Minggu, 22 September 2019


Kalbar Siap Kembangkan Nuklir

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1336
Kalbar Siap Kembangkan Nuklir

Grafis

PONTIANAK, SP – Provinsi Kalimantan Barat siap untuk mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Setidaknya sudah delapan wilayah calon tapak dilakukan studi kelayakan (feasibility studi/FS) oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Gubernur Kalbar, Sutarmidji pun memberi lampu hijau. Bahkan Oktober nanti, seminar persiapan kembali digelar. 

Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Netty Herawati menerangkan banyak manfaat didapat dari PLTN di Kalbar. Energi nuklir adalah energi lokal lantaran Kalbar mempunyai tambang uranium sebagai bahan bakar. Dengan demikian, Kalbar akan mempunyai pasokan listrik yang murah, besar, stabil, mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan listrik yang besar dan stabil, Kalbar bisa membangun industri dan mengurangi pengangguran. China dan India yang penduduknya besar dan industrinya tumbuh pesat, saat ini banyak membangun PLTN,” kata Netty, Rabu (10/9).

Tidak hanya dua negara itu, beberapa negara yang industrinya berkembang pesat seperti Korea, Brazil, dan Amerika, semua memiliki PLTN. Tenaga listrik tersebut penting sebagai pasokan sektor industri.

Para pakar dan instansi terkait menyebut Bengkayang sebagai lokasi strategis pembangunan PLTN. Alasannya, Bengkayang dan daerah sekitarnya akan menjadi pusat pembangunan industri Kalbar dengan industri utama Smelter Aluminium yang perlu listrik besar hingga 1.800 MWe. Selain itu, Bengkayang mempunyai lokasi geologi yang sangat baik untuk keamanan dan keselamatan PLTN.

“Jika nanti di Bengkayang direncanakan dibangun PLTN, tentu akan dikaji lebih dalam,” kata peneliti dari Fakuktas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura ini.

Di akar rumput memang muncul gejolak penolakan pembangunan PLTN. Berdasarkan kajian aspek sosial yang pernah dilakukan Netty, masyarakat masih asing dengan istilah nuklir. Informasi yang didapat sebatas kecelakaan nuklir di Chernobyl, Ukraina, dan insiden di Fukushima, Jepang. Wajar bila muncul ketakutan.

“Hasil penelitian yang pernah saya lakukan, memang diperoleh gambaran bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi nuklir sangat minim, dan masyarakat memiliki persepsi  negatif tentang istilah nuklir,” katanya.

Minimnya pengetahuan itu disebabkan istilah nuklir didapat pertama kali saat Sekolah Dasar. Bentuknya, bom atom yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki saat perang dunia ke II. Pengalaman lainnya adalah pemberitaan di media massa terkiat tragedi Chernoby (26 April 1986) atau insiden Fukushima saat terjadi gempa besar dan tsunami di Jepang (11 Maret 2011). Bencana itu mengakibatkan PLTN di Fukushima Daiichi mengalami gangguan sistem pendingin sehingga operasionalnya dihentikan sementara.

“Kecenderungan media massa membuat pemberitaan seputar nuklir hanya terkait kecelakaan, membuat masyarakat menjadi trauma dan memiliki persepsi negatif,” katanya.

Selain itu sosialisasi tentang nuklir dan PLTN oleh pemerintah masih terbatas dan belum menjangkau lapisan akar rumput. Ditambah banyak disinformasi terkait kecelakaan nuklir. 

Misalnya, dampak tragedi Chernobyl. Total korban peristiwa itu sejumlah 37 orang, dan berkembang jadi 54 usai 33 tahun berlalu. Sementara di Fukushima, tak ada korban jiwa. Korban-korban berjatuhan lantaran gempa dan tsunami, bukan nuklir.

Sementara kini, perkembangan teknologi nuklir di berbagai bidang kehidupan sangat maju dan digunakan di berbagai aspek kehidupan dalam balutan nuclear for piece. Misalnya aplikasi nuklir untuk medis, industri, komersial, hingga energi.

“Berdasarkan kajian yang saya lakukan, masyarakat sangat terbuka menerima sosialisasi, dan teknik yang mereka inginkan adalah komunikasi dua arah berupa dialog atau musyawarah,” katanya.

Cara ini efektif lantaran bisa menghilangkan kecurigaan, prasangka dan keingintahuan dapat dikonfirmasi secara langsung. Metode ini lebih meyakinkan dan menimbulkan kepercayaan masyarakat. 

“Pemberian atau penyampaian informasi secara jujur, terbuka dan seimbang melalui strategi sosialisasi yang tepat serta dibarengi sikap saling menghormati adalah suatu kondisi yang harus diupayakan,” katanya.

