Kamis, 12 Desember 2019


Kejari Berlagak Pilon?

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2532
Kejari Berlagak Pilon?

TERDAKWA – Terdakwa kasus KDRT, Lily Susianti (38) yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Pontianak terlihat berada di Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kubu Raya pada Februari 2019. Sejak vonis Pengadilan Negeri Pontianak

PONTIANAK, SP - Lily Susianti (38), terpidana tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang divonis bersalah dan empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada Februari 2015 tak dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak sampai hari ini, Juli 2019. 

Hal ini diungkapkan oleh pelapor, Ali Sabudin, mantan suami terpidana kepada Suara Pemred saat bertandang ke Kantor Suara Pemred, Jumat (2/8). 

Ali menyesalkan tindakan Kejari Pontianak yang mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap terpidana. Padahal, terpidana di Pontianak dan mudah diketahui. 

“Pada Selasa 16 Juli 2019, dia (terpidana) menemui anak saya (inisial F) di sekolahnya. Dia mau kasih uang ke anak saya, tapi ditolak. Saya tahu itu karena anak saya langsung telepon saya,” ungkap Ali. 

“Tahu kalau dia (terpidana) di sekolah, saya telepon salah satu pejabat kejari yaitu Ruswanda. Saat itu Ruswanda bilang kalau dia sedang di rumah sakit. Ibunya sakit. Lalu dia (Ruswanda) bilang kalau dia sudah koordinasi dengan Syahrul (Kasubsi Prapenuntutan Pidum Kejari Pontianak) dan Syahrul yang tangani kasus DPO terpidana. Mendapat informasi itu, saya telepon dan sms Syahrul, pagi, siang dan malam, tapi tak direspons,” ungkap Ali. 


Ali mengatakan bahwa kasus ini berawal dari penganiayaan yang dilakukan Lily terhadap anak kandungnya berinisial F pada 2011 silam. Kala itu, F masih berusia sembilan tahun. 

F dipukul ibu kandungnya sendiri menggunakan ikat pinggang hingga menyebabkan alat kelaminnya cacat. 

“Anak saya dipukul dia (terpidana) supaya tak memberitahu saya soal pencurian brankas yang dilakukan dia (terpidana). Brankas milik saya itu saya simpan di kamar anak saya. Saat itu saya ke Jakarta, dia mencurinya. Karena aksinya diketahui anak saya, dia (terpidana) pukul anak saya. Yang parah itu mengenai alat kelaminnya sampai terbenam pakai ikat pinggang,” beber Ali. 

Atas kejadian tersebut, Ali melaporkan Lily ke Polresta Pontianak tertanggal 3 Februari 2012 dengan laporan kepolisian bernomor LP/543/II/2012. 

Atas laporan tersebut dan hasil pemeriksaan saksi serta didukung dengan hasil visum di Rumah Sakit Bhayangkara, Lily kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas perkara KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Lily tidak dilakukan penahanan, melainkan ditetapkan sebagai tahanan rumah. 

“Nah, saat dia (terpidana) sebagai tahanan rumah, pada rentang waktu sebelum eksekusi pada Februari 2015, dia malah enak pelesiran ke Jakarta. Saya punya bukti tiketnya. Padahal dia tahanan rumah, kok bisa keluyuran,” ungkap Ali. 

Sidang putusan hakim PN Negeri pun bermasalah. Ali mengungkapkan bahwa siding putusan itu akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB. 

“Saya sudah mencium ada gelagat tidak baik pada kasus ini, saya pun datang jam 09.00 pagi, satu jam sebelum jadwal siding putusan. Begitu sampai di sana (PN Pontianak), sidang putusan sudah dilaksanakan,” ungkap Ali. 

Usai vonis hakim PN Pontianak terhadap terdakwa, Kejari Pontianak menerbitkan surat DPO atas nama terpidana Lily Susanti pada 26 Maret 2015. 

“Ini janggal. Karena dia (terpidana) mudah ditemui di Pontianak. Bahkan, dia suka membujuk anak saya dengan datang ke sekolahnya dan memberikan uang jajan. Tapi anak saya selalu tolak. Dia trauma dengan perlakuan jahat yang dialaminya,” kata Ali. 

Ali mengungkapkan bahwa dirinya sudah kerap mengirimi surat ke Kejari Pontianak untuk meminta segera mengeksekusi terdakwa. 

"Beberapa kali saya kirim surat agar kejaksaan (Kejari) segera mengeksekusi tersangka, bahkan setiap tahun saya kirim surat," ujar Ali. 

