Senin, 21 Oktober 2019


PLN Dukung Pemkot Tindak Tegas Pemain Layangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 210
PLN Dukung Pemkot Tindak Tegas Pemain Layangan

Ilustrasi tali kawat layangan.

PONTIANAK, SP - Humas PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, Hendra mengatakan, pihaknya setuju dan mendukung penuh upaya Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono untuk menindak tegas pemain layangan dengan sanksi maksimal sebagaimana perda yang sudah ada.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak mengingat keberadaan permainan layangan yang sudah sangat meresahkan warga. Terutama dengan banyaknya korban, dari mulai luka akibat terangkut benang "gelasan" maupun korban meninggal dunia akibat tersengat listrik melalui kawat layangan,” ujarnya, Rabu (17/7).

Dikatakan, kerugian secara finansial juga banyak dialami warga, dengan kerap terjadinya gangguan listrik yang menyebabkan padam mendadak akibat kawat layangan yang menyentuh jaringan listrik. 

Kemudian, belum terhitung rusaknya instalasi listrik akibat gangguan kawat layangan yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.
“Sebagai warga Kota Pontianak dan sekitarnya, sudah sepantasnya kita semua mendukung langkah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak tersebut,” katanya. 

Hal tak kalah penting adalah komitmen dan konsistensi seluruh elemen masyarakat, mulai dari institusi terkait hingga aparat pemerintah terkait terhadap penerapan perda tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. 

Sebelumnya , Edi Rusdi Kamtono mengatakan, denda minimum yang akan diberlakukan bagi para pemain layangan yang terjaring razia Satpol PP tidak lagi sebesar Rp 1 juta, agar bisa memberikan efek jera. 

"Selama ini, para pemain layang-layang memang terkesan kucing-kucingan. Ketika dilakukan razia, permainan tersebut sepi, tetapi ketika tidak dilakukan razia, masih ada saja yang bermain layangan tersebut, sehingga memang harus ada sanksi tegas yang bisa memberikan efek jera," katanya.

Menurut dia, sanksi tegas tersebut seperti Tipiring dengan denda Rp 50 juta. Kalau tidak sanggup membayar denda, maka akan dikenakan hukuman kurungan badan selama tiga bulan.

"Langkah awal kami sebelum perda tersebut direvisi, maka secara rutin akan melakukan patroli dan penertiban jika ada laporan dari masyarakat. Kota Pontianak harus bersih dari permainan yang sangat membahayakan, bahkan bisa menyebabkan korban meninggal tersebut," katanya. (ant/bah)