 48.453 suara. 

Sejumlah nama lain pun berembus. Mulai dari mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husen, adik kandungnya yang kini menjabat AM Nasir, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sanggau Paolus Hadi,  dan Bupati Melawi Panji.

Saat dikonfirmasi, Lasarus mengaku namanya memang santer disebut sebagai calon Gubernur Kapuas Raya. Namun, dia menyerahkan semuanya pada partai.

“Maaf saya masih di Jakarta. Tapi isu itu memang sudah saya dengar.  Ha ha memang menarik tapi semua tentu tergantung keputusan partai, kita harus siap jika partai memutuskan untuk maju. Dan mudah-mudahan Provinsi Kapuas Raya bisa cepat dimekarkan,” ujarnya, Sabtu (15/6).

Sementara mantan Bupati Melawi, Firman Montaco mengungkapkan kini masih berfokus pada Pilkada terdekat. Ada keinginan untuk maju lagi ke kursi nomor satu di Kapupaten Melawi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. 

“Untuk kembali ke Melawi sedang saya jajaki, ada sejumlah tokoh politik mulai mengajak berkomunikasi. Kita lihat nanti perkembangannya,” katanya saat ditemui Suara Pemred di Café Sodoet Pontianak akhir pekan kemarin.

Disinggung namanya disebut-sebut menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan untuk maju di Provinsi Kapuas Raya, dia menyerahkan ke masyarakat.

“Semua tergantung permintaan atau dorongan masyarakat. Jika semua itu memungkinkan bisa saja. Tergantung cocoknya atau jadi nomor satu atau nomor dua, karena memang kita akui di Kapuas Raya basis politik identitas terbagi dua,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kalbar ini.

Pengamat politik Fisip Untan, Zulkarnaen menyebut nama-nama calon gubernur yang beredar memang orang-orang yang layak. Tidak hanya mereka bahkan, tokoh-tokoh lokal lain pun berpeluang. Namun, kini mereka harus lebih dulu membantu merealisasikan pemekaran.

"Perjuangkan dulu DOB itu, jangan sampai mereka ego dulu. Sekarang sama-sama merealisasikan itu, nanti rakyat sendiri yang akan menilai. Banyak kok tokoh di sana yang layak jadi pemimpin," jelasnya.

Selain itu, yang perlu dipersiapkan adalah orientasi untuk membangun Kapuas Raya yang mengarah pada kepentingan rakyat. Orientasi bagi-bagi kekuasaan tidak boleh dikedepankan. Hal itu justru akan merugikan Kalbar. 

"Jadi orientasi pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat, tentu masyarakat juga harus memilih pemimpin yang tepat," katanya.

Masalah kini adalah rentang kendali wilayah. Karena Kalbar sangatlah luas. 
"Argumentatif untuk kepentingan rakyat itu memang rasional. Saya pikir Kapuas Raya memang harus dimekarkan, karena luas wilayah Kalbar," katanya. 

Jika dimekarkan, Kalbar akan lebih berkembang. Tapi yang penting, diperlukan kerja cepat, terarah, kerja keras semua pihak untuk pemekaran. Sering kali isu ini disetujui, tapi pada saat menindaklanjuti acap kebingungan. 

"Tidak selayaknya Kaltara itu mekar dulu dari Kapuas Raya, tapi ternyata kita kalah cepat juga. Makanya kita perlu kerja keras untuk menjawab keinginan masyarakat ini," katanya. 

DPRD Dipecah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 105, para anggota DPRD Kalbar, sebagai provinsi induk bisa bergeser ke provinsi baru. Para caleg terpilih dari dapil VI dan VII diprediksi pindah tempat. Dapil VI mencakup Sanggau dan Sekadau. Dapil VII meliputi Melawi, Sintang, Kapuas Hulu. Dua dapil itu masuk dalam rencana Kapuas Raya.

Berdasarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah itu, penentuan pergeseran anggota DPRD dari provinsi induk, melalui sejumlah cara.

Pertama, menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk, setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Kedua, menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Ketiga, menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Keempat, menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan daerah provinsi induk dan daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Terakhir, menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada poin keempat berdasarkan suara terbanyak.

Dengan demikian, para caleg yang lolos jadi DPRD Kalbar periode 2019-2024 yang berasal dari Sekadau, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang, akan pindah ke Kapuas Raya. Sebagai pengganti mereka, akan dilihat dari suara terbanyak partai politik dari kabupaten/kota provinsi induk.

Pengisian anggota DPRD provinsi tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalbar. Dengan catatan, pemekaran tidak dilakukan 12 bulan sebelum jadwal pemilihan umum. (iat/bls)