Kamis, 19 September 2019


16,6 Persen Anak Kalbar Tak Imunisasi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 134
16,6 Persen Anak Kalbar Tak Imunisasi

Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Masalah halal-haram vaksin serta topografi Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi kendala tersendiri dalam pencapaian angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang digalang Kementerian Kesehatan. Kendala lain yang dihadapi persoalan anggaran bersumber dari APBD.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kalbar 2018 menunjukkan 16,6 persen anak Kalimantan Barat usia 12-23 bulan tidak diimunisasi, dan 35,4 persen tidak imunisasi lengkap. Angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hanya 48 persen. Sementara rerata nasional ada di angka 57,9 persen. 

Imunisasi dasar lengkap ditujukan bagi anak usia 12-23 bulan yang meliputi imunisasi hepatitis B, Basilus Calmette Guerin atau BCG (cegah TBC), polio, campak (Rubella), dan DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus).

Kota Singkawang jadi daerah terendah cakupan imunisasi dasar lengkap dengan persentase 20,6 persen. Disusul Melawi 23,2 persen, Kayong Utara 25,1 persen, Kubu Raya 26,7 persen, Sanggau 40,9 persen, Bengkayang 43,5 persen, Mempawah 44,1 persen. Wilayah tingkat dua itu berada di bawah angka cakupan Kalbar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Melawi, Ahmad Jawahir mengatakan cakupan imunisasi dasar wilayahnya yang hanya 23,2 persen dikarenakan persoalan anggaran. Sebenarnya, angkanya bisa mencapai 100 persen.

“Persoalannya Riskesdas ini dilakukan di awal tahun. Sementara APBD kita ini kan sering telat. Baru bergerak di pertengahan tahun,” katanya, Selasa (20/8).

Di tahun ini dia pun yakin angka tertinggi akan didapat. Kepercayaan itu lantaran imunisasi jadi program rutin Puskesmas di tiap kecamatan.

“Ini lebih pada persoalan waktu pelaksanaan dan pelaporannya saja. Kalau memang APBD jalan tepat waktu, kami yakin semuanya akan tercapai,” katanya.

Dia menjelaskan imunisasi dasar digalakkan dan diberikan gratis di seluruh fasilitas kesehatan Dinkes. Bahkan cakupan imunisasi juga dibantu Posyandu yang rutin tiap bulan di tiap desa.

“Petugas kesehatan kita juga selalu diupayakan untuk terjun langsung memberikan layanan imunisasi ini,” katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Singkawang, Achmad Kismed melalui Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Pipuk Rejeki Handayani mengatakan sebenarnya jumlah bayi yang mendapat IDL akhir tahun 2018 mencapai 61,5 persen. Sementara kelurahan yang mencapai target Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan IDL hanya tujuh dari 26 kelurahan di Singkawang.

Di lapangan, mereka masih menemui kendala. Masalah halal-haram vaksin masih jadi penghambat imunisasi yang menyasar warga Muslim. Pro kontra ini muncul ketika program vaksin Measles-Rubella (MR) atau campak, yang diproduksi Serum Institute of India (SII) digalakkan tahun lalu. Walau Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberi fatwa mubah atau boleh digunakan karena mendesak, ternyata tak pengaruh banyak.

Masalah selanjutnya, terkait keamanan vaksin. Warga takut setelah divaksin, anak malah jadi sakit. Minimal mengalami demam. Padahal itu hal wajar. Selain itu, ada pula yang meragukan kualitas vaksin dari pemerintah. 

"Ketiga poin ini masih menjadi kendala utama kita di lapangan. Karena masih ada masyarakat yang tak bersedia anaknya diimunisasi. Pada prinsipnya petugas kita siap memberikan pelayanan," ujarnya.

Padahal, imunisasi dasar lengkap dengan tujuh kali vaksinasi itu harus diterima anak usai 12-23 bulan. Jika satu saja absen, berarti tidak lengkap. Untuk meningkatkan capaian, Dinkes Singkawang melaksanakan Dofu (Drop Out Follow Up) dan sweeping. 

"Menjemput bola bagi mereka yang tidak lengkap atau yang tidak pernah imunisasi," katanya. 

Tapi sekali lagi, upaya jemput bola itu tetap tidak maksimal. Masih ada warga yang menolak. Alhasil, sosialisasi dan promosi atau penyuluhan terutama via media sosial jadi tumpuan. Dia berharap Pemkot membuat kebijakan yang bisa menggerakkan orang untuk imunisasi.

"Kalau bisa, ada kebijakan yang mewajibkan untuk setiap bayi mendapatkan imunisasi lengkap," tuturnya. 

Sementara Kadinkes Kayong Utara, Bambang Suberkah mengatakan geografis kabupaten yang berbentuk kepulauan jadi kendala utama pencapaian IDL. Banyak pulau kecil yang sulit dijangkau di musim-musim tertentu. Selain itu, ketakutan orang tua juga jadi kendala utama.

"Ada sebagian orang tua yang takut anaknya demam sesudah diimunisasi. Masih ada penduduk yang belum tahu tentang penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi," ungkapnya.

Untuk mengatasinya, Dinkes menerapkan program pelayanan terapung dan terpencil, serta memberikan penyuluhan seputar imunisasi.

"Kami juga melaksanakan sweeping terhadap bayi-bayi yang tidak datang pada waktu jadwal imunisasi," katanya.

Sebagaimana Melawi dan Singkawang, Dinkes Sanggau punya data berbeda soal capaian IDL. Data Riskesda menyebut angka 40,9 persen, sementara mereka menglaim sudah 76 persen.

“Saya juga bingung. Kalau hasil cakupan kita di Puskesmas, itu (cakupan IDL tahun 2018) mencapai 76 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sanggau, Jones Siagian.

