Minggu, 15 Desember 2019


Petani Dituding Jadi Biang Karhutla

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 152
Petani Dituding Jadi Biang Karhutla

TERBAKAR – Lahan di Jalan Perdana Ujung, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Selatan pada Jumat (19/7) malam. Kebakaran itu, kata polisi karena punting rokok.

PONTIANAK, SP – Beberapa hari lalu, wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya diterjang kabut asap yang makin hari makin pekat. Beberapa titik terpantau oleh Suara Pemred telah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut. 

Misalnya saja di Jalan Perdana Ujung, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Selatan pada Jumat (19/7) malam lalu. Lahan terbakar di lokasi itu sekitar lima hektare. Tak ayal, asap tebal mengepung kota. Beruntung, pada Sabtu (20/7), hujan mengguyur Kota Pontianak dan Kubu Raya, menghalau kabut asap. 

Menanggapi karhutla, Kapolresta Pontianak Kota, Kombespol Muhammad Anwar Nasir mengatakan, prinsipnya yang menyebabkan terjadinya Karhutla itu adalah petani. Para petani masih membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, dengan alasan lebih simpel, murah dan cepat. 

"Prinsipnya, petani-petani yang melakukan pembakaran ini karena ingin simpel saja, cepat dan murah. Dengan hanya korek api kemudian dilakukan pembakaran walaupun mereka tahu risikonya adalah pidana," kata dia, Jumat (19/7) di Polresta. 

Untuk mencegah hal ini, pihaknya berkaloborasi dengan stakeholder lainya seperti Dandim, Bupati dan Walikota melakukan pencegahan yakni menyiapkan program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Program ini dianggapnya sebagai terobosan agar para petani tidak lagi membuka lahan tanpa membakar. 

"Setelah kita lakukan pendekatan terhadap kelompok tani, khususnya terhadap oknum petani yang melakukan pembakaran, kita tawarkan program pembukaan lahan tanpa bakar dengan teknologi.," ucapnya. 

Dikatakan bahwa sudah ada Satgas Karhutla dari pemerintah pusat yang tugas, pokok dan fungsinya memback up satgas di lapangan. Tak hanya itu, dari jajaran Polda Kalbar juga akan melakukan operasi khusus terkait karhutla. 

Selain itu, dalam jangka waktu beberapa minggu ini, terutama terkait dengan adanya karhutla, dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Dari hasil penyelidikan, saat ini belum ada pelaku yang ditetapkan, karena penyebab kebakaran adalah puntung rokok. 

"Beberapa waktu lalu kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahwa kebakaran itu tidak sengaja dilakukan karena membuang puntung rokok. Tentunya jika ada unsur kesengajaan akan kita tindak sebagai upaya hukum," ujarnya. 

Tajam ke Bawah

Sementara itu, Pengamat Lingkungan Walhi, Hendrikus Adam menegaskan, kesan atau tuduhan miring terhadap petani sebagai biang kebakaran selama ini sangat klasik dan terkesan mengada-ada, sementara tindakan tegas dan berkeadilan atas kasus yang terindikasi melibatkan korporasi terkait kejadian karhutla selama ini belum pernah menjadi panglima. 

"Jelas situasi seperti ini menjadi miris. Karena budaya penegakan hukum kita masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas," tegasnya. 

Misalnya saja fenomena selama ini, pemerintah melaui aparatur penegak hukum perlu memastikan agar proses hukum terhadap korporasi yang terindikasi menjadi biang kebakaran ditegakkan agar memberi rasa keadilan bagi semua. 

Sebab, selama ini, menurut Adam, penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan yang terindikasi melibatkan pihak perusahaan perkebunan misalnya, masih jalan di tempat dan malah terkesan menguap, tanpa kabar. 

"Hal ini menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum terkait dengan kasus karhutla yang melibatkan korporasi terjaga," ujarnya. 

Sementara itu, untuk masyarakat lokal, dirinya meminta agar masyarakat tetap memperhatikan kearifan lokal terutama dalam pengelolaan lahan di akar rumput dalam mengelola sumberdaya alam sekitar. Termasuk dalam hal membuka lahan pertanian guna memperolah sumber pangan keluarga. 

Dirinya menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan sangat kecil kemungkinannya terjadi karena faktor alam. Sebaliknya, tindakan manusialah, baik disengaja maupun tidak, sangat berisiko menyebabkan terjadinya karhutla. 

"Apalagi bila lahan yang tersulut api tersebut adalah gambut yang mengalami kerusakan, ditambah musim kering atau kemarau yang berkepanjangan," ujarnya. 

Di Kalimantan Barat, kata dia, sebagian besar wilayah merupakan lahan gambut. Beberapa luas di antaranya telah dibuka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan kayu. 

Karenanya, wilayah sekitarnya pun menjadi rentan mengalami kebakaran. Apalagi gambut sendiri memiliki sifat kering tidak balik. Artinya, apabila mengalami kerusakan, maka akan sulit untuk menyerap air. Apalagi jika ditambah dengan kondisi musim kemarau, maka rentan tersulut api. 

Berbeda dengan di wilayah perdesaaan, dia menjelaskan kerusakan gambut di Kota Pontianak lebih disebabkan pembukaan lahan untuk pengembangan perumahan. Lahan gambut yang rusak disertai musim kemarau yang lama akan menjadi bahan bakar terjadinya potensi kebakaran. 

"Termasuk bila tersulut putung rokok yang masih menyala maupun sumber api lainnya," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa semua pihak berkepentingan memastikan agar tidak ada perilaku yang berisiko menyebabkan kebakaran meluas. Termasuk dengan tidak gampang membuang putung rokok yang masih menyala maupun sumber api lainnya secara sembarangan pada lahan gambut yang mengalami pengeringan. 

"Peran serta dan kesadaran kolektif dalam mengantisipasi karhutla tanpa ada pihak yang menakuti maupun yang merasa takut dalam mengantisipasi Karhutla," tegasnya. 

Adam melanjutkan, memasuki musim kemarau dengan intensitas hujan yang nihil dalam beberapa waktu terakhir tentu rentan dan beresiko tersulut api. 

Misal, karhutla yang terjadi beberapa waktu di wilayah Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Hal itu menginformasikan bahwa kerentanan hutan atau lahan terbakar saat memasuki musim kemarau. 

"Apalagi daerah tersebut sebagian besar adalah gambut, memang berisiko dan gampang terbakar,' ungkapnya. 

Dari kejadian ini, dapat jadi gambaran bahwa upaya yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya, baik melalui pelarangan membakar hutan atau lahan, patroli aparat bersenjata maupun water bombing, harus diakui masih belum membuahkan hasil atau menghentikan secara permanen kejadian kebakaran. 

"Apalagi situasi bencana terkait risiko terjadinya kebakaran, selain tidak berada dalam ruang yang hampa, juga sangat dinamis. Siapapun bisa berpotensi menyebabkan kejadian yang berdampak pada kabut asap ini," ujarnya. 

Semestinya, hal ini menjadi bahan evaluasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Proses pencegahan bukan hanya pada pelarangan dan melakukan water bombing. Hal ini justru membuat terciptanya jarak antara pemerintah dengan warga. 

"Pelibatan segenap elemen masyarakat di akar rumput, termasuk petani yang memiliki kearifan lokal, tanpa harus membuat jarak dengan mereka, menjadi penting dilakukan," tegasnya. (sms/bah)