Pipa Gas 1.732 Km Dibangun di Trans Kalimantan

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 157

Pipa Gas 1.732 Km Dibangun di Trans Kalimantan
PONTIANAK, SP – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH Migas) merencanakan pengembangan jaringan pipa gas Trans Kalimantan sepanjang 1.732 kilometer yang membentang dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, hingga Bontang, Kalimantan Timur. 

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa mengatakan, berdasarkan kajian, ada kelebihan produksi 40 kargo gas alam cair atau liquified natural gas (LNG), yang belum ada pembelinya. 

Dengan menggunakan asumsi bahwa 1 kargo LNG Tangguh adalah sebesar 137.700 meter kubik gas alam cair, maka 40 kargo tersebut diperkirakan setara dengan 116.769,6 MMSCF atau 319,9 MMSCFD.

"Jika disepakati, maka akan terwujud green energy di Kalimantan dengan mengalihkan kebutuhan listrik dari batu bara dan diesel ke gas bumi," kata Fanshurullah saat mengunjungi Pontianak, Sabtu (15/6).

Jaringan pipa gas ini akan melalui empat daerah di Kalimantan Barat, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.

BPH Migas berencana akan kembali melakukan Forum Grup Discusion (FGD) membahas secara komprehensif terkait kelayakan rencana pembangunan pipa transmisi gas trans kalimantan ini pada September 2019 mendatang. 

Dirinya yakin, jika rencana pembangunan ini kelak bisa disetujui, maka hal tersebut bisa menjadi proyek strategis nasional, yang barang tentu akan berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Kalimantan. 

"Yang paling penting lagi bisa menjamin keadilan dalam memperoleh energi bagi seluruh masyarakat di wilayah kalimantan dengan harga yang sangat terjangkau," ujarnya. 

Berkaitan hal itu, dirinya mengklaim bahwa di beberapa wilayah di Indonesia yang telah dibangun jaringan pipa transmisi gas ini terbukti mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh gas. Misalnya saja di pulau Jawa dan Sumatera. 

Apalagi dalam penetapan harga gas yang dialirkan ke rumah tangga jauh lebih murah dibanding gas elpiji tiga kilogram. Sudah tentu hal ini akan mampu membantu menekan pengeluaran keuangan negara. 

Ditambahkan, jika rencana pembangunan ini bisa dijadikan proyek strategis nasional maka dengan begitu urusan menyiapkan sarana pembangunan infrastruktur akan jauh lebih mudah. Terutama terkait dengan  kemudahan pembebasan lahan, perizinan, serta memperoleh biaya investasi, dan spesial bunga bank. 

Perlu diketahui, saat ini indonesia masih mengandalkan sumber energi minyak bumi (BBM) dan batubara dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Energi nasional menunjukkan bahwa sumber energi minyak bumi masih menjadi tumpuan utama masyarakat Indonesia. 

Untuk BBM sendiri mencapai hingga 40 persen, sementara energi batu-bara hampir menyentuh angka 30 persen. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan gas bumi yang tercatat hanya sebesar 22 persen. 

Meski menjadi sumber utama, penggunaan BBM dirasa dilematis, terutama terkait dengan harga yang cenderung naiik. Belum lagi ditambah dengan permasalahan distribusi di banyak wilayah Indonesia. Misalnya Indonesia bagian timur dan tengah. 

Kata Fanshurullah, gas bumi saat ini menjadi sumber energi alternatif namun belum banyak dimanfaatkan. 

“Padahal gas bumi merupakan pilihan sumber energi yang lebih bersih, ramah lingkungan bila dibandingkan dengan BBM dan batubara,” katanya.

Kemudian, lanjut Fanshurullah, penggunaan gas bumi merupakan dalam Nawacita Presiden, terutama pada pengunaan domestik. Diharapkan pengunaan bisa mencapai 100 persen paling lambat tahun 2036 mendatang. 

Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 mengenai pengelolaan energi yang diarahkan untuk menuju energi berkeadilan, utamanya meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Bahkan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur gas bumi diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyediaan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. Serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para badan usaha, dan terpenuhinya hak konsumen gas bumi. 

Artinya, penyediaan gas bumi menjadi program prioritas untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap. 

Selain itu, berdasarkan data dari Neraca Gas Bumi Indonesia tahun 2018-2027, cadangan gas bumi Indonesia per Januari 2017 mencapai 142.72 TSCF. Ini merupakan cadangan yang cukup potensial. Salah satunya wilayah yang punya potensi memiliki pasokan gas yaitu, region V Kalimantan, mencapai 15.35 TSCF. 

Cadangan pasokan gas itu berasal dari produksi gas bumi KKKS Pertamina Hulu Mahakam, Chevron Indonesia Company, Vico Indonesia, ENI Muara Bakau BV, Mubadala Petroleum, Medco  Indonesia, Perusda Benuo Taka, JOB PHE-Medco Simenggaris, Ophir Energy, serta Pertamina EP Asset 5, dengan ditambah Project Supply Gas Kalimantan.

Namun sayangnya, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Khususnya di wilayah Kalimantan untuk penggunaan transportasi rumah tangga, kegiatan industri, dan pembangkit listrik serta lain sebagainya. Hal ini karena kendala keterbatasan infrastruktur gas yang ada. 

"Kami berharap dengan terbangunnya infrastruktur ruas pipa transmisi dan jaringan distribusi gas bumi hingga ke konsumen, pemanfaatan gas bumi, khususnya di wilayah Kalimantan nanti bisa meningkatkan ketahanan energi dan menggerakan pembangunan ekonomi serta iklim investasi di wilayah Kalimantan" tutup Fanshurullah. (sms/bah)