Kebersamaan dalam persepsi di kalangan suatu masyarakat, hanya mungkin dicapai manakala terjadi komunikasi dua arah atau sirkular yang teratur, intensif dan ekstensif. Ekstensif dapat diartikan sebagai upaya memperteguh hubungan dengan organisasi, lembaga dan tokoh, serta orang lain selain kelompoknya sendiri.

Pemda Siap

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot menyambut baik wacana pembangunan PLTN di wilayahnya. Semua untuk kepentingan banyak orang, terutama menunjang kemajuan dan kesejahteraan.

"Prinsipnya untuk kepentingan banyak orang, dan menjadi penunjang utama kemajuan dan kesejahteraan, kita dukung penuh sampai terwujud. Dukungan kita disesuaikan kewenangan yang ada pada kita,” ujar Gidot.

PLTN akan memuluskan investasi Kalimantan sebagai lumbung energi. Terlebih adanya keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. 

“Ke depan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat betapa PLTN dibutuhkan dan mohon doa dan dukungan bagi semua pihak agar bisa terwujud,” katanya.

Kabupaten Sambas yang jadi salah satu daerah kajian calon tapak pun menyambut baik rencana itu. Hanya hingga kini, Pemkab belum mendapat pemberitahuan resmi.

“Pemda Sambas siap menanti instruksi terkait proyek PLTN. Kita tunggu, tentu banyak kajian mendalam yang dilakukan untuk sampai kepada kesimpulan," kata Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili.

Ditentang

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar menentang wacana pembangunan PLTN tersebut. Nuklir bukan satu-satunya solusi krisis energi. Terlebih krisis tersebut terjadi lantaran buruknya tata kelola kebijakan energi.

“Sosialisasi rencana pembangunan PLTN selama ini tidak memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan justru banyak mengandung sesat pikir dan kebohongan publik,” kata aktivis WALHI Kalbar, Hendrikus Adam.

Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan maksimal potensi energi terbarukan, dikombinasikan dengan efisiensi energi di segala lini. Dijadikannya isu ancaman krisis energi di Indonesia sebagai justifikasi untuk membangun PLTN, itulah yang disebutnya sebagai sesat pikir.

“Masih segar dalam ingatan adanya pernyataan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral empat tahun lalu yang menyatakan tidak ada penolakan warga Kalbar atas agenda pembangunan PLTN. Tentu pernyataan ini klaim sepihak yang sangat tidak mendasar,” sebutnya.

Alasannya, sebelum itu, sejumlah elemen masyarakat pernah berkali-kali menyatakan sikap menolak. Bahkan menyampaikan petisi melalui change.org agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat. Dari penelusuran Suara Pemred, petisi itu ditulis 10 November 2014 oleh Hendrikus Adam dan hingga periode petisi ditutup, telah ditandatangani 191 pendukung.

“Memaksakan pembangunan PLTN oleh pemerintah dan menganggapnya sebagai solusi terhadap krisis listrik saat ini di Kalimantan Barat sama artinya membuka aib rezim pemerintah saat ini yang tidak mampu menjadikan sumber energi baru terbarukan sebagai solusi pemenuhan energi yang berkelanjutan.

Adam menyadari pentingnya kebutuhan energi, namun harus tetap memperhatikan potensi dampak. Dia menyitir pakar nuklir almarhum Iwan Kurniawan, yang menyebut PLTN bagi Indonesia masih berat. Tidak ada teknologi yang 100 persen sempurna terhadap radiasi. PLTN bukan alih teknologi, namun lebih berorientasi proyek. Pernyataan itu dikeluarkan Iwan tahun 2016 lalu.
“Ini artinya sebuah sinyal bahwa pakar memiliki pandangan yang rasional,” imbuhnya.

Ada banyak pilihan sumber energi listrik lain untuk dikelola dan dimanfaatkan. Terutama energi baru terbarukan dari alam. Yang terjadi kini, alih-alih mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan, bahan mentah sumber energi listrik seperti batubara misalnya, lebih banyak diekspor ketimbang dipakai sendiri.

Potensi energi baru terbarukan yang bersumber dari alam seperti panas bumi (geothermal), biomasa, air (mikrohydro), tenaga surya, angin, gelombang dan lainnya, selama ini belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan, termasuk di Kalimantan Barat. Padahal, penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah dan memiliki potensi risiko kecil dibandingkan penggunaan nuklir.

“Bagaimanapun, potensi destruktif dari risiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari sejumlah bencana di berbagai tempat tidak perlu terjadi. Dengan demikian, agenda pembangunan PLTN di Kalimantan Barat juga tidak perlu dipaksakan,” katanya.

