Rabu, 13 November 2019


KLHK Segel Tujuh Perusahaan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 844
KLHK Segel Tujuh Perusahaan

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Tujuh perusahaan sawit di Kalimantan Barat disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ketujuh perusahaan itu adalah PT MAS, PT UKI, PT DAS, PT GKM, PT SUM, PT PLD, dan PT SP. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya sudah diberi surat pemanggilan.

"Ini juga sudah kita lakukan pemasangan plang (di lokasi kebakaaran) ya, untuk mengatakan bahwa konsesi yang terbakar itu akan menjadi titik dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan kita lihat perkembangannya," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum bidang Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani usai rapat koordinasi Karhutla di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (12/8).

Tim KLHK sudah dua minggu mengamati kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar. Empat perusahaan yang sudah dilayangkan surat pemanggilan adalah PT MAS, PT UKI, PT DAS dan PT GKM. Tim kini juga tengah menuju PT MSL di Mempawah, dan PT PNS dan PT GYS di Ketapang untuk pendalaman pengecekan lapangan dan pemasangan plang.

Semua perusahaan itu terindikasi titik api. Dalam kerjanya, tim mendalami penyebab kebakaran dan klarifikasi pelanggaran.

"Perlu saya sampaikan, kita mengenal dengan tanggung jawab mutlak. Pemilik lokasi harus bertanggung jawab terhadap karhutla di lokasi mereka," tegasnya.

Tahun lalu, KLHK juga menyegel lima perusahaan sawit di Kubu Raya. Kelimanya, PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Mereka hanya diberi sanksi administrasi berupa diminta melakukan upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk mencegah karhutla dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

"Akan kami cek kembali bagaimana tindak lanjutnya dan kemudian karena masih terbakar lagi, kami akan mengedapankan penegakan hukum, baik pidana maupun gugatan perdata," ujarnya.

Rasio menjelaskan, di Kalbar akan ada dua perusahaan yang digugat perdata. Diperkirakan dalam dua minggu berkas masuk ke persidangan. Namun dia enggan membeberkan nama perusahaan tersebut.

Dari sisi pemerintah daerah, dia meminta bupati, wali kota dan gubernur sebagai pemberi izin mengawasi lebih giat pelanggaran karhutla. Bila perlu, izin perusahaan dicabut. Sanksi ini lebih berat ketimbang sanksi administratif yang mereka terapkan.

"Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih aktif lagi melakukan pengawasan dan tindakan terhadap perusahaan yang lokasinya terjadi karhutla. Dan ini juga bisa sebagai efek jera karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat ini," ungkapnya.

Tanpa Gugatan

Karo OPS Polda Kalbar, Kombespol Jayadi mengatakan Kalbar jadi satu-satunya provinsi yang belum pernah mengeksekusi pemilik perusahaan yang lahan konsesinya terbakar. Di provinsi lain, seperti Riau dan Jambi, sudah banyak perusahaan yang digugat. Bahkan putusan di pengadilan sudah inkrah agar perusahaan tersebut membayar ganti rugi dan memperbaiki kerusakan ekosistem di lahan konsesi tersebut. Dia memastikan, ke depan akan ada eksekusi.

"Bila perlu kita beri contoh (perusahan dieksekusi). Jika terpantau ada titik hotspot 20 atau 25 titik, maka kita eksekusi. Kita cek gunakan helikopter, cukup bukti akan kita proses hukum," tegasnya.

Selama ini diakuinya, penegakan hukum selalu pada masyarakat. Hingga kini, sudah 17 kasus ditangani dengan 21 orang tersangka.

"Walaupun pembakarannya dalam skala kecil, namun kami terpaksa melakukan penegakan hukum karena jika dibiarkan maka Kalbar akan membara," ungkapnya.

Padahal, pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan masyarakat boleh membuka lahan dengan cara membakar dengan pertimbangan kearifan lokal.

"Tapi ini harusnya tidak berlaku jika dalam musim kemarau. Ini yang dianggap masyarakat boleh. Ini bukan ketentuan absolut ada ketentuan yang lebih rinci," ujarnya beralasan.

Dari pantauan satelit LAPAN, tanggal 1-10 Agustus terpantau 10.000 titik panas. Walau sudah diterjunkan satgas karhutla ke 182 desa rawan, tetap saja karhutla terjadi.

"Kami berharap pemilik lahan konsesi juga proaktif agar tidak terjadi karhutla. Apalagi dari 100 persen kebakaran yang terjadi lahan konsesi perusahaan, 99,9 persen penyebabnya adalah karena dibakar. Hanya sekitar 0,1 persen saja terbakar akibat alam. 99,9 persen ini akibat ulah manusia baik perorangan ataupun korporasi," ujarnya.

Dia memastikan ke depan, lahan konsesi terbakar akan melewati tiga jalur hukum. Yakni, aspek adminitrasi, aspek pidana baik perorangan maupun korporasi, dan gugatan perdata.

Pernyataan Kombespol Jayadi seakan jadi jawaban terhadap proses hukum tiga perusahaan yang dicurigai membakar lahan tahun 2015. Ketiganya adalah PT KAL yang terletak di Dusun Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, serta PT SKM di Desa Tanjung Pasar dan Desa Suka Maju, Kecamatan Muara Pawan. Kedua perusahaan tersebut berada di Ketapang. Sedangkan satu perusahaan, yakni PT RJP, terletak di Dusun Teluk Binjai, Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya.

