Pemkot Berlakukan Sertifikasi Gedung Bertingkat

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 181

Pemkot Berlakukan Sertifikasi Gedung Bertingkat
GEDUNG BERTINGKAT – Sejumlah gedung bertingkat berdiri di Jalan Gajahmada, Kota Pontianak. Kini, Pemkot Pontianak memberlakukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk gedung bertingkat untuk keselamatan publik.
PONTIANAK,SP – Pemerintah Kota Pontianak memberlakukan sertifikasi untuk  bangunan bertingkat. Tiap bangunan bertingkat, di antaranya perhotelan dan bangunan lainnya di Kota Pontianak, diharuskan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, gedung bertingkat wajib mengantongi Sertifikat Laik Fungsi demi keselamatan publik. 

"Bangunan harus mengantongi SLF, di mana sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti bahwa gedung itu layak untuk difungsikan atau digunakan," ujarnya saat membuka Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata Ruang tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Penyelenggaraan SLF di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (17/7).

Edi menyebut, banyak faktor yang harus dipenuhi pemilik bangunan. Misal bangunan hotel, harus memiliki perlengkapan untuk pengamanan jika terjadi kebakaran, seperti detektor kebakaran, alarm, tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR), tangga darurat, sign board atau papan petunjuk, pintu keluar jika dalam keadaan darurat, dan sebagainya. 

"Kelayakan konstruksi bangunan, dindingnya, catnya apakah ada zat beracun atau tidak, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), itu semua harus dipenuhi untuk mengantongi sertifikat laik fungsi," tuturnya.

Menurutnya, sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan tata ruang ini penting agar masyarakat maupun pihak-pihak yang bergerak di bidang konstruksi bangunan memahami hal-hal apa saja yang harus dipenuhi untuk mengantongi SLF. 

Oleh karena itu, dibentuk TABG berdasarkan peraturan daerah, peraturan pemerintah dan peraturan menteri untuk menilai bangunan-bangunan yang dianggap perlu ada penilaian kajian tim tersebut. 

"Misalnya ada bangunan di atas tujuh lantai, bangunan publik yang luas lantainya tertentu dan spesifik," ungkap Edi.
TABG itu terdiri atas dinas teknis, para pakar dari akademisi, pakar konstruksi, pakar arsitektur, praktisi atau konsultan. 

Terkait tata ruang, Edi mengatakan, hal tersebut sesuai dengan aturan zona, yang mencakup zona pemukiman, perdagangan, perkantoran dan zona lainnya. 

"Semua itu sudah ada aturannya, baik masalah jaringan, koefisien lantai dasar bangunan, koefisien ketinggian bangunan, GSB dan sebagainya," pungkasnya. 

Sementara Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Alfri menuturkan Pemkot Pontianak akan mulai menerapkan SLF di tahun ini untuk bangunan gedung pada hotel, rumah sakit, supermarket, dan departemen store. 

"Makanya diundang pemilik hotel, rumah sakit, pemerintah atau swasta, supermarket, departemen store wajib SLF, sehingga kita perlu melakukan sosialisasi (SLF)," ujarnya.

Saat ini, pihaknya telah menerima pengajuan pengurus SLF dari beberapa pengelola hotel. Dalam waktu yang relatif dekat, pihaknya akan memproses seluruh berkas dan segera diterbitkan SLF-nya jika seluruh pembahasan teknis atau pemeriksaan administratif tuntas.

"Apabila pemeriksaan dilakukan secara lengkap untuk keseluruhan, mungkin bisa diterbitkan pertama kalinya di Kota Pontianak," ujarnya.

Salah satu hotel yang sudah mengajukan penerbitan SLF adalah Hotel Ibis. Ia menerangkan, untuk Hotel ibis akan segera melakukan tindak lanjut terhadap berkas pengajuan SLF. (hms/din/bah)