Senin, 23 September 2019


Penelantaran Pasien Berujung Kematian Bayi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 122
Penelantaran Pasien Berujung Kematian Bayi

Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Bayi kedua pasangan suami istri, Donny Sutiawan dan Rabiyah akhirnya meninggal karena keracunan air ketuban dan paru-paru yang belum matang pada Minggu (9/6) silam. 

Bayi pasangan suami istri ini meninggal setelah sempat dirawat selama 12 hari di Rumah Sakit Antonius serta dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso pada hari ke 13 atau Minggu (9/6) pukul 09.00 wib. 

Duka mendalam mendera Donny dan Rabiyah. ‘Bidadari kecil’ yang ditunggu selama sembilan bulan, tewas. 

Kesedihan Donny kian sulit terhapus karena rentetan peristiwa yang berujung kematian bayinya adalah lantaran istrinya mendapat perlakuan penelantaran saat hendak memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit Bersalin Jeumpa di Jalan Sultan Abdurahman, Kota Pontianak. 

Donny dan istrinya merupakan pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepada Suara Pemred, Selasa (17/6), Donny menceritakan rentetan kejadian tersebut. Pada Sabtu (25/5) usia kandungan istrinya baru memasuki bulan ke delapan. Namun, tanda-tanda kelahiran berupa air ketuban pecah dini sudah dirasakan istrinya. 

Karena harus mendapatkan penanganan medis, oleh kakak kandung dan abang ipar istrinya, Rabiyah dibawa dari rumahnya di Komplek Duta Emas, Jalan Tabrani Ahmad, Kecamatan Pontianak Barat menuju Rumah Sakit Bersalin Jeumpa, sekitar pukul 13.00 wib. 

Oleh petugas, ketiganya diminta menunggu di ruang tunggu, karena petugas ingin mengecek apakah dokter yang bersangkutan sedang berada di tempat atau tidak. 

Tak lama kemudian, petugas jaga memberitahukan bahwa dokter yang menangani sedang tidak berada di tempat dan oleh petugas kembali diminta menunggu untuk mengecek dokter di rumah sakit Untan dan rumah sakit Soedarso. Jawaban yang sama juga Informasikan bahwa di rumah sakit Untan dan Soedarso alat inkubator penuh. 

Sayangnya, setelah itu istrinya diabaikan begitu saja tanpa ada perawatan medis sementara, misalnya pemberian infus atau pemberian oksigen dan dibaringkan di kasur sembari menunggu . Padahal, kondisi istrinya saat itu sudah mulai melemah. 

"Kaki sudah dingin, muka sudah pucat benar, kondisi istri saya sudah sangat drop. Selama dua jam, duduk di ruang tunggu kayak pengunjung, tanpa ada tindakan medis," ungkap Donny. 

Jika perawatan istrinya tidak memungkinkan dilakukan di rumah sakit tersebut, dari petugas harusnya segera mengambil keputusan seperti rekomendasi untuk dibawa segera ke rumah sakit lain. 

"Ini tidak, istri saya dibiarkan selama dua jam lebih duduk di ruang tunggu itu (Rumah Sakit Jeumpa) tanpa ada kepastian apa-apa. Sementara, kondisi istri saya udah semakin drop," ungkapnya lagi. 

Sebelumnya, disampaikan dia kala itu istrinya sempat dilakukan Ultasonografi (USG) oleh salah seorang dokter di sana. Hasilnya mengatakan memang benar, air ketuban istrinya sudah pecah dan mengering. Namun celakanya, setelah itu tidak ada lagi kejelasan pelayanan oleh petugas. 

Bahkan, kata dia, berdasarkan keterangan kakak istrinya saat itu justru petugas melakukan tindakan yang tidak mencerminkan untuk memberikan pelayanan terhadap pasien. 

"Malahan ada yang buat saya kesal ini, ada saksinya, kakaknya (kakak istrinya) perawatnya sempat selfie,-selfie" tegasnya. 

Karena kondisi semakin tidak memungkinkan untuk menunggu, dan di sisi lain petugas jaga diduga mengabaikan istinya, akhirnya kakak dan abang iparnya berinisiatif untuk segera membawa ke Rumah Sakit Antonius di Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Pontianak. 

"Jadi, karena tidak ada sama sekali tindakan dari Rumah Sakit Jeumpa, kakak saya langsung bawa istri saya ke Rumah Sakit Antonius pakai grab," tambahnya. 

RS Jeumpa Membantah

Pada Senin (17/6) Suara Pemred bersama Kepala Cabang BPJS Kota Pontianak beserta tim mendatangi Rumah Sakit Bersalin Jeumpa untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Di sana kami berhasil menemui Direktur RS Jeumpa, Muhammad Taufik. 

Kata Taufik, semua penanganan terhadap pasien atas nama Rabiyah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakitnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan administrasi pasien yang ditunjukkannya kepada Suara Pemred. Di mana pasien saat itu memang benar tercatat masuk pada Sabtu (25/5) tepat pukul 13.45 Wib. 

Kemudian, pukul 14.00 Wib, pasien ditangani oleh dokter atas nama Neny untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dirinya mengklaim kondisi baik-baik saja, meskipun telah terjadi Ketuban Pecah Dini (KTD) di usia kehamilan 35 sampai 36 minggu atau delapan bulan. Bahkan, saat itu pasien masih mampu mobilitas atau berjalan. 

Namun, karena bayi harus masuk dalam ruangan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), sementara di RS Jeumpa tidak memiliki ruangan tersebut, akhirnya petugas mengkonfirmasi ke RS Soedarso dan RS Untan. 

