Kalbar-Malaysia Teken MoU Jalan Tol

Ponticity

Editor elgiants Dibaca : 1308

Kalbar-Malaysia Teken MoU Jalan Tol
Grafis Koko
PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng perusahaan asal Malaysia, Art Tuhfah Ventures (Labuhan) Ltd dalam pembangunan tol Pontianak-Singkawang. Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dilakukan keduanya di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/8).

Jalan Bebas Hambatan (JBH) sepanjang 145 kilometer itu sejatinya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan nasional. Setidaknya akan ada enam titik daerah yang dihubungkan. 

"Hari ini kita melakukan MoU dengan Art Tuhfah Ventures (Labuhan) Ltd untuk pelaksanaan pembangunan JBH yang menghubungkan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang," kata Gubernur Sutarmidji.

Sejatinya, proyek strategis ini sudah melalui pra feasibility study oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Daerah tahun anggaran 2017. Pembangunannya pun dinilai layak. Bahkan rencananya, akan ada tol internasional Trans Borneo, menghubungkan Kalbar dan Kuching, Malaysia. 

"Ini wacana ke depan, saat ini kita fokus dulu untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan antar (bandara) Supadio, Pontianak, Mempawah, Singkawang,” katanya. 

Tak hanya satu itu, proyek lain untuk mendukung kelancaran tol adalah jalan lingkar luar yang menghubungkan Jembatan Kapuas Tiga dengan tol utama. Jalan itu akan mengelilingi Pontianak mulai dari Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, hingga tembus di Jembatan Kapuas III yang menghubungkan muara Sungai Kapuas di Desa Sungai Rengas, Kubu Raya, sampai Jungkat. 

"Kita akan mulai pembebasan lahan Jembatan Kapuas Tiga, yang direncanakan secepatnya," sebut Sutarmidji.

Pemprov memastikan perizinan yang menyangkut kewenangan mereka dalam pembangunan tol akan dipermudah. Rencananya, pembangunan bisa dilakukan tahun depan. Permasalahan sosial yang mungkin muncul akan diantisipasi. Setelah ini, akan ada beberapa tahap koordinasi dengan Kementerian PUPR.

"Diharapkan pembangunan bisa dilaksanakan mulai tahun depan. Kita akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk rencana pembangunannya," katanya.

Menteri Pembangunan Usahawan Malaysia, Datok Seri Mohd Redzuan Bin Yusof menegaskan, Pemerintah Malaysia akan selalu mendukung investasi yang ada di dalam maupun di luar negeri. 

"Hal ini jelas sangat baik untuk mempercepat perputaran ekonomi antarnegara serantau. Kita akan memastikan memberikan dukungan untuk kerja sama antara Art Tuhfah Ventures (Labuhan) Ltd dengan pemerintah Indonesia melalui Pemprov Kalbar," katanya.

Masa Depan Indonesia

Konsultan Pembangunan Tol Pontianak-Singkawang, Rudi S. Suyono memaparkan jalan bebas hambatan penting lantaran pulau Kalimantan diproyeksikan sebagai pulau masa depan Indonesia. Pulau Kalimantan jadi pulau terbesar dengan luas 743.330 km persegi. Jumlah penduduknya masih minim dan berada di tengah-tengah nusantara. 

Apalagi Kalimantan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Potensi sumber daya alamnya sangat besar, termasuk pusat hujan tropis dan paru-paru dunia. Pulau Kalimantan juga bebas dari gempa dan letusan gunung berapi serta potensi bencana tsunami yang kecil. 

"Kalimantan Barat merupakan trigger pembangunan ekonomi pulau Kalimantan," ucapnya.

Kalbar punya kawasan industri yakni Mandor, Tayan dan Ketapang, food estate di kabupaten kota, sentra perkebunan sawit dan karet, dan pusat pertambangan bauksit (alumina).