Informasi terakhir kala itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes (Pol) Agus Nugroho memastikan ada tiga perusahan perkebunan kepala sawit yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan konsesi di sejumlah wilayah di Kalbar. Tidak menutup kemungkinan masing-masing pimpinan perusahaan bakal jadi tersangka.

Panggil Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memanggil 94 perusahaan terdiri dari 56 perusahaan perkebunan dan 38 Hutan Tanaman Industri ke Kantor Gubernur Kalbar, Senin (12/8). Namun, tidak semua perusahaan hadir dalam rapat besar tersebut. Selain pihak perusahaan, Gubernur juga memanggil instansi terkait penanggulangan karhutla. 

Sutarmidji memastikan perusahaan yang tak hadir, akan ditindak secara hukum. Terlebih jika ditemukan banyak titik api. Dia pun memastikan Peraturan Gubernur pemanfaatan lahan terbakar atau pembekuan izinnya sudah ditandatangani.

"Baik pidana maupun perdata, kalau perlu cabut izinnya semua. Kita serius dalam hal ini, tidak main-main. Saya minta perusaahan komitmen untuk mengatasi karhutla,” tegasnya.

Dia mewajibkan perusahaan perkebunan di Kalbar memiliki alat pemadam kebakaran. Audit akan dilakukan untuk memastikan imbauan ini berjalan. 

"Audit saya tugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nanti sewaktu-waktu saya akan kunjungi perusahaan secara acak. Kita serius, jangan terjadi lagi karhutla. Ini kejadian terakhir lah," katanya.

Dalam waktu dekat, penyuluh pertanian juga akan dikumpulkan. Mereka akan diberi pendampingan kerja sama Pemprov bersama Babinsa dan Babinkamtibmas. Masyarakat akan diedukasi, mengurangi pembakaran ketika buka lahan. 

"Ke depan kita akan buat itu, sehingga masyarakat diedukasi. Kebanyakan tadi yang ditampilkan oleh Kodam, lahan terbakar itu di perusahaan, bukan milik masyarakat," tuturnya. 

Sementara perusahaan yang konsesinya terbakar diberi waktu 3x24 jam untuk pemadaman. Jika kebakaran terulang, tindakan keras akan diambil.

“Hari ini saya pastikan perusahaan diberikan peringatan yang pertama dan terakhir, tidak ada peringatan dua sampai tiga kali, keenakan mereka nanti. Pergub juga sudah saya tandatangani hari ini," pungkas Midji. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalbar, Adi Yani menegaskan tidak segan menindak korporasi melanggar aturan. Data lahan perusahaan terbakar sudah ditangan. Surat peringatan akan diberikan.

"Besok akan kita layangkan peringatan itu. Kemudian di peringatan itu juga akan diminta progres apa yang telah dilakukan mereka di lapangan (menyikapi kebakaran lahan)," ungkapnya. 

Sebab, berdasarkan aturan dari Kementerian Pertanian, setiap pelaku kegiatan usaha lahan, wajib menyiapkan personel dan peralatan pemadaman karhutla.

"Seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan, ada tindakan sanksi administrasi, tindakan sanksi perdata, dan tindakan sanksi pidana," tegasnya. 

Semua sanksi akan tergantung penyidikan di lapangan. Sebagai tahap awal, sanski administrasi akan diberikan. Hukumannya berupa, perusahaan tak boleh beroperasi selama tiga tahun jika kebakaran tak disengaja, dan lima tahun jika sengaja membakar. Alat yang berada di lokasi juga akan disita.

“Jika ditemukan kejadian berulang, maka sanksi tegas pencabutan izin dilakukan. Misalnya tahun ini bakar. Tahun depan bakar. Tidak ada ampun lagi. Izinnya kita cabut," tegasnya.

Sementara terkait nasib pekerja, solusi tengah dicari. Hal itu sudah dikoordinasikan dengan para kepala daerah.

Salah satu perwakilan perusahaan yang hadir adalah Direktur PT Sinar Karya Mandiri, Daniel. Di lahan konsesinya, terdapat 20 titik panas. Dia meyakinkan, sudah berusaha keras menangani karhutla. Satu titik api muncul, langsung dipadamkan.

“Tapi kadang lompatan api, cuaca kering, angin kencang, dan kami siaga 24 jam memadamkan api. Tapi kondisi cuaca yang panas dan kering memang menyulitkan,” katanya. 

Perkara air tak jadi masalah. Pihaknya sudah membikin embung. Dia beralasan perusahaan tak mungkin membakar untuk buka lahan. Ancaman pidana dan perdatanya serius. Kebakaran di lahannya, disebut berasal dari ketidaksengajaan masyarakat.

“Tanpa bermaksud mendiskreditkan masyarakat, bukan mau membakar tapi cari ikan. Kadang mereka cari malam atau untuk bakar ikan itu yang kadang kita tidak tahu, waktu ditinggal bara api ada. Waktu musim hujan mungkin mati, tapi di musim kering ini api itu ada. Bukan berarti masyarakat sengaja bakar. Itu yang kami deteksi,” jelasnya.

Dia mengatakan tahun lalu lahan perusahaannya tak terbakar. Namun musim kemarau tahun ini berbeda. Jauh lebih kering dan panas.

“Saya sudah komit, gubernur minta dua kali 24 jam, Rabu paling tidak sudah padam. Sesuai instruksi gubernur, kita patuhi,” tutupnya. (iat/sms/bls)