NORSAN TUNJUK HIDUNG

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 1055

NORSAN TUNJUK HIDUNG
Grafis Koko
PONTIANAK, SP – Pencalonan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat periode 2019-2024 dari unsur partai Golkar menyulut gejolak di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalbar. Beberapa pengurus partai beringin itu mengarahkan telunjuk kepada Ketua DPD Golkar Kalbar, Ria Norsan, dinilai menyetir partai untuk kepentingan pribadi. 

Norsan membalas dengan menunjuk hidung beberapa pengurus partai melancarkan upaya pendongkelan kepemimpinannya.
Ria Norsan didapuk sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Golkar Kalbar, Februari 2017 silam. Ia dipilih secara aklamasi.

Kepada jurnalis Suara Pemred, Shella Anggellia Rimang, mulanya Wakil Gubernur Kalbar ini menegaskan tidak ada gejolak apa pun dalam partai yang ia pimpin. 

“Ndak ada yang ribut-ribut kok. Kita adem-adem aja,” katanya, Sabtu (20/7).
Namun, nada penegasan Norsan ihwal kondisional partai, berubah saat ditanyakan calon legislator Golkar yang akan menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2019-2024. Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019, Golkar mendapatkan delapan kursi di DPRD Kalbar. Salah satu pemilik kursi, putra Norsan, Arief Rinaldi. 

Sumber Suara Pemred di pengurusan DPD Golkar Kalbar, menyebutkan, Norsan  bermanuver menempatkan Arief sebagai pimpinan di Dewan Kalbar. Norsan juga memperkenalkan Arief kepada Ketua Umum Golkar, Arilangga Hartarto, sebagai calon pimpinan DPRD Kalbar muda.

“Dia (Norsan) membawa putranya menemui Ketua Umum (Airlangga Hartarto) di Jakarta. Waktu itu bulan Ramadan lalu. Mengenalkan anaknya sebagai calon pimpinan DPRD Kalbar muda,” kata sumber.

Arief Rinaldi maju sebagai calon DPRD Kalbar dari Golkar pada Pileg April 2019, lolos dengan perolehan suara terbanyak di internal Golkar Kalbar.

Di laman KPU RI, Arief membukukan perolehan 26.487 suara dari 68.155 total suara perolehan Golkar Kalbar di Daerah Pemilihan Kalbar 2; Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah. 

Di Kabupaten Kubu Raya, Arief memperoleh 14.470 suara, dan dari Mempawah 12.017 suara. Suara perolehan Arief mendudukan partai Golkar sebagai partai peraih suara kedua 15,2 persen, setelah PDIP 17,97 persen. 

Perolehan suara terbanyak itu, kata sumber, tidak serta merta Arief berhak menduduki kursi pimpinan DPRD Kalbar. Syarat ke satu dan kedua, Arief dianggap belum memenuhinya. Yakni pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai Golkar sesuai tingkatan atau satu tingkat di atasnya, dan pernah menjadi anggota DPR, minimal di tingkatannya.

Pengajuan nama calon legislator di pimpinan DPRD Kalbar melewati pembahasan rapat pleno DPD Golkar Kalbar.
“Pengajuan calon dari Golkar Kalbar untuk unsur pimpinan DPRD Kalbar harus lebih dari satu nama, minimal tiga nama, itu dibahas di rapat pleno partai. Sampai saat ini belum ada pleno (pembahasan nama calon),” ungkap sumber.

Norsan menyanggah tudingan muatan politis untuk menempatkan putranya menjadi pimpinan DPRD Kalbar.

“Itu fitnah. Saya hadir kemarin adalah undangan. Seluruh DPP provinsi diundang. Kebetulan, anak saya juga adalah salah satu pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), yang saat itu juga ada pertemuan di tempat yang sama. Anak saya berfoto sama Pak Airlangga sebagai kader AMPG,” tegas Norsan.

Ia pun menepis tuduhan membangun kekuasaan ‘dinasti’. Norsan menganggap tuduhan itu disebar oknum yang kepentingannya tidak tercapai.

“Kita tidak membangun politik dinasti. Yang kita majukan itu orang yang mampu. Seperti ibu (istri Norsan, Erlina- Bupati Mempawah). Dia mampu untuk jadi bupati karena memang dia tugas di Kejaksaan Tinggi itu 30 tahun, dan sering turun ke lapangan dengan saya. Paling tidak, selama dia mimpin sudah banyak perubahan di Mempawah,” ujarnya. 

Demikian pula dengan putranya, Arief Rinaldi. Norsan mengklaim, Arief maju pada Pileg 2019 dengan nomor urut 5 bukan nomor urut 1, adalah bukti ia tidak berpihak.

“Wong anak saya maju nomor berapa, anak saya maju nomor 5, bukan nomor 1. Kalau memang saya berpihak, tetap saya kasih nomor 1-kan,” katanya. 