Selain itu, klaim PLTN lebih ekonomis tidak memiliki landasan argumen yang kuat dan tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai aspek keekonomian PLTN. Klaim ini juga tanpa disertai rincian unsur biaya dan dasar perhitungan yang dipergunakan untuk dijadikan landasan. 

Pembangunan PLTN di dunia dimulai sekitar 1954 yang disertai optimisme menghasilkan listrik amat murah. Namun pada kurun 1960–1989, PLTN tumbuh pesat sebanyak 424 reaktor dengan daya 322 GW kala itu. Selanjutnya yang terjadi, selama kurun 1990–2009, pertumbuhan turun. 

“Bahkan hingga saat ini tidak sedikit reaktor PLTN pada sejumlah negara maju yang perlahan ditinggalkan dan bahkan dihentikan,” tutupnya. (nak/nar/noi/bls)

Bukan Pertama

RENCANA pengembangan PLTN di Kalimantan Barat bukanlah yang pertama di Kalbar. Saat ini, BATAN sudah memiliki tiga reaktor nuklir. Salah satu berada di Serpong, Tangerang Selatan.

Untuk masuk ke sana, standar keselamatan jadi perhatian. Para pekerja menggunakan jas panjang putih antiradiasi dan pelindung sepatu. Alat deteksi radiasi, mirip termometer juga disiapkan. Pada ruang tengah reaktor mini itu, terdapat lubang sedalam 13 meter dengan diameter lima meter.

Ceruk itu dijejali batang alumunium pengendali reaktor nuklir. Dasar ceruk menjadi lokasi penembakkan neutron ke uranium, bahan bakar nuklir. Hasilnya, pembelahan neutron dan panas.

"Pembelahan akan bereaksi secara berantai," Kepala Subbidang Pengoperasian Reaktor Serba Guna, Suwoto,
Reaksi berantai tersebut harus dikendalikan. Jika tidak, maka akan terjadi penumpukan dan pelepasan panas tak terkendali.
"Batang kendali untuk mengatur supaya populasi neutron tetap dan tidak terjadi pengendapan berbahaya."

Sayang, panas yang dihasilkan belum bisa dimanfaatkan untuk memproduksi listrik. Hanya neutron-neutron yang terbelah itu yang terpakai untuk pembuatan radioisotop guna memenuhi kebutuhan rumah sakit.

"Di dalam lubang itu terdapat air pendingin untuk menurunkan energi neutron setelah pembelahan," lanjutnya.
Suwito memastikan reaktor nuklir tersebut tidak membahayakan lingkungan. Sebab, pihaknya secara ketat mengendalikan limbah cair atau bahan bakar.

"Jadi tidak boleh dibuang. Di sini terdapat kolam penyimpan bahan bakar bekas. dan juga ada ruang untuk menangani material yang berasal dari kolam tersebut."

Seluruh aktivitas reaktor dikontrol dalam satu ruang kendali. Untuk memasuk ruangan itu, jas antiradiasi harus dilepas dan mencuci tangan dengan sabun agar tidak terkontaminasi zat aktif. Jika terkontaminasi, alat monitor akan berbunyi.

"Semua reaktor dikendalikan dari ruangan tersebut. Pengoperasian sudah terjadwal yakni dari Senin sampai Jumat, 24 jam nonstop. Kemudian shutdown bisa dua minggu," katanya.

Selain di Serpong, reaktor nuklir lain ada di Yogyakarta dan Bandung. Namun di Serpong inilah, BATAN membangun reaktor nuklir nonkomersial ke empat dengan teknologi terbaru dengan nilai investasi sedikitnya Rp2 triliun.

"Generasi ke empat itu kelebihannya dengan bahasa sederhana tidak diapa-apakan pun selamat, aman," kata Kepala BATAN, Djarot S. Wisnubroto.

Reaktor itu bisa berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN mini. Sebab, bisa menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh sebanyak dua ribu kepala keluarga. Selain itu, bisa juga digunakan untuk smelter, pencairan batu bara, dan lainnya.

"Karena panasnya luar biasa besar untuk keperluan yang lain juga," katanya. "Kalau untuk listrik saja, saya sering diprotes teman-teman pro-nuklir, kalau 10 megawatt hanya menghasilkan listrik sepertiganya. kecil sekali, padahal harganya bisa sampai Rp3 triliun."
Proyek itu ditargetkan commissioning atau uji operasi pada 2021. Molor dua tahun dari rencana awal. Mengingat, pengerjaannya sering mengalami penundaan lantaran terbentur masalah pendanaan dan sosialisasi ke masyarakat. (mer/bls)