Perjuangan Noriman Pertahankan Tanah

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 138

Perjuangan Noriman Pertahankan Tanah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak di Jalan Ayani, Kota Pontianak.
PONTIANAK, SP – Tangan Noriman memegang setumpuk berkas. Dibantu istrinya, dokumen itu ia pilah-pilah. Kemudian ia sodorkan satu dokumen yang sudah dijilid bercoverkan kertas karton kuning kepada Suara Pemred yang menemuinya di kediamannya Jalan Gusti Hamzah, Gang Pancasila 2 Nomor 3 Pontianak Kota, belum lama ini. 
 
Dokumen itu adalah berkas yang sudah difotokopinya kesekian kali mengenai riwayat tanah yang seharusnya menjadi hak miliknya. Dokumen itu diketik dan ditanda tangani oleh seorang pengamat Hukum Pertanahan dari Fakultas Hukum Untan, Turiman.
 
Noriman bercerita tanah yang letaknya di Jalan Nirbaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan klaim luas 9.635 meter per segi semestinya menjadi hak miliknya. Namun, hingga hari ini Badan Pertanahan Pontianak (BPN) Kota tak kunjung mengeluarkan sertifikat atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi bukti kepemilikan tanahnya. 

Padahal, segala berkas dan syarat-syarat administrasi sudah dilengkapi sejak 1991 yang lalu. Bahkan, riwayat tanah yang disodorkannya kepada Suara Pemred tertulis sejak tahun 1970 dengan dilengkapi bukti-bukti dokumen. 

Namun sayang, sertifikat tanah tak diterbitkan BPN Kota Pontianak, justru sertifikat tanah orang lain terdaftar di tanah miliknya itu.
 
Noriman tuna aksara. Ia hanya mampu bercerita semampu ingatannya saja. Tapi jika berdasarkan dokumen-dokumen penting, semestinya hak tanah itu jatuh pada Noriman. Hal ini sudah dikaji oleh Pengamat Hukum Pertanahan dari Fakultas Hukum Untan, Turiman sejak 2001 silam.  
 
Dari riwayat yang ditulis Turiman, tanah itu diterima seseorang bernama Uhin yang didapat dari Pengurus Ketua Petani E A Samad DR tertanggal 1 Januari 1970. Lalu pada 1985, Uhin memberikan kuasa garapan kepada Noriman, tertanggal 1 januari 1985 yang ditandatangani dua orang saksi bernama Abdul Halim dan Hamzien Bunsu.
 
Sejak dikeluarkannya Surat Kuasa Garapan ini, Noriman kemudian menggarap tanah tersebut untuk kemudian diusahakan. Sebagai tanggungjawabnya, Noriman kemudian diwajibkan bayar pajak sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak terhitang tertanggal 31 Desember 1986. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran pajak oleh Noriman yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Pontianak, Kantor Dinas Luar TK. I Opera Kodya Pontianak, dengan nomor Kohir 2.4.31.04.004 tentang pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 1986. 
 
“Pajak itu saya bayar sebesar Rp 22.500 dengan luas tanah 10.000 M², yang ditandatangani langsung oleh Kepala Inspeksi Kepala Kantor Dinas Luas TK I Opera Kodya Pontianak, Drs Suleman,” kata Noriman. 
 
Di tahun yang sama, surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Noriman tertanggal 2 November 1986 yang diketahui oleh Kelurahan Parit Tokaya atas nama Mahmud Syauwik dan Camat Pontianak Selatan bernama Rafael Sallan. Dengan bersamaan, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Noriman juga dikeluarkan Kelurahan Parit Tokaya bernomor 77/T.XI.1986. Satu tahun kemudian, yakni 1987 terbit bukti dokumen pembayaran pajak atas tanah Noriman dengan nomor 386/II/K.PBB/87.