Norsan menegaskan tidak pernah mendorong putranya menjadi Wakil Ketua DPRD Kalbar, bahkan tidak pernah membicarakan hal tersebut.

Diakuinya, kursi Wakil Ketua DPRD Kalbar diincar banyak kader Golkar yang lolos ke Dewan Kalbar. Orang-orang yang menginginkan kursi Wakil Ketua DPRD Kalbar, sebut Norsan, sudah kasak-kusuk, menjelekkan dirinya dengan memainkan berbagai isu yang tidak adil.

Dengan blakblakan, Norsan menunjuk hidung nama pengurus dan kader partai Golkar Kalbar yang menjelekkan dirinya.
“Kasak-kusuk menjelekkan saya, termasuk Zulkarnain Siregar (Wakil Ketua), Prabasa (Sekretaris DPD Golkar Kalbar). Itu saya sebutkan aja nama-namanya. Cuma cara mereka tidak fair,” ujar Norsan.

“Di dalam tubuh Golkar sudah ada yang ketakutan, menjelekkan saya begini, begitu, supaya nantinya bisa naik. Dan, saya sudah tahu orang-orangnya siapa. Sampai anak saya diprotes, sampai mau digugurkan. Dan itu salah satu Mustafa, yang tidak terpilih.
Kemudian komplotan mereka itu ada Zulkarnain Siregar, dia ni yang ngebet mau jadi wakil ketua. Maksud saya, kita fair aja. Kalau memang mereka mau ditentukan pusat (DPP Golkar), saya harus legawa sebagai ketua. Yang penting, dia nanti bisa mengemban tugas sebagai wakil ketua,” ungkap Norsan.

Ketua DPD Golkar Kalbar ini menggaransi peluang menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kalbar, sama.
“Jadi, kalau ada calon-calon yang mau maju sebagai wakil ketua (DPRD Kalbar), tidak masalah, peluangnya sama. Saya orangnya profesional kok. Siapa yang oke, siapa yang mampu, siapa yang loyal, silakan maju,” tegasnya. 

Proses pencalonan nama untuk pimpinan DPRD Kalbar, sebut Norsan, dilakukan sesuai dengan ketentuan di partai dan diputuskan DPP Golkar.

“Jadi semua yang dicalonkan itu sudah memenuhi kriteria. Sudah dikeluarkan surat dari DPP sebagai calon sementara. Kalau ada yang protes, salah kaprah itu namanya. Sebagai Ketua Golkar di provinsi, saya tidak punya wewenang,” pungkas Norsan. 
Air Muka Berubah 

Sekretaris DPD Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur menimpali penegasan Ria Norsan, ke delapan legislator partai yang masuk DPRD Kalbar punya peluang sama. 

“Semua punya potensi, nanti kita lihat kriterianya masuk ndak. Yang sekarang duduk ini kan rata-rata dari kabupaten, sudah pernah duduk sebagai anggota DPRD di kabupaten masing-masing,” kata Prabasa kepada Suara Pemred, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kalbar, penandatangan Nota Kesepakatan serta Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar, Senin (22/7).

Pembahasan pengajuan nama calon pimpinan DPRD Kalbar dari unsur Golkar, diakui Prabasa, memang belum dilakukan karena pengurus partai Golkar lagi fokus untuk Munas Golkar.

“Sekarang Golkar di pusat sampai ke kabupaten itu lagi fokus membicarakan pergantian ketua di Munas. Kita bicara itu dulu, belum bicara tentang pimpinan (DPRD),” katanya. 

Dia menegaskan, mekanisme di partai Golkar sudah jelas. Apalagi partai Golkar adalah partai berpengalaman, sampai sedetil apa pun sudah diatur sedemikian rupa. Aturan-aturan ini akan dipatuhi.

“Jadi, menetapkan unsur pimpinan (DPRD) itu di pleno. Kalaupun di pleno tidak memungkinkan sesuai dengan aturan di partai Golkar maka boleh rapat di pengurus harian,” katanya.

Rapat pleno di DPD Golkar nanti, sebutnya, mesti dihadiri oleh unsur pimpinan pusat. 
“Itu salah satu syarat, kalau tidak dihadiri, itu tidak sah. Di pleno ditentukan minimal tiga orang, bisa empat, lima, enam, orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan aturan juklak (petunjuk pelaksana) yang telah ditetapkan. Kalau Golkar sampai wakil bendahara punya potensi untuk menduduki selaku pimpinan DPRD. Nanti kita memutuskan itu, setelah di pleno,” katanya.

Selanjutnya, hasil pleno DPD Golkar akan dibawa ke DPP untuk menentukan siapa calon pimpinan DPRD. 
Prabasa dengan tegas menyatakan tidak punya ambisi menduduki kursi pimpinan DPRD Kalbar periode mendatang.

