IAIN Bukan Penampungan Orang Miskin

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 1466

IAIN Bukan Penampungan Orang Miskin
DEMONSTRASI – Mahasiswa IAIN Pontianak demonstrasi menuntut penurunan UKT di Kampus IAIN Pontianak, Senin (15/7). Para demonstran mengisi unjuk rasa itu dengan aksi teatrikal dan mempertontonkan replika kuburan UKT sebagai pesan bahwa kenaikan UKT itu mem
PONTIANAK, SP – Sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak demonstrasi menuntut penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampusnya di Jalan WR Supratman, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Senin (15/7). 

Pihak kampus memberlakukan UKT baru yakni UKT 1 Rp 400 ribu sampai UKT 4 Rp 3,8 juta. Angka itu naik dari UKT 2018 yakni Rp 400 ribu sampai Rp 2,7 juta. 
Dengan kenaikan itu, berdasar penghasilan orangtua atau wali, mahasiswa merasa tidak memiliki kemampuan membayar UKT.

Koordinator demonstrasi, Jamal Saputra mengungkapkan, pemberlakuan UKT baru IAIN Pontianak di region Kalimantan itu tertinggi dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia. 

Jamal semakin kesal karena penerapan UKT tidak transparan yang katanya berdasarkan penghasilan orang tua. 
"Yang menjadi keberatan kita, orang tua kita sudah kena pajak di luar kampus. Kita di kampus dipajakin lagi. Kenapa tidak dibuatkan NPWP sekalian mahasiswa biar dipajakin semua ," kata Jamal. 

Hitungan UKT juga tidak ada sosialisasi. Bahkan, ia mendengar tidak ada rapat senat mengenai masalah ketetapan UKT. 
"Kenaikan UKT ini sementara  ditetapkan untuk semester baru, dan ada jenjang UKT 1 sampai  4," ungkapnya.

Jamal mempertanyakan rumus hitungan penetapan UKT itu yang berdasarkan pendapatan orang tua. 

"Tuntutan kita terhadap rektorat kalau bikin kebijakan belum fix, jangan diterapkan, kalau hanya sekadar untuk uji coba,” katanya. 
Jamal juga mengatakan bahwa kenaikan UKT itu akan mengurangi jumlah mahasiswa baru yang akan kuliah di IAIN Pontianak. 

“Target mahasiswa baru 2.000 dan yang daftar hanya 1.000. Tapi yang melakukan daftar ulang hanya 300 orang. Jadi, target 2.000 mahasiswa di kampus ini bakal nihil karena benturan UKT," katanya. 

Mahasiswa menuntut pihak kampus menerapkan UKT 2018 karena sudah dikaji tahun lalu. 
"Pada 2018 UKT yang diterapkan dari 400 ribu rupiah sampai 2,7 juta rupiah dan itu cukup layak," kata mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini.

Dikatakan, sebelumnya mahasiswa sudah mengadakan pertemuan dengan pihak kampus untuk menanyakan kenaikan UKT berikut perjenjangannya dari satu sampai empat. Tujuan pertemuan itu agar UKT diterapkan seperti UKT tahun sebelumnya. 

"Kita lakukan sindiran dan mengadakan aksi simpatik ini. Kita turut berduka cita kenapa bisa dinaikan," ucapnya. 
Saat ini, yang menjadi keberatan mahasiswa adalah UKT 1 sampai UKT 4 itu belum finish dan biaya juga bisa berubah.  
"Keberatan kita kenapa harus diterapkan kalau belum fiks atau finish," ucapnya.

Dalam aksinya, mahasiswa IAIN Pontianak membawa sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan penurunan UKT. Aksi teatrikal dengan menyimbolkan kematian perguruan tinggi juga dipertunjukkan. 

Bukan Kampus Buangan

Jawaban mengejutkan datang dari Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak, Firdaus Achmad. Dirinya sangat miris dengan demo yang dilakukan mahasiswa. 

Dikatakan, mahasiswa yang melakukan aksi merupakan bagian dari kampus IAIN Pontianak, tetapi mempertanyakan kebijakan melalui demostrasi. Padahal, mahasiswa tersebut bisa berdialog kepada pimpinan kampus sehingga mengetahui persoalan sebenarnya.

"Sepertinya tidak ada kekhawatiran dari mahasiswa yang melakukan aksi, kampus yang dia tempati akan dijadikan orang tempat penampungan kemiskinan," ucap Firdaus.