Rencana tol pun sudah digagas jauh hari lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jalur Singkawang-Mempawah, Mempawah-Sei Pinyuh, Sei Pinyuh-Pontianak, Pontianak-Tayan diusulkan jalan tol. Kemudian, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat tentang usulan pembangunan jalan tol di Provinsi Kalbar, jalur Pontianak-Sambas dan Pontianak-Entikong diusulkan jalan tol.

"Berdasarkan pra studi kelayakan tol Kalimantan Barat (2017) jalur Singkawang-Kijing, Kijing-Mempawah, Mempawah-Sei Pinyuh, Sei Pinyuh-Pontianak, Pontianak-Supadio menjadi prioritas utama," jelas Rudi.

Tol diyakini akan meningkatkan pembangunan wilayah dan ekonomi. Pasalnya, aksesibilitas orang dan barang lebih mudah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, juga menstimulan kawasan ekonomi baru dan daya saing.

“Mengurangi biaya logistik dan memperpendek rantai distribusi, serta penghematan biaya operasional kendaraan dan waktu apabila melewati jalan non tol,” katanya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pemerintah menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, termasuk tol yang ditetapkan oleh menteri sebagai dasar pembangunan. Wewenang penyelenggaraannya berada pada pemerintah. Sebagian wewenang meliputi dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasannya dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

“Pendanaan pengusahaan jalan tol berasal dari pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan kelayakan ekonomi dan finansial,” jelas Rudi. 

Akademisi Universitas Tanjungpura ini menjelaskan, dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya. Yaitu dengan melaksanakan pembangunan jalan tol sebagian atau seluruhnya yang pengoperasiannya dilakukan oleh swasta.

Titik Pasti

Wakil Bupati Kabupaten Mempawah, Muhammad Pagi menegaskan Pemkab Mempawah mendukung pembangunan tol. Bupati Erlina pun menghadiri langsung penandatanganan MoU tersebut.

"Jadi, ini sebagai jalan penunjang pembangunan jalan pelabuhan internasional di Mempawah," katanya.

Melihat pembangunan ini  merupakan program nasional untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat, penandatanganan kesepahaman ini baru tahap awal perencanaan.

"Jadi, untuk di mana kawasan yang dilintasi belum diketahui, karena baru perencanaan dan Mou," katanya.
Usai perencanaan selesai, baru akan diketahui titik pasti kawasan yang dilintasi tol. Baru kemudian pendekatan ke masyarakat untuk pembebasan lahan dilakukan.

"Jika sudah perencanaan, baru dilakukan pendekatan-pendekatan untuk pembebasan lahan. Namun apakah pembebasan tersebut tanggung jawab kabupaten, provinsi, atau pusat, hal itu belum diketahui," jelasnya. 

Sementara Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Balai Jalan Nasional XX Pontianak beberapa waktu yang lalu. Pertemuan itu membahas pembangunan tol Pontianak-Singkawang dan kotanya, jadi pintu keluar.

"Mengenai hal ini juga akan dilakukan rapat lanjutan mengenai lahan yang terdampak atau yang akan dibebaskan," katanya. 

Dalam rapat lanjutan itu pula baru akan dibahas berapa luas dan panjang lahan yang diperlukan. Dia yakin, bila jalan ini jadi, aksesibilitas jauh lebih mudah.

“Saat ini Kota Singkawang lagi membenahi semua tempat-tempat wisata. Dengan kelancaran transportasi diharapkan Singkawang bisa menjadi salah satu kota tujuan wisata Indonesia," ujarnya. 
Enam Proyek

Pembangunan tol tersebut sejatinya jadi satu dari enam proyek nasional yang bakal dibangun di Kalimantan Barat. Proyek-proyek itu di antaranya pembangunan jalan pararel perbatasan; pembangunan Jembatan Sungai Besar Sambas; pembangunan Outer Ring Road (jalan lingkar luar) dan Jembatan Kapuas III; pengembangan jaringan jalan nasional; dan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I di Pontianak.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak, Junaudi menjelaskan proyek infrastruktur ini sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program utama. Kini, program itu menyasar Kalbar dan sudah semestinya segera ditindaklanjuti.

