Dilema Penertiban Pertamini

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 3413

Dilema Penertiban Pertamini
Grafis
PONTIANAK, SP – Pemerintah Kota Pontianak berencana menertibkan kios-kios Pertamini. Selain ilegal, terbakarnya dua alat Pertamini di Jalan Tanjung Raya II dan Jalan Budi Utomo, Pontianak Utara, dalam sebulan terakhir jadi pertimbangan. Tapi di lain pihak, ada orang-orang yang menggantung hidup dari bisnis (BBM) tersebut.

Pertamini disebut ilegal lantaran bukan bagian dari Pertamina. Kios BBM ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang Metrologi Legal lantaran tidak bisa ditera ulang, juga Peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. 

Udin, salah satu warga Jalan Kom. Yos. Sudarso, Pontianak Barat, menjual bensin dengan Pertamini. Namun dia memastikan takaran premium pas. Alatnya sudah diatur dan setiap hari dicek. Harga jual bahan bakar di Pertamini dengan pengecer lain pun sama.
"Ini kan cuma alat untuk mempermudah. Kalau ukuran, lebih pas," tutur, Selasa (16/7).

Pasokan premium didapat dari penyambung bensin, alias orang-orang yang membeli langsung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dia menglaim Pertamini aman. Kebakaran dua Pertamini beberapa waktu lalu, disebutnya bukan karena alat.
"Itu kan karena tempat usahanya. Mungkin dari korsleting listrik ataupun dari kompor," kata lelaki 30 tahun itu.

Pertamini miliknya, dibeli langsung dari produsen, setelah memperoleh info dari seorang teman. Harganya mencapai puluhan juta. 
"Kalau murah, pastilah banyak orang yang beli," singkatnya.

Dengan Pertamini, menurutnya kepercayaan pembeli lebih baik. Legalitas semestinya bergantung pada manfaat yang diperoleh pembeli. 

"Kalau merugikan konsumen, itu kan wajar. Kalau ini, ndak ada gak kan merugikan. Mungkin pembuatnyalah yang ndak berizin atau gimana."

Selain menjual bensin dengan Pertamini, Udin juga berdagang aksesoris telepon genggam di ruko kecilnya. Jika nantinya ada larangan penggunaan Pertamini, dia belum tahu akan bertindak apa. Semua tergantung kondisi.

"Larangan itu kan harus ada solusi gak. Masalah die melarang tu kan ape. Kecuali kite merugikan masyarakat, wajar kalau dilarang," ungkapnya.

Jika pemerintah ingin melarang penggunaan Pertamini, seharusnya pedagang bensin eceran juga dilarang. 
"Semuanya dihapuskan jak. Kalau ndak ada pengecer gini, mau berapa panjang (pengantre) SPBU tu," pungkasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Nazaruddin mengatakan sampai kini, Satpol PP belum menerima upaya koordinasi dari Diskumdag dan Pertamina terkait Pertamini. Dia menyangka, selama ini Pertamini yang ada di berbagai tempat adalah binaan dari Pertamina dan Diskumdag. 

Namun memang, untuk Pertamini yang berada di fasilitasi umum telah ditindak. Kebijakan itu diambil sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2004 pasal 20 huruf c dan d, bahwa tidak boleh meletakkan barang di fasilitasi umum, salah satunya trotoar.

"Mereka ini harus diberi semacam rambu-rambu waktu pembinaan agar dalam beraktivitas tidak menggangu ketertiban umum," katanya.

Dalam hal ini, Satpol PP bertugas mendukung instansi terkait dalam penegakan aturan. Penentuan legal atau tidaknya sesuatu, ada di dinas yang membidangi. Seandainya Pertamini digolongkan usaha ilegal, dinas terkait harus mengajak Satpol PP menindak.
"Apabila Pertamini dinyatakan ilegal, kami siap untuk melakukan penertiban," tuturnya.

Dia pun meminta Pertamina cepat mengambil tindakan dalam hal pendataan dan pembinaan. Serta sosialisasi apakah barang tersebut diperbolehkan atau tidak berdasarkan peraturan.

"Jika Pertamini dikatakan ilegal seharusnya Pertamina harus cepat mengundang instansi terkait untuk berkoordinasi," pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengatakan pihaknya selaku pembina, pengawas dan pengendalian pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Pontianak, menyatakan usaha mikro seperti Pertamini ilegal.

"Kalau itu legal, tentu mereka memiliki izin dari Pertamina dan Diskumdag," ucapnya.

Contoh legal, seperti agen dan penyalur gas elpiji. Mereka mendapatkan izin dari Pertamina. Namun untuk Pertamini, alat yang dipergunakan saja, tidak Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Hal ini tentu melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dan tertib niaga," katanya.
Diskumdag pun tidak akan mungkin menera suatu alat ukur takar timbang yang ilegal. Beda dengan mereka yang legal, seperti SPBU. Dinas melakukan tera ulang peralatan baik pompa, nozzle dan lainnya untuk melindungi konsumen.

"Jangan sampai ukuran minyak tidak sesuai SNI," ucapnya.

Usaha di Kota Pontianak yang tergolong UMKM memiliki skala. Baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Skala tersebut berdasarkan omzet dan modal. Tidak semua usaha bisa dikatakan usaha mikro kecil yang resmi. Sebuah usaha mikro kecil tapi ilegal, tentu juga melanggar aturan. Terlebih lagi barang yang diperjualbelikan adalah barang atau bahan yang mudah terbakar. 

Dari catatannya, banyak terjadi kebakaran Pertamini. Dalam waktu dekat, dinasnya akan berkoordinasi dengan Pertamina dan organisasi Hiswana Migas.

