Jumat, 15 November 2019


Midji Nyatakan Rencana Pembangunan PLTN

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1083
Midji Nyatakan Rencana Pembangunan PLTN

CERAMAH - Gubernur Kalbar, Sutarmidji ceramah pada pembekalan Pasis Dikreg LVII di SESKOAD di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7). Ist

PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalbar sedang merencanakan pembangunan Pembakit Tenaga Listrik Nuklir (PLTN) di Kalbar. Pembangunan PLTN itu merupakan upaya untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan target energi terbarukan sebesar 23%  pada tahun 2025.

Demikian penyampaian Gubernur Kalbar,  Sutarmidji saat menjadi pembicara dalam kegiatan ceramah pembekalan Pasis (Pewira Siswa) Dikreg LVII di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (SESKOAD) di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7).

"Saat ini kita (Kalbar) masih membeli listrik dari negara tetangga Malaysia 200 Megawatt. Belinya delapan sen dolar dan masyarakat membayar antara sepuluh sampai sebelas dolar. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain kalo listrik aja kita beli. Makanya kami dukung pembangunan PLTN di Kalbar," ungkap Sutarmidji. 

Midji, panggilannya, mengatakan, listrik menjadi salah satu penyumbang cost (biaya) terbesar bagi industri, yang menjalankan suatu usaha menggunakan tenaga listrik di Kalbar. 

Hasil produk tersebut tak akan bisa bersaing dengan Malaysia karena biaya listrik membeli dari negara itu. 

"PLTN itu ketika beroperasi, harganya hanya empat sen dolar. Sedangkan kita punya uranium terbaik kedua di Indonesia setelah NTT, tapi kita tidak manfaatkan karena ketakutan. Kalau kita ketakutan, kapan kita bisa maju," tuturnya.

Tak hanya itu, Midji juga memaparkan program desa mandiri yang digagasnya bersama Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat mencalonkan diri pada Pilgub lalu. Saat ini, Provinsi Kalbar memiliki 2031 desa dan sekitar 1.000 lebih dikategorikan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang ada di Kalbar.

"Untuk desa mandiri hanya satu di Kalbar, maka saya mempunyai target di tahun ini akan jadikan 55 desa mandiri. Kita akan sinergikan dengan TNI-Polri membangun desa mandiri," tegasnya.

Dirinya tidak yakin dana desa dari pemerintah bisa mewujudkan desa mandiri. Sebab, dana desa tersebut tidak mencakup 52 indikator desa mandiri jika menggunakan dana desa saja.

"Dari 52 indikator itu saya sudah hitung. Kalau semuanya ada, maka desa itu perlu 52 miliar untuk mewujudkan desa mandiri dalam satu desa. Sedangkan dana desa hanya 1,5 miliar. Ini tidak terwujud. Butuh 30 tahun untuk wujudkan desa mandiri. Nah, kita, Pemprov, TNI dan Polri satukan untuk sinergitas," katanya. (din/bah)