Hersan, Buronan atau ‘ATM’?

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 761

Hersan, Buronan atau ‘ATM’?
Grafis Kejari Bawa Hersan
PONTIANAK, SP – Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak berhasil menangkap terpidana buronan korupsi, Gusti Hersan Alirosa. Mantan Ketua DPRD Kota Pontianak periode 2004-2009 ini, dibekuk di kawasan Hotel Sunlake Danau Sunter, Jakarta Barat, Selasa (25/6) dinihari, sekitar pukul 02.30 WIB.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pontianak, Raden Ahmad Yani mengungkapkan, eksekusi penangkapan Hersan, melibatkan Kejari Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya.

“Berkoordinasi dengan Kejari Jakarta Barat serta Polda Metro Jaya melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu,” kata Raden.

Menurut Raden, Hersan cukup lihai mengelabui dan menghindar. Salah satu contohnya,  terpidana selalu menempati tempat tinggal atau apartemen yang sangat tinggi, dan kerap kali berpindah-pindah lokasi. 

“Sehingga petugas kesulitan mendeteksi keberadaan terpidana. Jadi, alat yang digunakan Polda Metro kalau terlalu tinggi tidak bisa mendeteksi dan juga sinyal HP DPO sering hidup mati, menjadi hambatan kita untuk mempercepat eksekusi,” ujar Raden.

Raden menduga, terpidana memiliki cukup materi untuk membiaya hidupnya selama masuk status buronan Kejaksaan, dan mengetahui teknik menghindari penangkapan. 

“Terus, dia juga orang berpendidikan. Jadi dia tahu bagaimana teknik-teknik melarikan diri, menghindari dari eksekusi Kejari Pontianak,” ungkap Raden. 

Dugaan terpidana memiliki cukup materi, sebut Raden, menilik dari lokasi tempat tinggal Gusti Hersan.

“Terpidana bersembunyi di apartemen Thamrin City dan terkadang berpindah tempat di Kempinsky Hotel. Sebuah hotel yang diketahui merupakan privat apartemen.  Dua apartemen ini sangat tinggi dan itulah yang menjadi kendala kita. Tapi Alhamdulillah, tadi malam kami sudah berhasil eksekusinya (Gusti Hersan),”  Kata Raden.

Gusti Hersan kemudian langsung diterbangkan ke Pontianak menggunakan maskapai maskapai Garuda dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.50 WIB. 

Saat pesawat yang digunakan tim eksekutor tiba di Bandara Supadio, sekitar pukul 14.15 WIB, Hersan mengenakan kaos lengan hitam panjang dan celana jins biru, langsung dimasukkan ke mobil. Hersan tampak tersenyum dan berjalan menuju mobil sambil menenteng satu tas. Pihak Kejari Pontianak langsung membawa Hersan menuju Lapas Kelas IIA Pontianak.

Eksekusi penangkapan Hersan, dilakukan Kejari Pontianak sesuai putusan Mahkamah Agung. Hersan divonis dua tahun penjara dengan denda Rp50 juta, subsider kurungan tiga bulan kurungan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada 30 Desember 2010, memutuskan vonis bebas. 
Kejanggalan

Eksekusi penangkapan Gusti Hersan Aslirosa oleh Kejari Pontianak dinilai janggal dan bernuansa adanya intervensi. Hal ini diungkapkan seorang narasumber yang mengaku dekat dengan Gusti Hersan. 

Dia heran, Hersan dinyatakan buronan. Padahal, Hersan mudah ditemui di tempat tinggalnya di Jakarta, bahkan pernah pulang ke Pontianak.

“Semua orang Kalbar yang kenal baik dengan Hersan, bisa kapan saja bertemu beliau di apartemennya di kawasan Thamrin City Tanah Abang, Jakarta. Bahkan beliau sudah beberapa kali ke Pontianak dan sempat buat acara di rumahnya di kawasan Paris 2,” tutur sumber, Selasa malam.

Hal ini kata sumber, mengundang tanda tanya kenapa baru sekarang Hersan ditangkap. 
“Jadi, jangan salahkan jika masyarakat menilai hal itu dibiarkan oknum,” ungkapnya. 

Kasi Intel Kejari Pontianak, Raden Ahmad Yani menegaskan tidak ada intervensi dalam eksekusi penangkapan Hersan.

“Selama ini yang saya tahu tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Ini pure kami menjalani tugas (menangkap DPO).  Karena kewajiban kami melaksanakan putusan yang sudah inkrah. Salah satunya eksekusi dan PK (Peninjauan Kembali) juga ditolak. PKnya menguatkan kasasi,” tegas Raden. 

Dikatakannya, Hersan tidak memenuhi panggilan sehingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dia (Hersan) dipanggil, tapi tak datang. Makanya masuk dalam DPO. Dan hal ini sudah sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Raden. 
Menyinggung soal rentang waktu, setelah tujuh tahun buronan, baru dilakukan penangkapan terhadap Hersan, Raden yang baru menjabat Kasi Intel Kejari Pontianak sekitar dua bulan, mengaku tidak tahu.

