Senin, 14 Oktober 2019


DPRD Kalbar Sahkan Dua Perda

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 89
DPRD Kalbar Sahkan Dua Perda

Penyerahan – Juru bicara Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bong Chin Nen menyerahkan hasil laporan Pansus kepada Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

PONTIANAK, SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Dua Raperda yang disahkan menjadi Perda adalah Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Reperda Penyelenggaran Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji.

Pengesahan dilakukan dalam  rapat paripurna yang digelar di ruang Balairung Sari, Kantor DPRD Kalbar, Senin (17/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suma Jeni serta dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Sebelum dilakukan pengesahan, DPRD Kalbar memberikan beberapa masukan terkait dua perda yang disahkan melalui panitia khusus (Pansus).

Juru bicara Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bong Chin Nen menyebutkan masih diperlukan pengelolaan yang trasparan terhadap barang milik daerah dengan tujuan meningkatakan kekayaan daerah. Pansus menilai masih ada beberapa persoalan terkait pengelolaan, penginputan dan pengelompokan barang milik daerah.

“Pengelolaan yang tidak maksimal menyebabkan tidak maksimalnya perolehan pendapatan asli daerah,” katanya.

Pansus, dikatakan Bong Chin Nen menemukan pemanfaatan objek barang milik daerah yang nilai sewanya sangat rendah dan ada objek sewa yang telah berakhir sejak 2018, serta pemanfaatan retribusi daerah menjadi objek sewa.
 
"Seharusnya yang sudah menjadi retribusi tidak boleh lagi menjadi objek sewa," jelasnya.

Pansus juga mendorong Pemprov Kalbar agar mengembangkan informasi teknologi terhadap aset daerah untuk mendatangkan investor, serta meningkatkan pengelolaan aset.

“Perlu juga dilakukan sensus aset lima tahun sekali. Dengan adanya Perda ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, pengelolaan baranng milik daerah yang baik memerlukan dukungan perangkat peraturan perundang-undanganyang memadai, yang menjamin harmonisasi dan sinkronisasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan aset daerah, mengingat pengelolaan barang milik daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan daerah.

“Pengaturan yang memadai mengenai pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pengemanan dan optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah,” harapnya.

Dalam pelaksanannya, kata Norsan, pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan kompleks dan belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena beberapa permasalahan serta praktik pengelolaan yang belum dilaksanakan sesuai paraturan.
“Untuk mengatasinya, pemerintah menetapkan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah,” pungkasnya. (jee)