Ali juga mengungkapkan bahwa pihak Kejari Pontianak pernah meminta tolong kepadanya jika melihat terpidana agar segera melaporkan ke Kejari Pontianak. Anehnya, saat dihubungi, pihak Kejari Pontianak justru tak mengindahkan laporan tersebut. 

"Hari Senin (22/7) kemarin saya telepon (pejabat Kejari Pontianak), tapi tak diangkat, WhatsApp saya tak dibalas," kata Ali. 

Kepada Suara Pemred, Ali menunjukkan foto terpidana Lily berada di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya pada Februari 2019. 

“Ini fotonya. Itu (Ali menunjuk wajah terpidana) dia di Kantor BPN Kubu Raya pada Februari 2019,” ungkap Ali. 

Dirinya berharap Kejari Pontianak segera mengambil tindakan terhadap terdakwa agar tidak berlarut-larut. 

Bukan Kelas Kakap

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalbar, Hoesnan yang mendampingi korban mengatakan, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami cacat di bagian alat vitalnya. Bukan hanya secara fisik, secara psikis korban terganggu pula. 

"Dia banyak diam, ketimbang sebelum kejadian," ungkapnya.

Dirinya berharap Kejari Pontianak bersikap tegas terhadap kasus ini. Apalagi ia memandang untuk menangkap terdakwa bukanlah hal berat karena terdakwa kerap dijumpai di Pontianak. 

"Terdakwa itu bukan penjahat kelas kakap yang licin sehingga sulit ditangkap. Tolong segera eksekusi. Jika tidak, kami akan laporkan kasus ini ke institusi hukum yang lebih tinggi," tegas Husnan. 

“Sudah empat tahun berlalu terpidana berstatus DPO. Selicin apa terpidana hingga sulit ditangkap? Apakah Kejari berlagak pilon? Saya tidak menuduh. Saya cuma bertanya saja apakah Kejari pura-pura tidak tahu tentang keberadaan tersangka? Kalau tidak mampu, berikan ke polisi atau kami surat perintah penangkapan. Kami akan bantu buru terpidana,” kata Husnan. 

Akui Kurang Personel
Sementara Kasubsi Prapenuntutan Pidana Umum Kejari Pontianak, Syahrul membenarkan bahwa Lily Susianti tersangka dalam perkara KDRT terhadap anaknya, merupakan seorang DPO Kejari Pontianak. 

Berangkat dari hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa belumnya dieksekusi tersangka ini hanya masalah prioritas saja dan kurangnya personel di Kejari Pontianak. 

"Kami (Kejari Pontianak) tidak tebang pilih. Ini hanya masalah prioritas saja berhubungan SDM kami kekurangan personil. Di luar non teknis kami selaku struktural tidak ada hal lagi. Kami malah inginnya perkara ini cepat selesai," ungkapnya. 

Berkaitan hal itu, pihaknya juga sebelumnya sudah pernah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berkirim surat permohonan pencarian ke Polresta Pontianak. Bahkan, pihaknya juga pernah mengirim surat tembusan ke pelapor. 

Selain itu, mengenai adanya laporan dari pelapor terkait keberadaan tersangka, kata dia, selama ini pihaknya belum pernah mendapatkan informasi tersebut. Jikapun ada, dia menegaskan pelapor menginformasikan hal tersebut ke jaksa yang mana. Pasalnya hingga hari ini laporan itu belum pernah ia dapatkan. 

"Kami belum dengar (informasi keberadaan tersangka). Saya tanya balik, memberitahukan ke jaksa mana?," tanyanya. 

Malahan, dirinya sudah meminta kepada pelapor untuk memberikan informasi keberadaan tersangka. 

"Lebih bagus lagi pelapor bersama-sama DPO datang ke kantor kami. Sampai saat ini belum pernah menghubungi nomor saya (memberikan informasi keberadaan tersangka)," ujarnya. 

Dia mengatakan, dirinya telah memberikan nomor teleponnya ke pelapor guna membantu penanganan kasus ini. Terutama jika suatu waktu pelapor mengetahui keberadaan tersangka bisa langsung mengonfirmasikan hal tersebut kepada dirinya. Namun hingga saat ini, kata dia, pelapor belum pernah melakukan hal tersebut. 

"Sampai saat ini nomor yang saya kasih belum pernah kerjasamanya terkait keberadaan yang bersangkutan (terpidana Lily)," ungkapnya. (sms/bah)