Rabu, 18 September 2019


Kratom Bakal Dilarang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2448
Kratom Bakal Dilarang

Grafis Menteri Pertanian Amran Cat Plang Kratom

PONTIANAK, SP – Petani kratom di Kalimantan Barat dihebohkan dengan beredarnya surat hasil rapat koordinasi Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian nomor 10639/N.020/K.4/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019. Isinya, mengisyaratkan tanaman bernama latin Mytragina spinosa itu akan dilarang.

Surat itu berisikan simpulan rapat koordinasi pemerintah bersama The American Kratom Association (AKA) 14 Juni 2019 di Badan Karantina Pertanian. Setidaknya, ada lima poin utama hasil koordinasi tersebut. 

Pertama, Badan Narkotika Nasional akan mengirimkan Surat Edaran kepada Kementerian/Lembaga (K/L) perihal pengawasan dan/atau pelarangan penggunaan dan peredaran termasuk impor dan ekspor tanaman kratom dalam bentuk apa pun, sebagai bahan penyusunan kebijakan K/L terkait.

Kedua, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menerbitkan peraturan yang melarang kratom digunakan dalam; obat tradisional herbal terstandar dan fitofarmaka (Perka BPOM 2015); obat tradisional dan suplemen kesehatan (Keputusan Kepala BPOM 2014); obat tradisional dan suplemen kesehatan (Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen tahun 2016), dan; pangan olahan (Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan.

Ketiga, Menteri Pertanian telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 140 Tahun 2019 tentang Perizinan Perkebunan, yang menyatakan bahwa kratom tidak termasuk tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Namun demikian, Ditjen Perkebunan akan menunggu surat resmi BNN dan akan menginformasikan kepada Dinas Perkebunan di daerah,  karena pada hakikatnya dari sisi budidaya juga dilarang.

Keempat, Badan Karantina Pertanian akan menyusun pedoman pengawasan dan tindakan karantina untuk tanaman kratom dan produknya, sebagai pengganti Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 8111/HM.110/L/05/2013 tanggal 27 Mei 2013.

Kelima, forum rapat menyepakati perlu dilakukan pertemuan koordinasi lanjutan yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait yang menangani isu pengawasan, penggunaan, dan peredaran tanaman kratom.

Para petani kratom Kapuas Hulu—wilayah terbesar kebun kratom di Kalbar—pun ketar-ketir. Surat itu beredar di media sosial sejak beberapa hari kemarin. Ada yang menyangka asli, namun tak sedikit menyangsikan.

"Kita butuh kepastiam surat itu asli atau tidak, sebab dengan informasi yang tidak jelas ini kami menjadi resah," kata salah seorang petani kratom, Zainal.

Dia sendiri berharap surat itu hoaks. Pasalnya jika benar, maka usahanya akan terhenti. Larangan dan pembatasan jual beli kratom akan bikin ‘dapur’nya mati.

"Usaha kami terancam jika surat itu asli, artinya kami akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," sampainya.

Hasil jual daun kratom memang jadi pilihan utama banyak keluarga di Kapuas Hulu usai karet tak lagi menguntungkan. Lukman misalnya, menyandarkan nafkah keluarga dan kebutuhan biaya pendidikan anaknya dari sekolah dasar hingga kuliah di Yogjakarta, dari tanaman tersebut.

"Saat ini ekonomi sedang macet, dengan adanya kratom ini sebagai penyelamat perekonomian kami masyarakat bawah," ucapnya.
Kebunnya menanam 1.500 batang kratom atau yang biasa disebut masyarakat lokal sebagai purik. Luas lahannya 1,5 hektar dan mampu menghasilkan daun purik basah sekitar 200-300 kilogram per satu kali panen.

"Untuk satu bulan, saya bisa mendapatkan hasil dari bertani purik sekitar Rp2-3 juta. Untuk harga jual daun kratom basah Rp6-7 ribu per kilogramnya," katanya.

