Minggu, 22 September 2019


Ada Apa Fraksi Gerindra

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 300
Ada Apa Fraksi Gerindra

Gedung DPRD Kota Pontianak

PONTIANAK, SP – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Pontianak tercatat dua kali tak menghadiri Rapat Paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018, dan tak menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi di paripurna, pada 8-9 Juli 2019. 

Pimpinan sidang rapat paripurna, Senin (8/7), Heri Mustamin juga Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, sempat mempertanyakan ketidakhadiran anggota Fraksi Gerindra tersebut.
“Apakah tidak ada anggota yang mewakili,” Tanya Heri.

Menyoal ketidakhadiran anggota Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in mengatakan, ketidakhadiran Fraksi Gerindra pada paripurna lalu akan dikembalikan ke fraksi masing-masing, karena pimpinan DPRD bukan atasan dari fraksi yang bersangkutan.

“Badan Kehormatan bisa saja mempertanyakan ketidakhadiran itu,” uja Firdaus kepada Suara Pemred, Rabu (10/7).
Badan Kehormatan DPRD Kota Pontianak akan memanggil fraksi-fraksi yang bersangkutan. Hal tersebut juga masih bisa diperbaiki. 
“Biasanya kalau tidak hadir dalam dua kali rapat dan pada rapat ketiga akan hadir. Secara tata tertib hal tersebut juga dibenarkan,” kata Firdaus.

Dalam tata tertib, kata Firdaus, jika jumlah anggota yang hadir pada setiap paripurna berjumlah 50 persen plus satu, maka rapat tersebut tetap bisa dilaksanakan. 

"Tata tertib pedoman beracara pun seperti itu," pungkas Firdaus. 
Suara Pemred  telah berupaya mengonfirmasi ketidakhadiran anggota  Fraksi Gerindra itu kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pontianak, Noval Ba’bud. Namun, pesan yang dikirim dan sambungan telepon Suara Pemred hingga berita ini diturunkan tidak ditanggapi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono diketahui merupakan pengurus DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat.
Tolak Berikan Data

Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Aswin Taufik menolak memberikan daftar absensi kehadiran anggota DPRD Kota Pontianak di Rapat Paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018, dan daftar jumlah gaji anggota Dewan. 

Saat dikonfirmasi Suara Pemred, Aswin menolak memberikan data dengan alasan data tersebut sangat sensitif jika dipublikasikan.
“Data itu (absensi dan gaji DPRD) sangat sensitif jika dipublikasikan,” ucap Aswin, Rabu (10/7).
Mengenai jumlah gaji anggota Dewan, Aswin menyarankan untuk menghubungi Kepala Badan Keuangan Daerah. (din/bah)

Dapat Disengketakan

Ketua Komisi Informasi (KI) Kalbar, Syarif Muhammad Herry mengungkapkan, data absensi dan gaji serta tunjangan DPRD tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dikatakan, informasi yang dikecualikan itu bisa dirangkum dalam beberapa hal. Misalnya jika informasi itu berkaitan dengan pertahanan negara laiknya informasi intelejen atau persenjataan. Misal lain, terkait rahasia bisnis dan informasi berkaitan dengan pribadi seperti hak waris dan riwayat penyakit. 

Informasi macam itu termasuk dilindungi. Di luar dari itu, jika ingin dikecualikan harus melalui uji konsekuensi yang juga diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. 

"Kalau salinan absensi DPRD jelas tidak termasuk informasi yang dikecualikan," katanya.
Muhammad Herry mengungkapkan, jika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang termasuk informasi publik dan tidak diberi, dalam koridor UU, masyarakat boleh menyengketakan badan publik tersebut. Di Kalbar sendiri sudah banyak sengketa informasi publik yang diajukan masyarakat. 

"Masyarakat berhak mengetahui informasi publik tersebut. Jika tidak diberikan, boleh mengajukan sengketa informasi ke kami," katanya. (din/bah)