Jumat, 15 November 2019


Pemilu 2019 Aman di Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 128
Pemilu 2019 Aman di Kalbar

SIDANG SENGKETA PEMILU – Suasana sidang sengketa Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum pembacaan putus

PONTIANAK, SP – Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Barat, Syarif Ardiman menilai proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 di Kalbar berjalan tenteram dan tertib.  

Hal itu disimpulkan setelah Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se-Kalbar membahas dan mengevaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, beberapa waktu yang lalu.
"Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama, berdasarkan laporan rekan-rekan Satpol PP Kabupaten/Kota, secara umum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kalbar berlangsung tenteram dan tertib," ujar dia.

Menurutnya, Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 untuk memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung aman, tertib dan lancar.

Pada Pemilu Serentak 2019 pihaknya memang fokus menjaga keamanan dan ketertiban proses demokrasi di Kalbar.
"Khususnya adalah Anggota Satlinmas yang sejak dari awal ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban TPS-TPS sebelum hingga selesainya pemungutan suara," ungkap Ardiman.

Dikatakan, Satpol PP yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap Anggota Satlinmas mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan oleh Anggota Satlinmas selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 lalu.

Selain itu, Kasat Pol PP Provinsi Kalbar tersebut juga menyampaikan bahwa sebelum, sesaat dan paska pemungutan suara, Satpol PP telah mengambil peran guna memastikan Pemilu Serentak 2019 berlangsung tertib.

"Misalnya, ketika masa tenang sebelum pemungutan suara, Satpol PP telah melakukan penertiban alat peraga kampanye," kata Ardiman.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa nantinya hasil evaluasi tingkat provinsi tersebut nantinya akan disampaikan ke tingkat nasional bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang akan berlangsung pada 27 Juni 2019 mendatang.

Sekalipun di Kalbar masih terjadi beberapa masalah seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), namun hal itu tidak menjadi masalah serius, terbukti PSU dan PSL dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Memang ada beberapa kabupaten/kota yang harus dilakukan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan di beberapa TPS seperti di Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang dan lain-lain. Seluruhnya pun dapat berlangsung aman, tertib dan lancar," pungkasnya.

Terima Putusan MK

Selain itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif di Kalimantan Barat. Selain itu, dirinya juga mengimbau agar masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan terkait sengketa hasil Pemilu.

Menurut dia, masyarakat Kalbar harus bersama-sama menerima dan menghargai apa pun putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019 nanti.

"Sengketa Pilpres sudah diserahkan kepada MK sebagai lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Artinya, pihak pengunggat sudah mempercayakan kepada MK untuk gugatannya, sehingga apa pun putusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat," kata Sutarmidji, Senin.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun tidak mempercayai MK, apapun putusan MK nanti semua pihak harus menerima. Terkhusus untuk masyarakat, dia meminta pasca putusan MK nanti tidak ada lagi ada pro dan kontra antara pendukung.
Dirinya yakin Calon Presiden, baik Jokowi dan Prabowo akan bersikap negarawan terkait apapun keputusan MK nantinya. 

"Saya yakin untuk kalangan elite di atas, baik itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak ada masalah. Nah, masyarakat jangan malah berselisih terkait hasil Pilpres ini, karena jika sampai terjadi konflik, yang rugi ya masyarakat sendiri," tuturnya.

Sutarmidji juga meminta kepada semua komponen masyarakat untuk tidak lagi mempermasalahkan mengenai hasil pilpres, mengingat semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Saya sendiri juga tidak lagi memikirkan hal itu. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana melakukan percepatan pembangunan di Kalbar," ucapnya.

Sutarmidji juga menambahkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, memperjuangkan segala sesuatu yang berada di luar jalur konstitusional akan membuahkan hasil yang tidak baik dan melahirkan konflik yang tidak berkesudahan.

"Makanya, jangan buat suatu masalah politik menjadi berkepanjangan. Jadi, ketika MK sudah memutuskan, jangan lagi bicara yang lain-lain, kita sepakati bersama, kita terima bersama dengan mengedepankan kekeluargaan dan persatuan negara kita," pungkasnya. (iat/bah)