"Kami akan merapatkan hal ini dengan Pertamina dan Satpol PP dan beberapa pihak lainnya untuk menertibkan usaha seperti ini," ucapnya.

Usaha yang melanggar aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen, tentu merugikan konsumen. Jika konsumen membeli BBM di SPBU resmi, pasti harganya akan berbeda dan keselamatan yang terjamin.

"Ini juga merugikan konsumen, harga di Pertamini pasti sudah di atas SPBU resmi," katanya.
Sebagai pembina usaha mikro, dinasnya tentu akan mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Mereka akan membina pelaku usaha Pertamini, termasuk pengecer BBM. 

“Penertiban tidak semata-mata menutup akan tetapi melakukan pembinaan,” katanya.
Pembinaan tersebut akan dilakukan dengan koordinasi Hiswana Migas. Kemungkinan akan ada kesepakatan dengan pelaku usaha Pertamini, bahwa mereka termasuk usaha mikro kecil. Namun harus dipastikan tidak menggunakan alat yang canggih, tapi merugikan masyarakat.

Keberadaan Pertamini juga tidak boleh mengganggu fasilitas umum. Faktor keselamatan pun penting diperhatikan. Minimal, ada alat pemadam api ringan.

"Kita akan segera menertibkan dan melakukan pembinaan," pungkasnya.

Kewenangan Daerah

Sales Executive Retail VI Pertamina Wilayah Kalbar, Benny Hutagaol menyatakan dalam hal ini, Pertamina hanya operator, bukan regulator. Pertamina hanya menjaga agar pendistribusian BBM di SPBU tepat sasaran.

“Ketika masyarakat merasa tidak nyaman, sulit dapat premium, Pertamina baru bisa mengusulkan. Walau untuk Pertamini ini, kondisi nyaman sekali pun tidak boleh,” katanya.

Benny berujar sudah pernah mengatakan hal tersebut ke Diskumdag Pontianak. Namun tidak dalam bentuk permohonan resmi. 
“Ke Diskumdag sudah ada disampaikan, tapi secara resmi dalam rapat koordinasi belum ada. Tapi kalau kita sampaikan sudah ada,” sebutnya.

Dia mengambil contoh di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Wali Kota setempat mengeluarkan edaran larangan kios BBM atau Pertamini di sepanjang jalan utama. Keberadaan usaha itu dinilai mengganggu ketertiban umum. Alhasil, yang dipakai pun Peraturan Ketertiban Umum. Penerapan aturan ini sebenarnya punya sanksi lebih ringan.

Dalam Pasal 53 dan 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, mereka yang menyimpan dan memperdagangkan BBM tanpa izin, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan denda sampai Rp60 Miliar. Angka paling besar itu mengancam mereka yang ‘bermain-main’ dengan BBM subsidi.

Keberadaan Pertamini secara tidak langsung juga merugikan Pertamina. Setiap tahun perusahaan plat merah ini diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika ditemukan penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, kuota subsidi bisa dipotong. 

“Itu jadi temuan. Pertamina akan rugi, SPBU juga bisa rugi. Kalau soal untung, siapa pun yang beli, Pertamina tetap untung. Mau cepat terjual atau tidak,” katanya. 

Dalam aturan, Pertamina diharuskan mengawasi agar penjualan BBM tepat sasaran. Maka keluarlah kebijakan larangan pengisian jeriken atau alat wadah lain. Namun di lapangan, banyak motor atau mobil dimodifikasi dengan tangki siluman.

“Ketika dia isi di SPBU dan dia bayar maka tidak ada larangan, tapi ketika dia keluar, ditampung dan jual kembali, itu dilarang, apalagi beli berulang kali. Dicek CCTV, akhirnya kita sanksi, tapi kan tidak menyelesaikan masalah,” katanya.

Jika ditemukan SPBU yang bekerja sama dengan oknum tersebut, sanksi pasti diberikan. Mulai dari pengurangan pasokan, penutupan sementara, hingga pemutusan hubungan. Namun mereka yang menampung di lapangan pun mesti ditindak aparat berwenang.

“Kita pernah dapat laporan orang kesulitan dapat premium, ternyata setelah kita cek, orang ini yang sekarang tidak dilayani karena SPBU sudah disanksi. Seharusnya ada sinergi antara penyelesaian di SPBU dan di lapangan terhadap penampung,” katanya.

Sementara untuk mengawasi SPBU, ada berbagai cara. Misalnya, dengan CCTV, kunjungan rutin, administrasi seperti catatan penjualan harian dan bulanan.

“Tidak lama lagi kita terapkan program digitalisasi, kita pasang software di sistem SPBU, dari komputer, dispenser sampai nozzel, kita pasang ATG (Automatic Tank Gauge) di tangki, jadi kita bisa tahu dia jual jam berapa dari nozzel mana,” jelasnya.

Bahkan dari beberapa kasus sebelumnya, sudah ada SPBU disanksi lantaran CCTV tak menyala. 

Untuk kasus tertentu, misalnya jarak SPBU terdekat jauh, ada izin sub penyalur. Pengajuannya melalui dinas terkait yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pengaju harus menyantumkan daftar konsumen lengkap dengan jenis kendaraan. Hingga kebutuhan per bulan pun bisa dihitung.

“Yang penting untuk konsumen akhir, bukan untuk kios BBM, kalau itu menyalahi aturan. Jadi harus ada data konsumennya, sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Dan SPBU juga harus merekap, berapa yang keluar per bulan, kalau lebih, itu akan jadi temuan,” sebutnya. (din/lha/sms/bls)