Kamis, 19 September 2019


Pangkas Biaya Dinas Pejabat Kalbar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 247
Pangkas Biaya Dinas Pejabat Kalbar

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan dilakukannya penghematan anggaran perjalanan dinas kepala daerah. Sejumlah menteri dipanggil ke Kantor Wapres di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarata Pusat, Selasa (13/8) kemarin. Di sana, JK menekankan perlunya skema penghematan anggaran  perjalanan dinas kepala daerah se-Indonesia ke Jakarta.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas kepala daerah dilakukan pemerintah pusat untuk penghematan dengan tujuan efisiensi. Dalam sekali perjalanan dinas, kepala daerah tak cuma untuk satu urusan semata, tapi beberapa keperluan sekaligus.

Para kepala daerah di Kalimantan Barat mengamini rencana ini. Beberapa di antaranya malah lelah jika terus ke ibu kota negara.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie tidak bisa memastikan berapa kali dalam sebulan atau setahun harus melakukan perjalanan dinas. Dia hanya meyakinkan, jika ada agenda di luar kota, sudah dilakukan seefektif mungkin.

"Yang penting perjalanan dinas yang kita lakukan sudah dilakukan seefektif mungkin dan manfaatnya apa untuk Kota Singkawang," kata Tjhai Chui Mie, Kamis (15/8).

Telaah efektivitas itu penting untuk melihat seberapa bermanfaat pertemuan luar kota itu diikuti. Dengan demikian, dia tak sekadar pergi. Akan tetapi ada yang bisa dibawa pulang untuk daerahnya.

“Kita pergi bukan hanya sekadar pergi, tetapi benar-benar ada manfaatnya untuk Kota Singkawang," ujarnya.

Sisi lain, agenda di luar daerah menyita banyak waktu. Sementara di kota, kehadirannya dibutuhkan. Seperti dalam menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membahas Raperda APBD atau APBD-Perubahan. 

"Dalam hal ini, tak hanya saya bahkan semua kepala dinas dilarang berada di luar kota. Sehingga pembahasan APBD bisa maksimal dan hasilnya juga bisa maksimal," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sanggau Yohanes Ontot mengatakan tidak masalah dengan langkah pemerintah yang membuat skema penghematan perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta. 

“Tergantung Jakarta, lintas kementerian. Bagi kami ndak ada masalah, kami ikut-ikut saja. Dan kami sebenarnya bolak-balik Jakarta, juga beban. Ndak kita datang nanti bermasalah, kita datang bolak-balik, dia pikir kami ini senang kah ke Jakarta,” katanya.

Ontot menyebut, jumlah hari perjalanan dinas paling lama empat hari. Artinya, pihak kementerian  di Jakarta yang mengatur acara, yang akan dihadiri kepala daerah. 

“SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) kami paling lama kan empat hari, diisilah itu, hari ini siapa, besok siapa, kementerian mana lagi lusanya. Selama ini kita lakukan itu, satu SPPD saja,” jelasnya.

Kecuali ada panggilan atau undangan lain, terpaksa buat SPPD baru lagi. 

“(Kalau saya) paling tujuh kali dalam setahun memenuhi undangan ke Jakarta. Kecuali dipanggil presiden, mana bupati bisa nolak kan. Tapi kita siapkan satu bulan sekali, berarti satu tahun 12 kali,” terangnya.

Wabup Sanggau dua periode ini menegaskan, tidak ada keinginan dirinya ke Jakarta untuk hura-hura. 

“Kami berdua, kalau bupati ndak sempat, wakil bupati. Dan kami juga tidak mau berlebih-lebih, sehari lalu sekian minggu di Jakarta. Kami berdua ndak gitulah,” ucap Ontot.

Tidak sekadar memenuhi undangan kementerian, perjalanan dinas ke Jakarta terkadang juga untuk urusan konsultasi. 

“Kalau ndak ke Jakarta sulit juga, karena konsultasi ini kan ada juga. Yang ndak boleh itu berjemaah. Misalnya, harusnya cukup satu orang, tapi yang ikut sepuluh orang, itu yang ndak boleh. Pemborosan uang negara,” tutur Ontot.

Menurut Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau ini, untuk pergi ke Jakarta harus dilihat urgensinya. Orang yang berangkat, harus sesuai dengan kewenangan dan kapasitas.