Menyikapi demo yang dilakukan mahasiswa, dirinya akan mengundang mahasiswa tersebut untuk rembuk. Semestinya mahasiswa melakukan dialog secara terbuka dan akan lebih baik jika membantu kampus untuk mencari jalan keluar.

"Satu logika yang sulit saya baca, ini UKT untuk mahasiswa baru, tetapi yang bergejolak mahasiswa lama," katanya.
Dirinya telah mewanti-wanti bagian akademik kampus yang melayani UKT untuk tidak mengucapkan kalimat yang bernuansa dehumanisasi. Misalnya, jika tidak mampu tidak boleh kuliah di IAIN Pontianak.

"Tetapi kita juga menjaga marwah kampus ini. Orang tidak lulus dan tidak mampu di tempat lain lari ke IAIN," kata Firdaus. 
Firdaus menjelaskan, penetapan UKT tidak tiba-tiba, akan tetapi berdasarkan hasil kajian berdasarkan kebutuhan pengelolaan pembelajaran dari masing-masing program studi. 

Sebab, IAIN Pontianak saat ini dalam proses pengembangan pembangunan yang menuntut pembiayaan yang besar, maka dilakukan kajian sedemikian rupa sehingga bisa mendukung semua program yang telah dirancang.
"Konsekuensinya adalah meningkatkannya biaya UKT," jelasnya

Dibandingkan antara UKT yang ada di IAIN Pontianak dan perguruan tinggi lain, IAIN Pontianak masih terhitung rendah. Sebagai contoh, biaya UKT 3 dan 4 di IAIN Pontianak sekitar 3,2 juta rupiah, jika dibandingkan dengan Untan nilai yang sama masih masuk UKT 2.

Perhitungan UKT juga tidak akan memberatkan orang tua, karena pembayaran UKT tidak setiap bulan, melainkan enam bulan sekali.
"Saya malah baru dengar jika UKT di IAIN Pontianak termahal. Sebab, beberapa waktu lalu di sebuah pertemuan justru UKT IAIN Pontianak termurah," klaimnya.

Kondisi saat ini juga menjadi pertimbangan, berbagai biaya kebutuhan lumayan besar. Sementara pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan pembiayaan. Sebagai konsekuensi kondisi tersebut adalah menaikkan UKT.
"Biaya dari UKT akan difokuskan pada pengelolaan kampus," ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan, kondisi internal IAIN Pontianak saat ini kekurangan tenaga pengajar di mana hal itu menjadi persoalan. Kondisi perimbangan antara dosen dan mahasiswa juga sangat rendah. Hal tersebut juga menjadi alasan akreditasi IAIN masih di posisi B.

Setiap pengajuan penerimaan dosen hanya mendapatkan lima puluh persen dari jumlah yang diajukan. Hal itu menuntut kampus IAIN Pontianak untuk menggunakan tenaga dosen non PNS. Dosen non PNS tersebut akan dibiayai melalui dana UKT.
Pembangunan fasilitas juga menjadi faktor penting dalam menaikkan UKT. IAIN Pontianak saat ini tengah menuju kampus yang menggunakan classroom digital.

"Jika mahasiswa ingin mendapatkan UKT 1 (satu) dengan biaya 400 ribu rupiah, dengan syarat melampirkan penghasilan orang tua, rekening listrik ,air dan syarat lainnya," pungkasnya. (din/bah)

Berbasis Hitungan Biaya Unit

Rektor IAIN Pontianak, Syarif mengatakan, UKT merupakan biaya yang harus atau menjadi kewajiban mahasiswa kepada negara. Disebut UKT karena berdasarkan regulasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) bahwa pemerintah menerapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) yang mengharuskan pihak kampus tidak diperkenankan melakukan pungutan di luar UKT. 

Mekanisme pemberlakuan UKT berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri Agama (KMA). Untuk tahun 2019 berdasarkan KMA Nomor 151 Tahun 2019. KMA tersebut ditetapkan berdasarkan usulan rektor. Usulan rektor tersebut berbasis hitungan unit cost (biaya) dari fakultas pada masing-masing Program Studi (Prodi). 

Unit cost adalah pembiayaan atas item-item yang berkaitan langsung dengan sarana-prasarana dan item lain yang terkait dengan pelayanan kepada mahasiswa berupa keberlangsungan proses perkuliahan. Masing-masing prodi tidak sama jumlah itemnya. Ada yang 10, 11, 12 item dan seterusnya. Juga tidak sama jenis dan harga pembiayaan item pada masing-masing prodi. 

