Rabu, 16 Oktober 2019


Besok Sidang Tuntutan Gebby Vesta

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 3426
Besok Sidang Tuntutan Gebby Vesta

Grafis

PONTIANAK, SP – Lyan Mirzani, seorang Makeup Artist yang melaporkan May Debbyta binti Daeng Yappe alias Gebby Vesta di Polda Kalbar pada 2017 menginginkan Gebby dipenjara dan dihukum seadil-adilnya. 

Gebby merupakan terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Gebby dilaporkan Lyan ke Polda Kalbar karena memposting foto Liyan di akun media sosialnya yang dianggap sebagai hatespeach. 

Berdasar jadwal, sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Klas I Pontianak akan digelar pada Selasa (13/8). 

Lyan mengatakan sudah banyak orang yang menjadi korban bully Gebby, namun baru kali ini Gebby dilaporkan dan ditetapkan sebagai terdakwa.
 
“Alhamdulillah, semoga dia (Gebby) bisa dipenjara. Biar kapok, kasihan juga yang di-bully (korban Gebby) itu banyak, bukan cuma aku. Jadi ini doa-doa orang yang terzalimi,” tegasnya.
 
Kata Lyan, Gebby adalah sosok orang yang tidak mau menghargai orang lain, sombong, frontal dan egois. Misalnya saja, sewaktu permasalahan ini baru muncul, dirinya pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Gebby untuk mencari jalan keluar permasalahan. Namun, sayangnya Gebby justru tidak menghiraukan, bahkan memblokir akun Lyan.
 
“Kemarin dia upload-upload (unggah) foto aku. Aku mau konfirmasikan, dia tak mau dengar. Pokoknya hobinya suka mempermalukan orang, suka membongkar aib orang. Itu Gebby,” ungkapnya.
 
Tak hanya itu, Lyan mengatakan bahwa Gebby kerapkali melontarkan kalimat bahwa dirinya kebal hukum sehingga tidak akan ada orang yang berani kepadanya.
 
Lyan berpesan kepada Gebby agar tidak takabur dan membongkar-bongkar aib dan menghina orang lain.
 
“Sebab, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong, jangan suka bongkar-bongkar aib orang karena suatu saat Tuhan yang bongkar aib kita. Biar dia (Gebby) kapok lah, tidak sering menghina orang, fitnah orang,” tuturnya.
 
Akun Gebby Aktif Kembali

Sejak ditetapkan sebagai terdakwa, pihak kepolisian Polda Kalbar menyita barang bukti berupa akun instagram beserta passwordnya, handphone dan kartu sim nomor handphone. 

Namun, berdasarkan pantauan Suara Pemred dan keterangan kuasa hukum Lyan, akun sosial media instagram milik Gebby tersebut aktif kembali.
 
Beberapa postingan baru diupload dalam akun ini. Misalnya saja postingan tujuh hari yang lalu atau tertanggal 28 Agustus 2019 lalu. Akun tersebut mengupload sosok Gebby sedang berfoto di depan cermin dengan tulisan ‘never do the some mistake twice! onless he's hot!’ berwarna merah jambu dan diberi caption ungkapan terhadap kejadian pemadaman listrik oleh PLN di daerah ibu kota Jakarta beberapa waktu lalu.
 
“Dear PLN...yg kau lakukan itu jahat (emotion menangis) Pemadaman merata di Jkt tapi gk sampai berjam2 juga kale yaaa...lowbat Nih hp gue PLN (emotion),” tulisnya di foto tersebut.
 
Tak hanya itu, lima hari yang lalu juga akun tersebut mengupload foto Gebby dengan berpakaian renang di sebuah pantai. Dan postingan terakhir sekitar 21 jam yang lalu ketika berita ini ditulis atau tertanggal 10 Agustus 2019 yang menampakkan foto Gebby memakai jilbab hitam bergambar dan berpakaian warna kuning panjang dan terdapat sebuah bola lampu bulat di sebelahnya. ‘Happy ied adha buat semua sahabat2ku yg merayakannya’ caption di foto itu. 

Pertanyakan Akun Aktif 

Kuasa hukum Lyan, Ridho Fathant mempertanyakan mengapa akun sosial instagram Gebby yang disita kepolisan aktif kembali, padahal akun tersebut sudah jelas menjadi barang bukti kejahatan di dalam perundungan kasus ini.
 
“Berarti ada yang sengaja menerobos ke dalam barang bukti kejahatan tersebut yang efeknya bisa membuat barang bukti tersebut menjadi bahaya jika hilang atau tidak ada,” ungkapnya.

Selain itu, Ridho yakin gugatan yang diajukan oleh kliennya menang, memandang barang bukti di persidangan yang cukup kuat. 

"Terutama dengan keterangan terdakwa (Gebby) yang mengakui perbuatannya di hadapan majelis dan persidangan merasa bersalah," ungkap dia. 

Apalagi dari bukti-bukti tersebut telah jelas menunjukkan bahwa perbuatan itu sering dilakukan oleh terdakwa. 

"Kalau saksi-saksi tentunya karena ini undang- undang ITE dan kejahatan ini unsurnya dilakukan di depan umum atau public, tentulah masyarakat sebagai kontrol sosial di sini" tutupnya. 

Sebelumnya, sidang tuntutan semestinya berlangsung pada Selasa (6/8) lalu di Pengadilan Negeri Klas I Pontianak. Namun dikarenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap atas tuntutan tersebut dan kebetulan ketua majelis hakim sedang sakit, akhirnya persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (13/8). 

Atas perbuatannya, terdakwa Gebby Vesta diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. 

Selidiki Akun

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go mengatakan seharusnya akun Instagram milik Gebby Vista masih menjadi barang bukti dan tidak bisa digunakan. 

Kata dia, Polda Kalbar tidak pernah mengembalikan akun sosial media tersebut ke siapapun, termasuk kepada terdakwa, Gebby Vista. 

"Harusnya masih menjadi BB dan tidak bisa digunakan," ujarnya. 

Kata dia, temuan ini masih diselidiki oleh Krimsus Polda Kalbar. (sms/bah)

Mestinya Diblokir

Direktur Eksekutif Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, Khairuddin Zakky mengatakan penyitaan barang bukti adalah salah satu upaya paksa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP.

Defenisi penyitaan sendiri di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
 
"Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan," ungkapnya. 

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan bisa dalam bentuk benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 

Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
 
"Contoh yang sederhana dan sering terjadi di sekitar kita, misalnya perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut," kata dia. 
 
Sementara yang mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. 

Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
 
Menurut dia, dalam hal melakukan penyitaan sejumlah alat bukti seperti ponsel, akun, maupun jejak digital, mestinya akun yang disita untuk kebutuhan penyidikan dapat melakukan pemblokiran sementara. Hal ini guna menghindari tersangka menghilangkan barang bukti tersebut. (sms/bah)