Masa panen purik terbilang singkat. Di usia enam bulan, daunnya sudah bisa dijual ke pengepul. Tanaman ini pun tumbuh subur di dataran rendah Kapuas Hulu, seperti pesisir Sungai Kapuas.

Tidak hanya di Kapuas Hulu, banyak pebisnis kratom di Pontianak. Salah satunya Angga (46) warga Kota Baru, Pontianak Tenggara. Hidupnya sejahtera berkat kratom. Dari yang tinggal di rumah kontrakan, kini rumah pribadi. Sebuah mobil keluarga dan pikap pun terparkir di garasi. Bisnis ini ditekuninya pertengahan 2015.

Dulunya dia juru parkir di Taman Akcaya, Pontianak Tenggara. Semalam paling banyak bawa pulang Rp80-90 ribu. Itu pun jika akhir pekan.  

Dikenalkan seorang teman, dia ikut main kratom. Kratom dipasok dari Kapuas Hulu dan Kalimantan Timur. Awalnya dari sekilo-dua kilo, sambil tetap jadi tukang parkir. Merasa hasil lumayan, dia makin gencar di media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Juru parkir dia tinggal, sekarang lebih sering interaksi dengan pembeli dari Brazil, Amerika Serikat, Swedia, Spanyol dan Ukraina.
“Paling besar (pembeli) dari Amerika," ujarnya. 

Tidak serta-merta, sebelum bertransaksi, pendekatan dengan pembeli jadi penting. Mereka saling balas pesan tentang identitas diri, hingga mengirim sampel kratom. Bisnis ini membutuhkan kepercayaan, pasalnya tak jarang pembelian dalam jumlah besar. Pembeli pun ingin memastikan barangnya berkualitas.

Jika sepakat, paket dikirim. Biasanya ada dua sistem pengiriman. Pertama, pembeli mentransfer uang 40 atau 60 persen dari kesepakatan sebagai tanda jadi, baru barang dikirim. Sisanya dibayar ketika paket sampai. 

Kedua, paket langsung dikirim dan pembayaran dilakukan ketika sampai. Cara ini hanya untuk paket kecil dan pembeli yang sudah terpercaya.

Untuk pengiriman, Angga sebelumnya menggunakan Kantor Pos Indonesia. Paket lewat jasa logistik pelat merah ini sampai paling lama empat hari. Namun, lantaran belakangan layanan itu dihapuskan, dia beralih ke DHL.

Akan tetapi, ongkos kirim DHL lebih mahal dan waktu sampai lebih panjang. Selain itu, bisa saja paket ditahan Bea Cukai.
“Dulukan lewat Pos, dokumen kita real. Kita pakai dokumen mitra gina, sekarang pakai DHL sering bermasalah di lapangan. Ditahan Bea Cukai, disita Bea Cukai," ungkapnya. 

Angga menjual kratom dalam bentuk giling. Sementara harga stabil. Untuk kratom Kapuas Hulu, dia keluar modal Rp46-47 ribu per kilogram. Barang dari Kaltim lebih murah, hanya Rp37 ribu per kilogram. 

Sampai di pasar luar negeri harganya melejit dan tergantung jasa pengiriman yang dipakai. Jika menggunakan layanan DHL, berkisar $80. Lewat jasa Kantor Pos, lebih murah $10 dari DHL.

Surat Asli

Kepala  Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Pontianak, Taryu mengatakan surat tersebut benar. Namun hanya sebatas notulensi hasil rapat. 

“Tapi ini kan hanya sebatas notulensi hasil rapat. Belum ada edaran resmi dari masing-masing instansi. Masih menunggu edaran dan petunjuk resmi,” katanya.

Hal serupa diungkapkan pengusaha kratom Kapuas Hulu, Hamid. Informasi itu pun sudah disampaikan ke Bupati dan Persatuan Pengusaha Kratom.

"Kemarin juga saya sudah minta saran dan pendapat dari Sekda Kapuas Hulu," tuturnya.
Rencananya, asosiasi akan menyusun konsep surat pernyataan dari semua Kepala Desa (Kades) yang punya potensi kratom. Seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh dan Medan.