Saat menunggu konfirmasi tersebut, pasien memang diminta untuk menunggu di kursi ruang tunggu. Sebab, selain kondisi pasien masih memungkinkan untuk duduk, ruangan UGD juga diprioritaskan terhadap pasien lain yang memang benar-benar dalam kondisi gawat darurat. 

"Pasien ini cukup kuat untuk duduk, maka kami memprioritaskan kepada pasien lain yang memang membutuhkan. Lagi pula pasien tidak dalam kondisi normal, tidak dalam persalinan," ujarnya.

Setelah itu, dari pihak RS Soedarso mengkonfirmasi ke petugas pasien bisa dirujuk ke sana. Oleh petugas, tepat pukul 14.11 Wib, membuat surat rujukan dengan nomor 0265R0190519B000023, dengan tujuan RS Untan. 

Namun, kemungkinan ada miskomunikasi antara pasien dan petugas, kemudian ada upaya negosiasi antar keluarga pasien, akhirnya keluarga pasien memutuskan untuk membawa pasien ke RS Antonius. 

"Kami klarifikasi bahwa tuduhan dugaan penelantaran atau pengabaian terhadap pasien itu tidak benar adanya. Itu (keputusan pasien dibawa ke RS Antonius) merupakan keputusan keluarga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi," ungkapnya. 

Artinya, terkait dugaan penelantaran tersebut dirinya membantah dan dan mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Sebab, semua pelayanan yang telah dilakukan oleh pihak RS Jeumpa sudah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang berlaku. Mulai dari pemeriksaan, rujukan ke RS lain jika pihak RS Jeumpa tidak memungkinkan menangani pasien hingga pendampingan pasien sampai benar-benar mendapatkan RS yang dibutuhkan. 

"Jika berdasarkan keterangan pasien mengatakan bahwa kondisinya saat itu lemah, maka itu pem-blow up-an (meledakkan,red). Tidak benar, itu hanya diblow up," tegasnya.

Jikapun memang benar pasien itu dalam kondisi gawat darurat, kata dia, bisa dilihat dari tanggal kelahiran ibu itu. Dijelaskan, dua hari setelah masuk rumah sakit RS Antonius, bayi baru dilahirkan. Artinya, kondisi si pasien saat itu tidak benar-benar gawat dan tidak ada masalah. Lagi pula, pihaknya juga sudah tahu potensi apa yang akan terjadi jika bayi tersebut lahir dalam kondisi prematur. 

"Yang jelas kita di sini selama pasien itu masih dalam berada dalam lingkungan Rumah Sakit Jeumpa, maka itu tanggung jawab kami. Pasti kami tangani," tegasnya lagi. 

Harus Ditangani Segera

Berdasarkan keterangan bidan yang tak ingin disebutkan namanya, semestinya petugas Rumah Sakit Bersalin Jeumpa bisa memberikan penanganan sementara terhadap pasien, yakni mengarahkan pasien untuk berbaring di ruang UGD, pemasangan oksigen dan penyuntikan infus. Apalagi kondisi pasien tersebut sudah melemah karena air ketubannya telah pecah, sudah tentu kondisi pasien akan kekurangan cairan.

"Setelah itu, Konsul (konsultasi) ke dokter. Kalau Ketuban Pecah Dini (KTD) dan kondisi pasien gawat darurat bisa segera dilahirkan bayinya untuk menyelamatkan bayinya," kata dia. 

"Atau kalau pasien tidak merasakan sakit, dilakukan rangsang atau biasanya langsung operasi kalau ini anak pertama. Karena dokter tidak ingin ambil risiko," tambahnya lagi. 

Selain itu, kata dia, jika memang di Rumah Sakit Jeumpa memang sedang tidak ada dokter yang menangani, maka semestinya petugas bisa merekomendasikan kepada pasien untuk dibawa ke rumah sakit lainnya. 

Atas kejadian ini, Dhonny mengatakan sangat kecewa terhadap pihak Rumah Sakit Bersalin Jeumpa. Semestinya pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan yang sama kepada pasien, baik itu pengguna BPJS ataupun pasien umum. Karena hal ini berkaitan dengan keselamatan dan nyawa seseorang. 

Selain itu, Donny juga berharap kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Walikota Pontianak, untuk memperhatikan pelayanan-pelayanan rumah sakit yang tidak bekerja secara profesional. 

“Jangan sampai ada pihak rumah sakit yang sudah ditunjuk bekerjasama dengan layanan kesehatan BPJS semena-mena dengan pasien peserta BPJS,” kata Donny. 

Cek Informasi

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu pada Minggu (16/6) malam saat dihubungi Suara Pemred mengatakan dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait permasalahan ini. 

Namun begitu, sebagai pihak yang bertugas melakukan pembinaan terhadap rumah sakit, dirinya akan segera mengecek terkait informasi ini. Dan apabila hal tersebut terbukti maka pihaknya akan memberi sanksi administratif berupa teguran. 

"Dinkes fungsinya memberikan pembinaan ke rumah sakit-rumah sakit. Jika hal ini benar adanya unsur itu, maka kami akan memberikan teguran," kata dia. 

Terlepas dari itu semua, setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus terlebih dahulu diidentifikasi. Jika memang benar pasien saat itu dalam kondisi gawat darurat, maka pasien harus diberi penangan pertama. 

Misalnya, diberi oksigen, infus, kemudian dibaringkan dan tentunya, kata dia, pihak rumah sakit sudah pasti tahu untuk mendeteksi hal ini. 

"Kalau memang pada saat itu dokter tidak ada, RS harus memberikan rujukan," tutupnya. (sms/bah)