Tak hanya itu, pada tahun yang sama, surat penelitian Aspek Guna Tanah atas nama Noriman juga telah diterbitkan. Dokumen ini didukung dengan adanya Hasil Pemeriksaan Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Hak Milik nomor 335/TGT/PTK/87 di mana penelitian pemetaan dilaksanakan tertanggal 5 Oktober 1987 seluas 8.500 M2. Di dalamnya juga termuat peta penggunaan tanah serta surat keterangan Noriman denga nomor 355/TGT/Ptk/87 yang menyatakan bahwa permohonan sebidang tanah tersebut akan dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai rencana peruntukan sebagai lahan pertanian nanas.
 
Selanjutnya, pada tahun 1989 Noriman mengajukan surat permohonan kepemilikan tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan dengan nomor 127 tanggal 28 September 1987 atas nama Noriman dengan formulir BPN. 

Di tahun itu juga, telah keluar surat dari BPN tertanggal 24 Oktober 1989 terkait dengan pemanggilan yang ditujukan kepada camat Pontianak Selatan untuk mengadakan musyawarah atas tanah Noriman tersebut.
 
Lalu pada tahun 1990 dan 1991, secara berturut-turut telah keluar kutipan dengan GS No 623/1990 mengenai permohonan hak dan berita acara penelitian pemilikan dan penguasaan tanah atas nama Noriman seluas 9.635 M2 dengan nomor 04/FPPT/1991 tertanggal 16 Januari 1991 telah diterbitkan. 

Berdasarkan penelitian ini, dituliskan bahwa permohonan kepemilikan tanah atas nama Noriman dapat dipertimbangkan. Dokumen ini dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak, R Situngkir BA yang mana petugas penelitinya bernama Edi Ardiani.
 
Pada tanggal 30 Mei 1991 Risalah Pemeriksaan Tanah dengan surat BPN nomor 13.925/22/LLT PHT/1991 yang ditandatangani lima orang, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak, Haji Yusran Abdulgani, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, M Ali Masruf, Camat Pontianak Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, Suratman Taufik, Lurah Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, TFT Vinsensius dan yang terakhir Sekretaris Panitya untuk Kecamatan Pontianak Selatan, Djamaludin H Umar.
 
Dalam risalah ini menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan permohonan Noriman sebagai pemohon hak milik tanah dapat dikabulkan dengan luas tanah 6.955 M2 karena tidak bertentangan dengan peraturan.
 
Kemudian pada 1993, Noriman mendatangi Polsek Pontianak Selatan untuk membuat laporan telah terjadi pengrusakan dilakukan dalam lidik dengan kerugian sebesar Rp 1 juta. Setelah itu, terbitlah berita acara penelitian tanah di Kelurahan Parit Tokaya atas nama Noriman yang menyatakan permohonan Noriman tidak dapat diproses karena ternyata di atas tanah tersebut terdapat sertifikat pihak lain.
 
Lalu pada 1994, Noriman melakukan permohonan penyelesaian pembuatan sertifikat tanah kepada BPN Provinsi Kalbar yang diajukan oleh Kepala BPN Kotamadya Pontianak, Haji Yusran Abdulgani, permohonan dengan nomor surat BPN 5.20/919-41-1994 yang intinya untuk penyelesaian tentang terjadinya tumpang tindih lokasi eks PTP dan lokasi Koperta. 

Bersamaan itu, dikeluarkan juga surat pernyataan dari E A Samad Ramli selaku pengurus Ketua Petani yang pertama kali memberikan surat keterangan usaha kepada Ohin, yang menyatakan benar adanya bahwa Noriman menggarap tanah tersebut sejak 1966.
 
Sementara itu pada 1995, Pengadilan Negeri Pontianak mengeluarkan putusan dengan nomor 22 BDT G/1995PN PTK terkait dengan sengketa antara Noriman dan seseorang bernama Basri. 