"Jadi nantinya surat itu akan menjadi acuan untuk disampaikan ke dewan," tuturnya.
Dalam waktu dekat, petani kratom Kapuas Hulu akan beraudiensi ke DPRD setempat.  Anggota DPRD Kapuas Hulu, Iman Shabirin pun mendukung langkah itu.

"Nantinya dewan akan mengundang pihak terkait agar audiensi produktif dan menjadi bagian dari solusi," terangnya.
Selama ini kratom dirasakan sangat membantu perekonomian masyarakat di tengah terpuruknya ekonomi. Jika kratom dilarang, dikhawatirkan berdampak pada persentase penurunan pertumbuhan perekonomian masyarakat Bumi Uncak Kapuas.

Tunggu Petunjuk

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero mengatakan Pemda Kapuas Hulu masih menunggu surat resmi Badan Narkotika Nasional tentang pelarangan peredaran dan penggunaan kratom.

"Ini tentu berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan Badan Karantina Pertanian atau lembaga/kementerian yang berwenang," tuturnya.

Sejatinya, Pemda sangat menyayangkan larangan tersebut. pasalnya, sudah begitu lama masyarakat menggantung hidup dari kratom. Namun jika resmi dilarang, dia berharap masyarakat dapat mengalihkan ke usaha pertanian/perkebunan lain.

"Selama ini usaha masyarakat berjalan tanpa ada kepastian. Namun kalau memang kratom mengandung bahan narkotika, maka kita juga tidak menghendaki masyarakat menerima dampaknya," tuturnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar, Suyatmo sendiri mengatakan belum tahu pasti terkait surat tersebut. 
"Maaf, saya belum tahu itu. Saya cari tahu dulu. Kita tunggu saja," ujarnya.

Hanya, dia menjelaskan hingga saat ini kratom belum memiliki aturan yang menyatakan bahwa tanaman tersebut masuk ke dalam jenis narkotika. 

"Tapi kratom dilarang untuk diproduksi sebagai bahan obat tradisional dan suplemen sesuai surat edaran Badan POM RI," ujarnya.
Ujaran serupa diungkapkan Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Siswo Handoyo. Hingga kini kepolisian belum mendapat petunjuk teknis atau tembusan terkait surat tersebut. (sap/sms/bls)

Jadikan Obat

GUBERNUR Kalbar, Sutarmidji mendukung pengembangan kratom. Dia menegaskan di beberapa negara tanaman ini dicari, artinya tak ada larangan. Kratom punya khasiat kesehatan.

“Itu bagus obat tradisional, harusnya kita bukan bicara kratom ini boleh atau tak boleh. Yang perlu kita bicarakan sekarang ini perusahaan farmasi harus melakukan penelitian untuk menggunakan kratom ini menjadi bahan baku obat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Sutarmidji sudah pernah meminta penjelasan ke BPOM. Apabila bicara candu, menurutnya kopi dan rokok pun sama. Tinggal diteliti lebih lanjut mana yang membahayakan dan tidak. 

“Barang ini harus diteliti di laboratorium. Saya sudah melakukan itu dan tahu unsur apa, kegunaannya apa, dan ini sangat bagus untuk obat," paparnya.

Jika kratom bisa diolah di pabrik, potensinya akan luar biasa. Semestinya, ada perusahaan obat yang mengambilnya. Sekarang saja, bisnis ini sampai ke luar negeri dan tak ada persoalan.

“Artinya apa, ini jangan dimatikan, harus dicarikan solusi. Saya minta dari Kementerian Kesehatan untuk meneliti," jelas dia.
Secara khusus, dia enggan membicarakan potensi PAD dari kratom. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memikirkan pendapatan daerah. Kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting.

“Kalau semua kegiatan masyarakat mau kita ambil jadi pendapatan daerah, kapan dia maju. Harus pemerintah yang buat dia maju, kasih modal dan kelengkapan," tutur Midji. (iat/bls)