Kamis, 19 September 2019


Menata Pembangunan Indonesia

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Menata Pembangunan Indonesia

Ilustrasi

PONTIANAK, SP - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyetujui rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke pulau Kalimantan. Sebab, pulau Kalimantan sangat luas sehingga pembangunannya bisa ditata.

"Menurut saya sangat baik sekali (pemindahan ibukota ke Kalimantan) apalagi Kalimantan ini pulaunya sangat luas, sehingga bisa ditata pembangunannya," kata Norsan, Sabtu (17/8). 

Dirinya mencontohkan Amerika Serikat. Pembagian wilayahnya sudah tertata dengan baik. Pusat bisnis ditempatkan di Kota New York dan pusat pemerintahannya di Washington DC. 

Tak hanya itu, meskipun dalam rencananya hanya dua provinsi saja yang menjadi opsi pemindahan ibukota yakni Kaltim dan Kalteng, namun di hadapan wartawan dirinya bercanda bisa jadi justru Kalbar yang mendapatkan posisi itu. 

"Ya yang disebutkan Kaltim dan Kalteng. Siapa tahu Kalbar yang dapat," guraunya sambil terkekeh. 

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo menegaskan bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan merupakan mutlak keputusan dan kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI. Sebab, wacana ini sudah digaungkan sejak era presiden pertama, Soekarno. 

Namun, sebagai warga negara yang kebetulan tinggal di pulau Kalimantan, dirinya sangat mendukung pemindahan itu. Alasannya, wacana ini merupakan suatu kebijakan untuk pemerataan pembangunan secara nasional serta kebijakan untuk mengurai kepadatan di ibukota Jakarta saat ini. 

"Jadi, salah satu solusinya ya memindahkan ibu kota itu," tuturnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia menjamin pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah besar. 

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pokok Rancangan APBN 2020 beserta nota keuangannya di sidang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). 

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. 
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," kata Jokowi.

Untuk itu, menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan perlu diletakkan dalam konteks pemerataan. Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. 

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," kata Jokowi.

Sementara Kepala Staf Presiden, Moeldoko menegaskan bahwa pihaknya diberikan tugas untuk menganalisa lebih dalam lagi sebelum memutuskan lokasi ibu kota yang baru tersebut. (sms/pas/bah)