“Kalau saya mau, ambisi jadi wakil ketua dari kemarin-kemarin. Saya sudah sekian lama kan (anggota DPRD),” kata dia.
Prabasa juga mengaku tidak tahu tentang tudingan kepada Norsan, mendudukkan Arief di kursi Wakil Ketua DPRD Kalbar.

“Saya tidak tahu itu ya. Yang penting, saya sebutkan bahwa semua kader mempunyai potensi. Tinggal siap ndak kader itu menerima tugas partai. Kita ini kan petugas partai,” imbuhnya. 

Air muka Prabasa tiba-tiba berubah saat diminta klarifikasinya atas tudingan Norsan, menyebut nama Prabasa. 
“Nggak tau saya tu, nggak ada saya kayak begitu. Selama ini baik aja. Ndak ada. Saya ini orang yang sudah bertahun-tahun di Golkar kok. Hubungan kami selama ini bagus saja, nggak ada masalah,” pungkas Prabasa. 

Zulkarnaen Siregar tak mau mengomentari ihwal tudingan Ria Norsan. Kepada Suara Pemred, Senin malam (22/7), Zulkarnaen merasa tidak ada persoalan dengan partai apalagi dengan Ketua DPD Golkar.

“Saya tidak dalam posisi untuk memberikan klarifikasi atau menanggapi permasalahan tersebut. Saya merasa tidak ada persoalan dengan partai apalagi berkaitan dengan ketua,” kata Zulkarnaen melalui aplikasi pesan WhatsApp. (lha/nak/has) 

Tidak Bisa Tunggal

Wakil Ketua DPRD Kalbar periode 2014-2019 dari unsur partai Golkar, Suma Jenny Heryanti menyerahkan urusan siapa penggantinya di pimpinan Dewan Kalbar periode mendatang kepada partai. Dia menegaskan, pencalonan harus melalui mekanisme yang berlaku dalam partai, tidak bisa mengajukan satu nama. 

Istri mantan Bupati Ketapang dua periode, Morkes Effendi ini meraup 20.307 suara di Pemilihan Legislatif 2019 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 8; Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

Secara perolehan suara, Suma memperoleh suara kedua terbanyak setelah setelah Arief Rinaldi (26.487 suara Dapil Kalbar 1) di internal Golkar Kalbar.

Sama halnya dengan Arief, perolehan suara Summa di Dapil Kalbar 8, menempatkan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto ini, menduduki partai kedua perolehan suara terbanyak di Pileg 2019. Hanya kalah tipis dengan PDIP. 

Golkar mencatat perolehan suara 17,29 persen, sedangkan PDIP memperoleh raihan suara terbanyak nomor satu, 17,97 persen. 
Karier politik Suma bukan baru. Di Pileg 2009-2014, ia lolos ke kursi DPRD Kalbar, dan kembali lolos dengan meraih 26.581 suara terbanyak di Golkar pada Pileg 2014-2019. Raihan suara ini mengantarkan Suma menduduki kursi pimpinan DPRD Kalbar.

Mengenai kasak-kusuk kursi pimpinan DPRD Kalbar di internal Golkar, Suma mengingatkan ada mekanisme partai. 
“Itu tergantung partai, kan ada mekanisme partai, siapa yang akan jadi pimpinan,” kata Suma kepada Suara Pemred, Minggu (21/7).

Dalam aturan, DPD Golkar Kalbar akan mengajukan minimal tiga nama calon unsur pimpinan DPRD ke DPP Golkar. Pengajuan nama-nama calon pimpinan DPRD Kalbar periode mendatang, tegas Suma, diputuskan melalui rapat pleno DPD Golkar.

Diakuinya, DPP Golkar hingga kini belum menggelar rapat pleno membahas nama calon unsur pimpinan DPRD Kalbar. 
“Tergantung ketua partainya, mau ajukan tiga atau empat, lima tapi, minimal tiga. Tidak bisa memberikan nama tunggal. Kan, ada persyaratan juga, misalnya, masuk dalam susunan pengurus. Sekarang kami belum pleno,” ungkapnya. 

Suma mengakui Arief Rinaldi masuk dalam bursa calon pimpinan DPRD Kalbar.  Namun, ia mengaku tak tahu manuver Ria Norsan mendudukan putranya di kursi pimpinan DPRD Kalbar.

“Iya mungkin, saya juga ndak tahu. Tidak tahu saya,” kata Suma sembari tertawa kecil.

Dia menyerahkan semua urusan calon pimpinan DPRD Kalbar kepada partai. Suma menyatakan akan patuh dan tunduk dengan perintah partai. 

“Semua saya serahkan ke partai, tergantung instruksi partai. Partailah yang akan memilih siapa,” pungkasnya. (bls)