Dalam penjelasannya, Basri merupakan seseorang yang telah memiliki sertifikat tanah di atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya ke BPN. Sementara BPN sendiri, tanpa diketahui Noriman telah mengeluarkan sertifikat atas nama Basri dengan nomor 5965.
 
Menurut Turiman, keputusan itu terdapat kejanggalan yang menyatakan pihak penggugat, dalam hal ini adalah Noriman, tidak menanggapi terhadap saran majelis sehingga pemeriksaan di tempat tanah sengketa tidak terlaksana, sementara Noriman sendiri tidak pernah diberitahukan terkait pemeriksaan tersebut.
 
Pada tahun 1996, dengan bermodal empat dokumen yang dikeluarkan oleh BPN, yakni dokumen penelitian aset tanah guna tanah nomor 355/TGT/Ptk/1987, kutipan dari GS 635/1990, berita acara penelitian pemilikan dan penguasaan tanah nomor 04/EPPT/1991 serta risalah pemeriksaan tanah nomor 13-255/U/IIT-P 4T/1991 tanggal 30 mei 1991, Noriman mengajukan permohonan kepada Wakil Presiden RI yang pada saat itu adalah Try Sutrisno, meminta agar permohonan Noriman atas tanahnya seluas 9.635 M2 dapat dikabulkan. 

Tetapi di atas tanah itu sebagian telah diterbitkan oleh BPN sertifikat tanah atas nama Basri pada 1992 berdasarkan penunjukan petugas BPN bernama Martin.
 
Dua tahun kemudian, keluar nota dari Kepolisian Pontianak Tmur yang ditulis tangan laporan polisi dengan nomor LP/405/K/XI/96 tanggal 14 November 1996 atas nama Noriman sebagai pelapor. 

Dalam nota ini juga tertulis dua nama saksi yang masih diperlukan di antaranya Saleh Abdullah dan Marlian. Di tahun 2000, atas saran BPN, Noriman membeli nomor 980, surat ukur nomor 5224 tahun1995 dan akta jual beli 100/4/UTR/2000 seluas 3600 M3 , yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tahah yang dimohonkan oleh Noriman.
 
Di tahun 2001, Noriman kembali membuat laporan ke Polresta Pontianak Kota yang dulu bernama Kepolisian Kota Besar Pontianak. Laporan dengan nomor LP/548/KI/VII/2001 ini dibuat oleh Noriman melaporkan pelaku atas nama Ribut (almarhum) terkait dengan penggelapan surat. Selain itu, dalam laporan ini juga mengatakan bahwa Ribut menyatakan bahwa tanah Noriman sudah tidak ada dan sertifikatnya tidak ada yang diterbitkan.
 
Selanjutnya, pada 2002 Noriman kembali membuat permohonan penerbitan surat atas risalah pemeriksaan tanah yang diterbitkan pada tahun 1991 lalu. Namun proses penerbitan settifikat itu terkendala dikarenakan adanya saling menyalahkan bagian tanah dan peta hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Martin. 

Di tahun ini, Noriman juga melakukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kepala BPN Provinsi dengan nomor 570/474-41-2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tertanggal 18 April 2002. Pada intinya, pihak terkait segera melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan menenai permasalahan tanah tersebut. 

Selain itu, di tahun ini juga BPN Kota Pontianak bagian Kasubsi pemberian hak atas tanah menyatakan siap mengganti tanah Noriman seluas tiga hektar dengan mencarikan tanah fasilitas umum (fasum), namun tidak berhasil.
 
Di tahun ini juga, BPN Kantor Wilayah Provinsi Kalbar menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak perihal mohon penerbitan sertifikat hak milik atas nama Noriman.
 
Dalam surat ini terdapat dua poin penting yang disampaikan yakni meminta agar kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak segera meneliti dan melakukan pemeriksaan lapangan mengenai permasalahan tanah tersebut. 

