Dilarang Pungut Biaya di SMA Negeri

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 850

Dilarang Pungut Biaya di SMA Negeri
BELAJAR – Peserta didik SMA Negeri sedang belajar di ruang kelas. Di Kalbar, Dinas Provinsi setempat memastikan tak ada pungutan biaya dari siswa untuk proses belajar-mengajar di SMA Negeri, SMK dan SLB.
PONTIANAK, SP – Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) tak ada lagi pungutan biaya sekolah dari siswa. 

Hal ini dipastikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman, Kamis (18/7). 

Mulai tahun ajaran baru, pihaknya telah menyiapkan semua data peserta didik baru berikut rekening untuk dilakukan pencairan.

"Jadi, memang kita imbau tidak ada lagi pungutan-pungutan karena sudah disiapkan oleh pemerintah," ucap Suprianus.

Suprianus pun mengimbau kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan. Kalau memang masyarakat ingin menyumbang, diperbolehkan. Namun, tidak boleh sekolah yang menentukan besaran sumbangannya. 

"Pihak lain yang ingin menyumbang boleh saja tapi tidak ada campur tangan dari kepala sekolah," katanya.
Selama ini, biaya yang dipungut oleh komite sekolah akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. 

Suprianus menegaskan, jika ditemukan kasus pungutan liar, maka harus dilaporkan. Pihaknya akan memanggil dan menindak sesuai peraturan yang berlaku. 

Kepada pihak sekolah, jika ada kekurangan sarana dan prasarana, harus diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar.
"Kita sudah rapat dengan pihak Ombudsman, Saber Pungli Polda, tidak boleh ada pungutan," tegasnya.

Sejauh ini, Suprianus menglaim belum ada laporan yang masuk terkait pungutan di sekolah. Namun, dari informasi dari Ombudsman, baru ada SMK 1 Singkawang yang diduga memungut biaya dari siswa yang akan ditindaklanjuti pihaknya.

Suprianus mengatakan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang selama ini dibayar oleh siswa akan diganti oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Jika siswa selama ini membayar SPP Rp 100 ribu, akan diganti sejumlah sama. 

Dijelaskan, mekanisme pencairan biasanya per triwulan dan akan dicairkan oleh BPKP ke rekening sisiwa, siswa menyalurkan ke penampung sekolah. 

Dikatakan bahwa dana itu bukan Bantuan Operasional Daerah (Bosda), tetapi, kata Suprianus, dana itu bersanding dengan dana BOS pusat. 

"Apa yang sudah dibiayai oleh BOS pusat dan belum dibiaya, nanti dihandle (ditangani) oleh bantuan pembiayaan beasiswa pendidikan," katanya.

Suprianus menambahkan, pemerintah juga memperhatikan SMA dan SMK swasta. Bentuk perhatian itu dengan memberikan beasiswa sebanyak 10 ribu siswa. Target 10 ribu siswa telah dipenuhi. Saat ini tengah melakukan proses verifikasi. (din/bah)