“Kalau urusan air misalnya, staf yang tidak ada urusan, tidak ada kaitannya, jangan dibawa juga. Itu yang harus kita hindari, dan itu yang kita larang,” pungkas Ontot.

Manfaat Perjalanan

Anggota DPRD Kalbar, Lutfi mengatakan perjalanan dinas bisa efektif dan efisien kalau memang manfaat dari perjalanan dinas itu ada. Namun, apabila hanya diperlukan untuk jalan-jalan atau kegiatan yang tak bermanfaat, itu tidak boleh. 

"Jadi biar efektiflah perjalanan dinas itu, jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal di luar fungsi dan tugas," ujarnya. 

Selama ini, perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala daerah di Kalbar tidak menggangu. Karena baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur mempunyai wakil, ditambah sekda untuk mem-backup tugasnya ketika ada perjalanan dinas.

“Yang tidak boleh ketika posisi keduanya kosong karena perjalanan dinas,” katanya. 
Namun, dia meyakini para kepala daerah sudah mengatur di dalam kegiatan-kegiatan itu. 

Selain itu Lutfi juga menilai selama ini manajemen perjalanan dinas sudah bagus di Kalbar. Jika ingin diterapkan sekali jalan, bisa saja, asalkan sudah disinkronkan dari atas dan kebijakan sesuai aturan.

"Sejauh ini baik, memang terkait perjalanan ini harus selektif. Tentu yang menyeleksi itu adalah pihak yang berwenang seperti kepada dinas atau kepala daerah," ujar dia. 

"Pak Gubernur sejauh ini sudah selektif memberikan perjalanan dinas, jadi dana lebih efektif. Yang selama ini besar, bisa diarahkan ke pembangunan. Pada intinya tujuan efisiensi dan efektif anggaran dinas ini untuk pembangunan di daerah," jelas dia.
 
Skema Kementerian

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji skema penghematan perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta. Nantinya, pemerintah ingin dalam sekali perjalanan dinas, kepala daerah tak cuma untuk satu urusan semata, tapi beberapa keperluan sekaligus.

"Iya, kita kan menyinkronkan jadwal lintas kementerian, menyinkronkan jadwal dengan daerah sehingga ketika kepala daerah datang ke Jakarta bisa untuk berbagai macam urusan," ujar Pratikno. 

Tujuan penghematan perjalanan dinas ini, kata Pratikno, agar kepala daerah tak berulang kali kembali ke Jakarta untuk menghadiri acara resmi. Menurutnya, Kemendagri saat ini juga tengah mengkaji lebih lanjut mekanisme perjalanan dinas kepala daerah tersebut. 

"Itu yang kami sedang rancang dengan Pak Mendagri. Jadi, nanti kalau kepala daerah ke Jakarta untuk berbagai macam (acara), supaya sekaligus," katanya. 

Adapun penyusunan skema ini disebut sebagai tindak lanjut atas kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang pada Juli lalu meminta agar kepala daerah mengurangi frekuensi perjalanan dinas ke luar kota. Hal ini menyusul banyaknya acara kementerian di Jakarta yang mengundang bupati hingga wali kota berbagai daerah. 

JK mengatakan, pihak kementerian mestinya bisa mengatur agar acara yang dihadiri kepala daerah dapat digelar sekaligus. Dengan cara tersebut, para kepala daerah tak perlu bolak-balik sehingga menghemat biaya perjalanan. 

Menurut JK, pengurangan biaya perjalanan dinas ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menghemat anggaran negara demi menekan defisit.

"Memang bulan-bulan akhir terlalu banyak upacara ini. Minta maaf juga ini ganggu saudara bupati, gubernur, untuk tidak bekerja dengan optimal di daerah. Saya sudah minta acara digabung saja, supaya biaya perjalanan bisa dihemat," ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara 'Indonesia International Smart City Expo and Forum 2019' di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7). 

JK mengatakan, pihak kementerian mestinya bisa mengatur agar acara yang dihadiri kepala daerah dapat digelar sekaligus. 

"Jadi gampang, (gelar acara) sekali 6 in 1. Jangan besok ada lagi, besok ada lagi, nanti berjejer acaranya," katanya. 
Menurut JK, pengurangan biaya perjalanan ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menghemat anggaran negara demi menekan defisit.

"Negara sekarang banyak defisitnya, tapi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," ucap JK. (ant/jul/iat/rud/bls)