Kamis, 19 September 2019


Satu Pimpinan Perusahaan Sawit Tersangka Karhutla

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 505
Satu Pimpinan Perusahaan Sawit Tersangka Karhutla

Grafis

PONTIANAK, SP – Polda Kalbar menetapkan pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Demikian yang disampaikan Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go, Senin (19/8). Namun, dia tak menyebut secara rinci nama perusahaan dan inisial pimpinan perusahaan tersebut. 

"Ada satu perusahaan sawit, pimpinan perusahaannya sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Donny. 

Secara total, Polda Kalbar telah menetapkan 40 orang tersangka dengan jumlah sebanyak 33 kasus perorangan dan satu korporasi. 

Dari 34 kasus ini, 31 kasus di antaranya masih dalam penyelidikan, dua kasus sudah masuk tahap dua dan satu kasus dalam tahap satu. 

Donny mengatakan saat ini tim asistensi dari Mabes Polri telah diturunkan untuk proses penegakan hukum dan memantau perkembangan penanganan Karhutla di Kalbar.

"Yang pasti kami tidak akan berhenti memproses atau melakukan penyelidikan di setiap Tempat Kejadian Perkara (TKP) Karhutla," ujarnya. 

Berdasarkan situs Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tercatat 404 titik panas terindikasi di 12 kabupaten dan satu kota di Kalbar pada Senin (19/8). 

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio-Pontianak, Erika Mardiyanti mengatakan bahwa titik panas yang terpantau paling banyak adalah di Kabupaten Ketapang dengan jumlah sebanyak 146 titik panas. 

Kemudian disusul Kabupaten Sanggau sebanyak 81 titik panas, Kabupaten Kubu Raya 65 titik panas, Kabupaten Mempawah 29 titik panas, Kabupaten Landak 11 titik panas dan Kabupaten Sintang sebanyak 15 titik panas. 

Selanjutnya Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak enam titik panas, Kabupaten Melawi lima titik panas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak tiga titik panas serta Kabupaten Sambas dua titik panas. 

Pantauan titik panas itu sejak Minggu (18/8) pukul 07.00 WIB hingga Senin (19/8) pukul 07.00 WIB. Sementara untuk Kota Singkawang hingga hari ini tidak ditemukan adanya titik panas.

Selain itu, menurut pantauan Stasiun Klimatologi Mempawah secara umum kualitas udara pada Minggu (18/8) pukul 00.00 WIB hingga pukul 23.55 WIB, masih tergolong baik. 

Namun, pagi pukul 06.00 WIB, konsentrasi partikel udara masuk dalam kategori tidak sehat dengan ukuran lebih kecil dari 10 mikron (PM10) sempat mencapai 164.74 µg/m3.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktur Penegakan Hukum Bidang Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya sudah menyegel sepuluh perusahaan perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri) yang di lokasinya terdapat titik api atau karhutla.

Sepuluh perusahaan tersebut adalah PT MAS, PT UKI, PT DAS, PT GKM, PT SUM, PT PLD, PT SP, PT MSL, PT PNS dan terakhir PT GYS. 

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebutkan dari fluktuasi titik panas yang ada saat ini, kebakaran hutan dan lahan (kathutla) masih bisa dikendalikan.

"Kalau lihat fluktuasi hotspotnya sebetulnya masih bisa dikontrol oleh satgasnya," kata Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Ia menyebutkan untuk mengatasi masalah karhutla yang sampai saat ini masih terjadi, pihak-pihak terkait akan menggelar rapat di Kantor Menko Polhukam.

Ia menyebutkan kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding pada awal Agustus 2019.
"Yang paling berat waktu angkanya masih di atas 1.000-an, itu terjadi tanggal 4,5,6 Agustus. Kemarin sih sudah turun jadi 900-an," jelasnya.

Ia mencontohkan di Kalbar, tadinya yang paling banyak sampai 500 titik panasnya, sekarang sudah turun 300-400 titik panas.

"Dari situ kita ikutin terus, saya sudah komunikasi terus dengan gubernur," katanya.

Ketika ditanya mengapa muncul kembali Karhutla pada 2019, Siti mengatakan tahun ini memang lebih panas.
"Memang tahun ini lebih panas dan hari tanpa hujan lebih panjang," katanya.

Ia mengatakan upaya maksimal terus dilakukan untuk mengatasi karhutla.

"Oh banyak lah itu, kan sudah ada standarnya, sudah ada perintah presiden untuk pencegahan, untuk patroli monitoring hotspot, untuk pengendalian pemadaman dan sebagainya. Kalau sekarang helinya sudah ada 35 atau 45 dari BNPB," katanya. (sms/ant/bah)

KLHK Harus Tegas

Direktur lembaga Linkar Kalbar, Agus Sutomo mengatakan, semestinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus melakukan tindakan tegas. 

