LSP-KPK Gelar Sosialisasi dan Koordinasi bagi Perguruan Tinggi Pontianak di Universitas Panca Bhakti

Ponticity

Editor Mul Dibaca : 248

LSP-KPK Gelar Sosialisasi dan Koordinasi bagi Perguruan Tinggi Pontianak di Universitas Panca Bhakti
Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK), menggelar Sosialisasi dan Koordinasi tentang Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi.
PONTIANAK, SP - Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK), menggelar Sosialisasi dan Koordinasi tentang Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi.  

Kegiatan ini diikuti oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kota Pontianak. Berlangsung pada Rabu (10/7/2019) di Universitas Panca Bhakti (UPB). Sosialisasi dan Koordinasi tersebut dibuka oleh Rektor UPB, Purwanto.  

Hadir pula pada kegiatan tersebut Kepala Satgas (Kasatgas) Unit Sertifikasi Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Aldy Nugraha Sigit, Fungsi Unit Sertifikasi, Sandri Justiana, Wakil Direktur 2 IPDN Kalbar, Maisondra Jamran, Pimpinan PTS se-Kota Pontianak, dan dosen peserta sosialisasi.

Rektor UPB, Purwanto dalam sambutan menegaskan, bahwa strategi pemberantasan korupsi adalah perbaikan sistem, penindakan, dan pendidikan, yang melibatkan masyarakat umum, termasuk tunas integritas.  

“Jadi tujuan  penindakan agar aparat takut korupsi, kalau pencegahan ada tidak bisa korupsi dan terakhir peran serta pendidikan masyarakat membentuk mental agar tidak ingin korupsi,” ujarnya.  

Untuk itu, lanjut Purwanto, kegiatan seperti ini sangat baik dilakukan, terutama di kalangan civitas akademika, warga kampus, dan mahasiswa. “Kita sangat menyambut baik kegiatan ini, sehingga menambah wawasan civitas akademika di Kalbar,” papar Purwanto.  

Kasatgas Unit Sertifikasi Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Aldy Nugraha Sigit, dalam  sambutannya menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana sertifikasi penyuluh antikorupsi. Ia menyatakan, bahwa sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.  

“Melalui uji kompetensi (asesmen), yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan atau internasional,” kata Aldy.  

Adapun penataraan dan penjelasan tahapan serta tempat uji kompetensi, disampaikan oleh Sandri Justiana, sebagai Fungsional Unit Sertifikasi. Menurutnya, tahapan sertifikasi penyuluhan anti korupsi dibagi menjadi beberapa.  

“Tahap pertama adalah pendaftaran, harus memenuhi syarat, baru boleh ikut sertifikasi.Yang boleh ikut sertifikasi adalah dosen, guru, widyiswara , APIP, Mahasiswa.Unsur ulama, ustad,  pendeta , tokoh agama, seniman dan aktivis antikorupsi dan lainnya,” ujar Sandri.  

Bertindak sebagai  moderator kegiatan tersebut adalah Agusalim Masulili. Usai sesi materi, diadakan dialog yang juga dihadiri oleh Maisondra Jamrah. (mul/*)