Kedua, segera melaporkannya kepada BPN Provinsi dalam waktu dua minggu terhitung keluarnya surat ini. Surat ini juga ditembuskan ke Gubernur Kalbar, Walikota Pontianak, Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan Noriman.
 
Dua tahun kemudian, pada 2004 Kantor BPN Provinsi Kalbar kembali menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang mana surat ini meminta agar Kepala Pertanahan Kota Pontianak segera melaporkan duduk permasalahan yang sebenaranya atas sebidang tanah di lokasi tersebut yang dimohonkan setifikatnya oleh Noriman. 

Kedua, meminta kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengadakan penelitian data yuridis administratif dan pemeriksaan lapang mengenai subjek dan objek tanah hak milik yang sah. 

Ketiga, meminta agar segera melaporkan tindak lanjut penyelesaian disertai hasil penelitian tersebut kepada BPN Provinsi Kalbar dalam waktu dua minggu terhitung keluarnya surat tersebut.
 
Pada 2006, dengan bergantinya Kepala BPN Provinsi dari Raymundus Bebu Anyiem ke Plt BPN Provinsi Kalbar, Indarto, BPN Provinsi mengeluarkan surat tugas kepada sembilan nama petugas untuk mengadakan penelitian data yuridis administratif atas hak yang menjadi dasar permohonan sertifikat hak milik Noriman seluas 9.635 M2. 

Serta mengadakan pemeriksaan lapangan, buku tanah dan warkah untuk menentukan letak dan batas-batas yang dimohonkan pembatalannya tersebut. Dan, melaporkan hasil-hasil pelaksanaan surat tugas ini dengan memberikan pertimbangan hukum kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Kalbar sehubungan dengan permasalahan pembatalan tersebut.
 
Pada 2015 silam, Noriman melaporkan permasalahannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalbar dengan subtansi laporan belum diterbitkannya pengajuan sertifikat tanah Noriman oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tersebut.
 
Berdasarkan kronologi kepemilikan tanah ini, pengamat hukum pertanahan, Turiman menyatakan bahwa pengukuran secara kadastral sudah menjadi dasar hukum yang kuat untuk penerbitan sertifikat. 

Hal ini juga mengigat permohonan sertifikat atas nama Noriman telah dikeluarkan berbagai keputusan yang bersifat individual, konkret dan nyata serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 
 
Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh BPN sejak tahun 1987 dan 1991, empat di antaranya adalah penelitan aset tanah guna tanah, kutipan, berita acara penelitian pemilikan dan penguasan tanah, serta risalah pemeriksaan tanah.
 
Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Permandagri Nomor 5 Tahun 1973, Permendagri Nomor 38 Tahun 1981 tentang ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, dengan demikian secara hukum sepatutnya dapat segera diterbitkan sertifikat atas nama Noriman.
 
“Untuk tidak terjadi kezaliman atas hak seseorang, mohon untuk direnungkan kebenaran dan keadilan untuk ditegakkan peraturan peundang-undangan pertanahan sesuar dengan catur tertib pertanahan yakni tertib hukum,” tutup Turiman dalam kronologis itu yang dibuatnya pada 23 April 2003.

Berdiri Rumah Warga 
Salah seorang warga, Suhartini yang bermukim di atas tanah tersebut menjelaskan bahwa rumah dan tanah yang ia diami tersebut dibeli dari seseorang bernama Eka Priatin setahun yang lalu dengan harga sekitar Rp 300 juta lebih. 

Tanah tersebut seluas 216,75 meter persegi dengan keluaran sertifikat 31 Maret tahun 1992. 

Tak hanya Suhartini, Budi juga memiliki tanah seluas 125 meter persegi di atas tanah sengketa itu. Kata dia, tanah tersebut pertama kali dibelinya dari bapak mertuanya. Pada 2007, dirinya kemudian membuat sertifikat tanah tersebut melalui program pemerintah  Proyek Operasi Nasional Agraria(Prona) tertanggal 17 November 2007. (sms/bah)