Tidak hanya melakukan penyegelan semata seperti peristiwa tahun-tahun sebelumnya, di mana penyegelan yang sama juga dilakukan namun hingga hari ini tindak lanjut dan proses hukumnya belum ada kejelasan.  

“Inikan merujuk dari persoalan-persoalan yang sudah panjang. Misalnya 2015, 2018 ada perusahaan yang sudah disegel oleh KLHK, namun tidak juga jelas kelanjutannya. Proses hukumnya sampai hari ini tidak ada kejelasan,” kata Tomo, sapaannya.

Ketegasan yang dimaksud bukan hanya bicara perspektif hukum pemerintah selaku pemberi izin dan pembuat undang-undangnya saja, seperti pencabutan izin atau melakukan gugatan. Namun pemerintah juga harus memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat yang selama ini sudah bergantung atau terlibat langsung dalam perusahaan tersebut. 

"Misal yang menjadi mitra plasmanya dan buruh kebun pabrik," ujarnya. 

Sebab fenomena selama ini ketika perusahaan dilakukan gugatan, maka indikasinya perusahaan justru mempersulit buruh-buruh dengan alasan yang bermacam-macam. 

"Mem-PHK buruh, kemudian bagi hasil menjadi turun dengan banyak alasan," ungkapnya. 

Artinya, pemerintah harus melihat permasalahan ini secara holistic, terutama dampak-dampak apa saja yang kemungkinan terjadi dari penyegelan tersebut. Bukan hanya menggugat secara hukum dan pencabutan sementara izin sampai ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan perusahaan tersebut. 

Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hak-hak kesejahteraan buruh dan petani itu. Kemudian, menjamin bahwa perusahaan tidak akan mengabaikan hak-hak tersebut dengan alasan apapun ketika proses hukum dilakukan terhadap perusahaan. 

Pasalnya, selama ini persepektif ini selalu luput dari kaca mata pemerintah. Pemerintah selalu melihat dari aspek lingkungannya saja. Padahal antara aspek sosial dan lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya jika hal ini tidak diperhatikan maka kerusakan sosial juga akan berlarut-larut. 

Tomo juga menegaskan pemerintah tak boleh tunduk atas kepentingan investasi dan pemodal. 

"Jangan takut ini takut itu. Jangan berniat pula kami (pemerintah) akan bersubsidi-subsidi segala macam ke perusahaan lagi," tegas Tomo.

Tomo juga mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi AMDAL secara keseluruhan terhadap perusahaan-perusahan yang terindikasi konsesinya terbakar. Terutama terkait dengan pencegahan sejak dini, seperti melakukan pemeriksaan blok-blok kanal air untuk antisipasi kebakaran oleh perusahaan.

"Selama ini pemerintah tidak melakukan itu. Laporan itu kan tidak harus mereka menunggu namun harus jemput bola. Jika mereka mengatakan bahwa kekurangan dana itu bagi saya adalah alasan klasik lah," tuturnya.

Dengan kata lain, pemerintah harus melakukan review dan evaluasi secara keseluruhan dari aspek sosial dan lingkungan tersebut. Baik dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh masyarakat sebagai terdampak secara utuh. 

Begitu juga menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Profesor Dr Ir Bambang Hero Saharjo. Bambang mengatakan semestinya pemerintah, dalam hal ini KLHK, harus melakukan penegakan hukum yang sebenar-benarnya, baik dari sanksi administrasi, sanksi pidana maupun perdata. 

Untuk mengurangi dampak ini, kata dia, korporasi tersebut harus sering diaudit di bawah koordinasi, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

"Dan bagi yang tidak memenuhi aturan maka perlu diberi sanksi, paling tidak sanksi administrasi yang dapat berujung pada pencabutan izin korporasi yang bersangkutan," ujarnya ketika diwawancarai Suara Pemred melalui whatsapp, belum lama ini. 

Dirinnya sangat prihatin dengan kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah Kalbar. Belum lagi dampak karhutla seperti asap masuk ke wilayah lain yang belum banyak terbakar.

"Kita semua berharap bahwa kebakaran dapat segera dikendalikan supaya lingkungan yang lebih baik dapat diciptakan, apalagi kebakaran yang terjadi akan berlanjut hingga Oktober. Hal ini tentu saja memerlukan strategi dan tindakan yang benar untuk pengendalian kebakarannya," ungkapnya.

Untuk itulah, peran petinggi provinsi dan kabupaten menjadi penting. Artinya pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin pada perusahaan yang tidak laik dengan dalih mendatangkan investasi. (sms/bah)