Midji: CSR Perusahaan Tak Jelas

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 161

Midji: CSR Perusahaan Tak Jelas
PANEN SAWIT - Petani kelapa sawit memanen tandan buah segar kelapa sawit di tengah banjir luapan sungai di sebuah daerah.
PONTIANAK, SP – Kenyataan kontradiktif masih telanjang ditemui pada masyarakat yang tinggal di wilayah konsesi perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Barat. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility(CSR) perusahaan yang diatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup warga, berjalan tak jelas. 

Perusahaan perkebunan dan pertambangan terus mengeruk keuntungan di wilayah konsesi, namun tak berbanding lurus dengan taraf hidup masyarakat sekitar. 

Hal ini menggelisahkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Midji, sapaannya, mengatakan, banyak perusahaan yang sangat sulit untuk membangun koordinasi dengan pihak pemerintah dalam mematuhi aturan-aturan yang harus ditaati oleh perusahaan tersebut.Terutama terkait dengan fungsi perusahaan tersebut terhadap masyarakat di sekitar lokasi konsesi.

Misal, mengenai CSR. Dirinya mengatakan penerapan CSR oleh perusahaan di wilayah konsesi tidak jelas. Hal ini bisa dilihat dari lingkungan konsesi perusahaan itu yang mana masih banyak desa yang miskin bahkan tertinggal. 

"Semestinya perusahaan itu bisa menilai desa itu memiliki status apa, tertinggal atau miskin. Dengan begitu perusahaan bisa menargetkan agar desa ini menjadi desa mandiri. CSR-nya untuk membiayai komponen-komponen itu. Tapi ini tidak ada pedulinya," ungkap Midji pada kegiatan pendatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Gubernur Kalbar dan Kejaksaaan Tinggi Kalbar di Kantor Kejaksaan Tinggi, Selasa (18/6).

Midji memberikan contoh permasalahan yang terjadi di perusahaan perkebunan dengan masyarakat yakni terkait Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 

“PIR yang 20 persen milik masyarakat belum diserahkannya. Kalau tidak diserahkan ke masyarakat, kita akan anggap itu suatu pelanggaran. Kemudian CSR-nya terkadang perusahaan tidak jelas. Masyarakat di lingkungan perusahaan itu masih miskin, desa tertinggal, bahkan sangat tertinggal. Artinya kan tidak ada kepeduliannya,” tegasnya.

PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan. PIR merupakan salah satu bentuk dari pertanian kontrak. 

Ihwal Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, Midji mengungkapkan bahwa hal itu untuk mengawasi dan mengawal kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dengan dana APBD maupun APBN yang ada di dalam APBD.

Hal ini sebagai upaya pencegahan dini agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan masalah dan kerugian. Sehingga proses pemerintahan dan pembangunan daerah oleh Aparatur Sipil Negara berjalan dengan baik, serta terhindar dari masalah-masalah hukum.

“Perjanjian ini mengawal pelaksanaan pembangunan dengan dana APBD maupun APBN yang ada di dalam APBD,” ungkap Midji.
Midji sendiri sependapat dengan usulan Kejaksaan Tinggi untuk menertibkan aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang mana masih ada dikuasai oleh pihak ketiga dan sulit diajak kerja sama dalam menyelesaikannya selama ini.

“Kalau ada gugatan-gugatan perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan, kita ada tim dari kejaksaan atau kita serahkan kejaksaan sebagai pengacara negara,” tuturnya.

Setelah PKS ini, Midji meminta seluruh SKPD di lingkungan Kalbar akan didampingi TP4D dari Kejaksaan Tinggi. Sebab, penandatangan PKS antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kejaksaan Tinggi merupakan langkah startegis yang tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kemarin kita belum melakukan PKS. Setelah perjanjian ini, kegiatan-kegiatan pemerintah semaksimal mungkin itu diminta untuk didampingi oleh TP4D,” pungkasnya. (sms/iat/bah)

Percepat Penyerapan Anggaran

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Baginda Polin Lumban Gaol menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan langkah kedua belah pihak untuk menindak tindakan yang dirasa preventif.  

Selain itu, penandatanganan perjanjian ini juga bertujuan untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam konteks pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Anggarannya lebih cepat, pembangunannya lebih cepat, dan akan bisa segera dinikmati oleh masyarakat," katanya. 

Jika penyerapan anggaran ini juga cepat dilakukan, pertumbuhan ekonomi juga akan bisa lebih cepat. Sebab pertumbuhan ekonomi itu bisa maksimal diserap dari APBD maupun APBN. 

"Sekaligus juga bekerjasama dengan Pemprov untuk membuat satu tata kelola yang indikasinya untuk meminimalisir kebocoran," katanya. 

Berangkat dari hal ini, dirinya juga mengapresiasi pemerintah daerah karena sudah terbuka untuk meminta pihaknya ikut serta dalam mengelola penyerapan anggaran tersebut. (sms/iat/bah)