"Misalnya kalau di IAIN Pontianak pembiayaan laboratorium di Prodi PAI tidak sama dengan laboratorium di KPI," ucapnya.

Penetapan item yang harus dibiayai juga terkait dengan regulasi yang mengatur tentang rumpun prodi oleh Kemenristekdikti. Selain itu, Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan ke dalam dua komponen utama yaitu Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak langsung (BTL).

Ia mengatakan, biaya langsung adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya operasional pengelolaan institusi (Intitution overhead) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program ftudi. 

"Selanjutnya, BOPT diperhitungkan untuk setiap mahasiswa per tahun, yang kemudian dijadikan sebagai Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)," ucapnya.

SSBOPT ini kemudian dihitung dalam rangka pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk kemudian ditetapkan sebagai SSBOPT. Secara detail dapat dipelajari dari buku pedoman rancangan standar satuan operasional pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti.

Berdasarkan hasil hitungan unit cost pada masing-masing prodi tersebut, di IAIN Pontianak didapatlah angka rata-rata Rp 7,6 juta per mahasiswa. Dari jumlah kewajiban mahasiswa rata-rata sekitar Rp 7,6 juta tersebut, pihak kampus IAIN menetapkan hanya kisaran Rp 2 juta sampai dengan Rp 3,8 juta yang harus dibayar oleh mahasiswa. 

"Penetapan UKT berdasarkan hitungan unit cost tahun 2019 ini sebagai perubahan atas UKT sebelumnya yang berdasarkan hitungan unit cost tahun 2013, atau enam tahun baru ada perubahan, sedangkan harga kemahalan wilayah di Kalimantan Barat berubah setiap tahun," jelasnya.

Syarif mengatakan, perubahan penetapan UKT yang diterapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2019 ini mulai diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan selanjutnya. 

Untuk angkatan tahun sebelum 2019 tetap diberlakukan UKT lama atau UKT sebelumnya berdasarkan PMA dan KMA yang terbit sesuai dengan angkatan masuk perkuliahan.

Mengiringi penetapan UKT baru ini, IAIN Pontianak meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada mahasiswa. Di antaranya tata kelola berbasis layanan mahasiswa yang telah dan sedang terus ditingkatkan kualitasnya adalah pelayanan keuangan mahasiswa. 

Saat ini, untuk daftar ulang, mahasiswa tidak perlu berbondong-bondong antre di kampus, tetapi cukup mendaftar ulang dari kampung halaman masing-masing, oleh karena layanan daftar ulang saat ini sudah bisa dilakukan secara online. 

Dengan terwujudnya satu layanan online ini, mahasiswa sudah bisa menghemat biaya transportasi (transportation cost). Misalnya kalau yang berdomisili di Kapuas Hulu jika ke Pontianak, pulang dan pergi (PP) via pesawat udara bisa menghemat Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta. 

"Begitupun dari daerah yang lain dan dengan alat transportasi yang lain pula. Di samping itu kampus juga menyedikan layanan internet berbasis ruangan," katanya.

Ia juga mengatakan, di ruangan mana saja di IAIN bisa akses wifi karena acces poin telah memadai. Juga kampus sedang mematangkan rencana untuk mewujudkan class room digital untuk mengimbangi milenial era yang sarat dengan akses ke dunia maya ini. 
Ke depan, dosen dan mahasiswa yang berhalangan hadir di kampus karena alasan penting bisa mengadakan dan mengikuti perkuliahan dari jarak jauh berbasis ketersediaan layanan online dengan media yang lebih luas. 

"Untuk yang demikian ini, IAIN Pontianak sedang merampungkan infrastruktur layanan online berupa aplikasi-aplikasi menuju integratited service system," katanya.

Hal lain yang juga sangat penting untuk diketahui bersama bahwa Kampus IAIN Pontianak yang telah terakreditasi B ini harus terus dipertahankan dan bahkan terus berikhtiar untuk mengupgrade diri ke arah akreditasi  A. Untuk Akreditasi ini sangat banyak program-program yang harus dipenuhi dan dibiayai. 

"Nah, salah satu sumber penting pembiayaan itu adalah dari UKT," ucapnya.

Proses pemungutan dan penggunaannya dilakukan secara transparan. Mahasiswa langsung mentransfer ke rekening IAIN dan setorkan langsung ke kas negara. Kemudian, negara mengembalikan dengan mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada sumber pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (din/bah)