Kamis, 19 September 2019


Jual Beli Aspirasi Dewan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 526
Jual Beli Aspirasi Dewan

Grafis Koko

PONTIANAK, SP –  Bancakan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan barang baru. Hanya saja, kasus pengungkapannya terbilang minim. Hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menetapkan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas (HMU) sebagai tersangka kasus gratifikasi penyalahgunaan wewenang terhadap pokir atau aspirasi Ketua DPRD Ketapang tahun anggaran 2017 dan 2018 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (13/8). 

Sejumlah anggota DPRD pun tak menampik potensi penyelewengan dana pokir tersebut. Anggota DPRD Landak, Evi Yuvenalis mengatakan tugas dari anggota DPRD memang menyerap semua aspirasi masyarakat.

"Aspirasi masyarakat inikan banyak persoalan, bisa saja dalam bentuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kemudian, ada juga dalam bentuk fisik (pembangunan). Semuanya wajib kita sampaikan," ujar Evi, Rabu (14/8).

Besaran dana pokir tiap daerah pun berbeda. Jika ada anggota DPRD yang menyelewengkan atau bermain-main dalam penyalurannya, dia menilai itu persoalan personal. Tak bisa disamaratakan.

"Ya, kita lihat di tingkat nasional, hal tersebut bukan hal yang tabu. Sudah sering terjadi. Tidak menutup kemungkinan di daerah juga terjadi. Tapi itu terkait lagi dengan mental oknum," sebut Evi yang kembali menduduki kursi Dewan periode 2019-2024. 

Menurutnya, semua anggota DPRD harus mendudukan dana pokir sesuai porsi dan tujuan awal. Terlebih, salah satu tugas legislatif adalah menyerap aspirasi masyarakat.

"Yang jelas, tidak ada gratifikasi soal dana pokir ini. Kita mesti mendudukan hal itu pada tempatnya," kata legislator PDI Perjuangan ini. 

Dana pokir sendiri disebutnya merupakan perwujudan dari aspirasi. Di samping itu, proses penganggarannya dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. 

"DPRD juga sangat berhak mengusulkan program pembangunan," tegasnya. 
Namun diakuinya, tidak ada parameter penggunaan dana pokir tersebut.

"Inikan dari proses pembahasan APBD yang dimulai dari pra APBD menjadi APBD yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan tingkat nasional," ucapnya.

Anggota DPRD Mempawah, Subandrio mengatakan bahwa dana pokok-pokok pikiran setiap Dewan diatur undang-undang. Pengawalannya, lewat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan reses Dewan. Besarannya, tergantung daerah.

Saat ini, dana pokir Dewan sudah menggunakan sistem daring. Masing-masing legislator diberi password dan di dalam sistem dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jika ada imbalan atau fee dana pokir, mungkin itu permainan antar-oknum ya, artian, oknum yang berani pasang badan," katanya.

Dana pokir diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pengadaan dan hibah. Prosesnya lewat aspirasi masyarakat yang diserap oleh Dewan melalui reses dan musrenbang maupun proposal. 

"Jadi, pagu dana juga tidak bisa dipastikan berapa, tergantung anggaran setiap pokir yang diusulkan sebelum pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," jelasnya.

Usut Dewan Lain

Satu di antara kontraktor Ketapang, BB menyebut penggunaan dana pokir untuk pembangunan, seringkali dikerjakan anggota Dewan itu sendiri. Dia pun meminta penegak hukum mengembangkan kasus Ketua DPRD Ketapang ke legislator lain.

"Anggota Dewan lain harus diperiksa juga, karena setahu saya semua Dewan memiliki aspirasi, dan yang saya tahu, sekarang proyek pembangunan aspirasi bisa dikatakan otomatis milik anggota Dewan yang punya. Harusnya tidak seperti itu," ungkapnya.

Kasus-kasus serupa harus diungkap ke publik dan diselesaikan dengan hukuman tegas. Anggapan dana pokir jadi sumber penyelewengan Dewan harus dihilangkan. Pengeluaran dana itu, harus benar sesuai aspirasi masyarakat.

"Aspirasi perlu untuk menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi yang tidak boleh menganggap aspirasi milik sendiri. Untuk mencegah ini aparat hukum yang bisa, karena kalau Pemda saya rasa tidak mungkin karena Pemda tentunya akan berpikir soal harmonisasi mereka dengan DPRD," terangnya.  

Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura, Hermansyah menilai kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi pengungkapannya tergantung penyidikan penegakan hukum. Misalnya, pembuktian indikasi pokok-pokok pikiran  itu dipengaruhi oleh pemberian sesuatu. Atau pemberian itu mempengaruhi yang bersangkutan, seharusnya tidak boleh menerima sesuatu, malah menerima. 

"Tentu ini akan berkembang seiring penyidikan, yang pasti gratifikasi itu sudah masuk dalam tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Selama ini ada anggapan keliru di masyarakat soal fee atau komisi. Banyak yang beranggapan bahwa fee itu adalah sesuatu yang wajar. Padahal itu masuk dalam gratifikasi yang tergolong dalam tindakan pidana korupsi. 

“Fee dalam proyek adalah sesuatu yang melanggar hukum, karena pemberian fee ini bisa mengganggu atau mempengaruhi spesifikasi pekerjaan proyek, tentulah hal itu tidak boleh,” jelasnya.

Menurutnya, seorang pejabat memang memiliki kewenangan dan memutuskan memenangkan atau tidak memenangkan sebuah proyek. Hasilnya, menang atau kalah akan tetap ada, tak perlu lagi menerima sesuatu dari pihak tertentu.

“Bisa saja praktik seperti ini dihilangkan, pertama, harus ada peningkatan jaminan, gaji atau tunjangan sehingga pejabat yang berwenang tidak lagi berharap dari bentuk-bentuk fee yang sebenarnya ilegal,” sarannya.

Di lapangan, kata Hermansyah, banyak keluhan pejabat berwenang pengadaan barang dan jasa, yang merasa memiliki honor kecil. Sehingga potensi untuk menerima gratifikasi itu jadi besar. Untuk menguranginya, salah satunya bisa dengan meningkatkan reward pejabat yang mengurus hal itu. Sehingga tidak ada lagi keinginan mereka untuk mencari dana-dana yang sifatnya ilegal. 

Pendukung lain, dengan mengoptimalkan sistem lelang elektronik, yang diimbangi peningkatan integritas pejabat terkait. Selama ini, lelang elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah hanya sarana untuk mencegah terjadinya malpraktik. 

“Sebenarnya, aturan yang ada sudah cukup tegas. Tinggal pihak terkait saja yang menindaknya seperti apa. Bila memang ada pejabat yang melanggar, beri sanksi pemecatan tidak hormat dan sanksi lain yang sesuai dengan UU,” katanya.

Biaya Politik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan mengatakan banyaknya korupsi di Indonesia disebabkan dengan sistem demokrasi yang sudah bercampur dengan sistem kapitalisme. Salah satunya, terlihat dari Pemilu yang kini sudah menjadi ajang persaingan politik.

"Bagaimana politik itu dikelola, hingga kini tidak berjalan seperti semestinya. Pemilu di Indonesia itu money demokrasi. Semakin banyak uang semakin banyak peluang untuk jadi pejabat," kata Adnan.

Adnan menambahkan bentuk korupsi dalam Pemilu lainnya adalah adanya dana aspirasi atau pokir. Dia menilai dana aspirasi ini hanya untuk kepentingan partai politik, bukan untuk pembangunan.

Alasannya, dengan terbatasnya akses politik yang dimiliki oleh para politikus sebagai akibat adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Bagaimana pun sepak terjang KPK memberi pengaruh. Akses politik menjadi terbatas karena kasus korupsi DPR sudah mudah dideteksi oleh KPK. Upaya-upaya ini semakin mempersempit para Dewan untuk mengakses dana publik," imbuh Adnan.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan dana politik menjadi salah satu faktor munculnya dana aspirasi. Menurut Adnan, dengan memanfaatkan dana ini, para politikus bisa melakukan kampanye lebih besar lagi.

"Supaya agenda pemberantasan korupsi sejalan dengan nilai demokrasi. Tentu saja harus ditingkatkan. Kalau itu bisa kita dorong, kita bisa selesaikan dua masalah sekaligus. Mengurangi korupsi dan mereorientasi pembangunan negara yang penuh dengan neokapitalisme dan neoliberalisme," tandasnya. (ben/dvi/iat/mer/teo/bls)