“Makanya kalau bicara tujuh tahun (jadi DPO) saya masih di Papua itu. Jadi Anda, tidak bisa bicara seperti itu sama saya,” kata Raden.  

Dia menegaskan tidak tahu soal anggapan Hersan dijadikan ‘ATM’. 

"Jadi, kalau dia ini (Hersan) dijadikan ATM berjalan, tak bakalan saya tangkap ini," tegasnya. 
Menurutnya, anggapan-anggapan macam itu di masyarakat, bisa dipatahkan dengan penangkapan terhadap Hersan yang dilakukan tim eksekutor Kejari Pontianak.

"Dia dulu begini-begitu, mana saya tahu. Yang jelas setelah saya menjabat, saya melaksanakan tugas, dan tidak mungkin saya bertanggung jawab terhadap yang sebelum-sebelumnya," pungkas Raden.

Terlalu Lama

Pengamat hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah menilai, pada satu sisi, penangkapan orang yang memiliki status DPO patut diapresiasi. Tetapi kalau melihat rentang waktu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini sebuah prestasi atau bukan. 
“Jika dari rentang waktu saat ditetapkan sebagai DPO hingga saat ini tertangkap, sudah cukup lama. Menariknya lagi, ditangkapnya terpidana, masih di dalam wilayah Indonesia,” katanya.

Berbeda mungkin, jika ditangkapnya di luar wilayah Indonesia. Tentu membutuhkan instrumen hukum lainnya, seperti kerja sama baik dalam bentuk seperti mutual legal assistance ataupun ekstradisi. 

“Inilah yang menjadi pertanyaan publik, dari sekian lama waktu, baru sekarang ditangkap atau tertangkap,” katanya. 
Hal ini juga sebagai bentuk kepastian hukum dalam rangka melakukan eksekusi. Masyarakat juga sudah hampir lupa seberapa lama kedua tokoh—baik Zulfadli dan Gusti Hersan—masuk dalam status DPO.

Status daftar pencarian orang artinya orang yang bersangkutan seharusnya melaksanakan hukuman karena putusan pengadilan sudah inkrah. Yang bertindak sebagai eksekutor adalah kejaksaan. Tetapi kemudian terpidana karena hal yang tidak diketahui, melarikan diri. Artinya tidak bisa di eksekusi.

Memang, ketika tidak bisa dieksekusi atau lari, maka Kejaksaan Agung berwenang mengeluarkan status DPO. Sejak saat seseorang ditetapkan sebagai DPO akan selalu dalam pencarian oleh eksekutor yang dalam hal ini adalah Kejaksaan.

Secara umum, penegakan hukum di Kalbar terutama menyangkut masalah seperti pembunuhan, pencurian atau tindak pidana konvensional, dirasa masih sangat cepat. Hal tersebut bisa saja karena pelakunya mudah didapatkan. 

“Tetapi terhadap tindak pidana lain yang memperlihatkan nuansa politik yang sangat kuat, seperti tindak pidana korupsi masih belum menampakkan prestasi yang menggembirakan. Sebenarnya publik berharap banyak kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sangat strategis saat ini belum terungkap,” tutupnya. (din/sms/bls/has/hd)

14 DPO

PERTENGAHAN 2016, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengumumkan 14  nama dalam daftar pencarian orang (DPO) tindak pidana korupsi yang sudah memiliki putusan dan berkekuatan hukum tetap. Dari 15 buron tersebut, 14 di antaranya merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi. Adapun seorang lainnya merupakan terpidana kasus kehutanan. 

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah membentuk tim penyelesaian tunggakan eksekusi untuk menangani perkara tersebut. Kejati Kalbar sudah menginventarisasi sejumlah perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. 

Perkara tersebut terdiri dari 10 tunggakan di Kejari Pontianak, dua tunggakan di Kejari Mempawah, satu tunggakan di Kejari Ketapang, dan satu tunggakan di Kejari Putussibau. Berdasarkan pada Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, bukan yang lain.

Dari 14 nama yang dikeluarkan, ada tiga termasuk Gusti Hersan yang sudah ditangkap. Mereka adalah Daniel alias Ateng, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia ditangkap 23 Februari 2018 lalu.

Nama kedua, Danal Ginarjar, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia ditangkap 22 Agustus 2016.

Sementara nama lain yang masih buron adalah, Deny Sunarya Dermawan, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp150; Robert Siagian, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta; Sudaryanto, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Kemudian, Lim Kiong Hin, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta; Syafini Samsudin, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta; Sholikihin, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta; Gusti M. Sofyan Syarif, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Selain itu, Heronimus Tiro, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp75 juta. Herry Suhar Diansyah, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Hairusaif, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Marolop Sijabat, terpidana kasus korupsi, putusan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta. (dok)