Peran pemerintah daerah dan provinsi menjadi penting.  Termasuk juga para wakil rakyat di lembaga Tinggi Negara. Perjuangan membangun Kalbar masih panjang. Pengerjaan proyek itu sendiri masih terganjal kesiapan lahan. Salah satunya urusan ganti untung pemilik lahan.

“Pembebasan lahan juga tidak bisa ujuk-ujuk, jadi harus ada peran pemerintah daerah. Maka perlu kerja sama semua pihak untuk menyukseskan ini,” katanya.

Untuk proyek pertama, pembangunan jalan pararel perbatasan, kini tinggal kurang lebih 35 kilometer yang belum tuntas. Jalan itu memanjang dari Temajuk, Kabupaten Sambas, hingga perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Sepanjang 17 kilometer akan diselesaikan tahun ini. Sisanya di tahun depan.

“Nanti mau diaspal semua mulai dari Temajuk sampai Kalimantan Timur. Nanti jadi Trans Borneo, ada tiga lintas di Kalbar yang akan saling menghubungkan. Termasuk dengan negara tetangga,” jelasnya.

Saat ini, memang ada akses yang belum terkoneksi, masih berupa hutan. BPJN akan bekerja sama dengan Zeni TNI AD untuk membuka jalan. Jalan pararel itu sendiri akan menghubungkan empot Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Aruk, Badau, Entikong dan Jagoi Babang.

Proyek kedua, Jembatan Sungai Besar Sambas dipastikan dibangun tahun 2020. Progresnya kini masih dalam pembahasan dalam Tim Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) terkait keamanan struktur jembatan. Diharapkan, rekomendasi tersebut dapat keluar sebelum realisasi anggaran.

Ketiga, jalan outer ring road Pontianak dan Jembatan Kapuas III. Pembangunan ini untuk mengantisipasi pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Adanya jalan lingkar luar akan mengurangi arus lalu lintas menerus di dalam kota, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan.

“Jalan lingkar luar ini juga diharapkan mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan industri guna memudahkan para pelaku usaha mengembangkan usahanya,” katanya.

Adanya jalan lingkar luar yang melintasi Kubu Raya itu juga akan mendukung pengembangan jaringan laba-laba jalan. Tidak hanya di Pontianak, namun juga Kubu Raya. Dengan demikian, wilayah bisa dikembangkan.

Jembatan Kapuas III sendiri akan menghubungkan muara Sungai Kapuas di Desa Sungai Rengas, Kubu Raya sampai Jungkat dengan melewati Pulau Panjang, Wajok Hilir, Mempawah. Kendaraan bertonase besar bisa melalui jalan tersebut dan tidak masuk kota. Apalagi kini Pelabuhan Internasional Kijing tengah dibangun. Arus distribusi ke berbagai kabupaten akan semakin lancar.

Sementara untuk pengembangan jaringan jalan nasional akan menyasar Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Rencana ruas jalan nasional baru yang akan dikaji terdiri dari dua ruas jalan, yakni ruas Jalan Melano-Perawas-Sp Dua, dan ruas Jalan Teluk Batang-Siduk. Keduanya berpotensi diakomodasi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional atau Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024.

Terakhir adalah pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I di Pontianak.

“Kalimantan Barat ini dibatasi Sungai Kapuas, sayangnya hanya dihubungkan Jembatan Kapuas I. Begitu jembatan itu ditutup, tertutuplah akses. Terbagi dua, Pontianak sebagian dan Kubu Raya dengan kabupaten/kota lain. Putus semua,” ujar Junaudi.

Untuk mengatasi hal itu, setidaknya ada dua opsi dari proyek nasional, yakni Jembatan Kapuas III dan duplikasi Jembatan Kapuas I. Namun sebagaimana proyek lain, perlu peran serta pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan. Pasalnya, kewenangan BPJN hanya sebatas pembangunan.

“Kalau tidak disegerakan, bisa jadi diambil daerah lain. Adanya pembangunan ini, kita akan punya aset, dan percepatan pembangunan daerah,” tegasnya. (ben/din/iat/rud/bls)