Masalah kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi anak, katanya mempengaruhi cakupan IDL. 

“Biasanya, kesadaran orang tua untuk membawah anaknya ke Posyandu masih rendah. Kendala kedua, IDL itu termasuk BSG, artinya harus didapatkan sebelum (anak) lebih dari satu bulan. Begitu lahir harusnya diimunisasi. Nah, kadang-kadang ini yang membuat was-was orang tua, takutnya nanti sakit, demamlah dan segala macam,” jelas Jones.

Penolakan vaksin Measles-Rubella (MR) atau campak tahun lalu pun, berpengaruh hingga sekarang. Sampai dengan Agustus 2019, cakupan IDL di Sanggau sudah mendekati angka 70 persen. 

“Sekarang sosialisasi lebih kita tingkatkan. Termasuk melalui Posyandu dan segala macam. Itu yang kita lakukan dengan melibatkan Dasa Wisma dan PKK,” pungkasnya.

Keluhan sama disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Bengkayang, Alex Sinuraya. Imunisasi dasar lengkap lanjutan di sana masih rendah, padahal imunisasi harus diberikan sampai usia 23 bulan. Untuk imunisasi dasar usia nol sampai sembilan bulan di Bengkayang, angkanya sudah 81,35 persen.

Salah satu penyebabnya, karena setelah imunisasi dasar, orang tua tidak membawa anaknya kembali ke Posyandu, untuk imunisasi lanjutan. Selain itu, masih banyak warga tak mau anaknya diimunisasi.

"Masihnya ada yang belum mau diimunisasi karena pertama, kelompok antivaksin. Kedua, pengaruh IT. Ketiga, masalah haram dan halal namun soal ini sekarang sudah clear," ujarnya.

Upaya dalam mengatasi hal tersebut, Dinkes akan terus bersosialisasi tentang manfaat imunisasi lanjutan, dan peningkatan kapasitas kader, serta kerja sama lintas sektor.

Bahayakan Anak

Imunisasi tak lengkap disinyalir dapat membahayakan masa depan anak. Misalnya saja pada kasus vaksin Measles-Rubella (MR) atau campak. Di Kalbar, tahun 2018 angkanya baru mencapai 68,1 persen. 

Ketua Komunitas Rumah Rubella Pontianak, Heny Febianti rata-rata pengidap Rubella tertular saat hamil, walau sejatinya virus ini menyerang anak-anak. Ibu hamil yang mengidap Rubella, anaknya dipastikan lahir cacat.

"Anak-anak dari ibu yang saat hamil terkena Rubella itu yang disebut congenital rubella syndrome," jelasnya.

Pencanangan imunisasi MR serempak beberapa waktu lalu, dilakukan untuk mengeliminasi kelahiran congenital rubella syndrome. Anak-anak yang usia efektif, diberi vaksin supaya tidak menularkan kepada ibu-ibu hamil.

“Kadang masyarakat juga tidak paham dan mengatakan Rubella bisa disembuhkan. Namun Rubella tidak akan bisa disembuhkan pada anak-anak yang lahir dari ibu-ibu penderita Rubella,” katanya. 

Anak yang lahir dari ibu penderita Rubella akan cacat mata, telinga dan jantung seumur hidup. Biasanya, penyakit yang menyerang adalah jantung bocor, tuli dan katarak. Kadang, anak seperti ini juga akan menderita global development delay atau kecacatan perkembangan. Seperti personal sosial, motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif dan aktivitas sehari-hari.

"Apalagi jika Rubella didampingi virus lainnya seperti mikrosefali dan cerebral palsy," jelasnya.

Mikrosefali adalah kondisi medis di mana lingkar kepala lebih kecil dari kondisi normal, karena otak tidak berkembang dengan baik di dalam rahim atau berhenti tumbuh ketika lahir. Sementara cerebral palsy merupakan gangguan gerakan, otot, atau postur yang disebabkan oleh cidera atau perkembangan abnormal di otak, dan paling sering terjadi sebelum kelahiran.

“Ibu hamil yang terkena Rubella pada tiga bulan pertama awal kehamilan, akan terkena semuanya, jantung, mata dan telinga. Bahkan kadang juga tidak akan bisa selamat,” katanya.

Sementara jika tertular di usia kandungan enam bulan ke atas, kemungkinan menderita satu atau dua gangguan. Namun rata-rata, paling ringan anak akan menjadi tuli.

“Rubella sifatnya adalah virus, jika orang tua sudah terkena maka akan terbentuk antibodi. Jika kehamilan pertama sudah terkena, maka kehamilan kedua akan lebih aman. Asal tidak diikuti dengan virus lainnya,” jelasnya.

Namun jika sampai terpapar Rubella, dipastikan masa depan anak akan berkebutuhan khusus dan perlu biaya besar. Misalnya anak tuli, memerlukan alat bantu dengar. Harganya tidak murah. 

“Anak dengan gangguan tuli total, alatnya paling murah di atas Rp10 juta. Untuk alat bantu dengar BPJS hanya bisa membantu sekitar Rp1 juta. Anak yang menderita jantung bahkan memerlukan dana puluhan bahkan ratusan juta rupiah," ucapnya.

Kalkulasinya, jika anak menderita global development delay atau kecacatan perkembangan, dia perlu fisioterapi, sensory integration, okupasi, terapi bicara dan terapi lainnya. Namun di Pontianak, fisioterapi yang bisa ditangung BPJS Kesehatan hanya di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong dan harus berebut dengan pasien lain. 

Sementara gangguan terhadap mata, pasti memerlukan alat bantu yang harganya tidak murah. Jika menderita tuli, juga harus diberikan terapi dan pembelajaran bahasa isyarat yang biayanya tidak sedikit.

"Terapi terhadap anak berbeda, bahkan ada yang seumur hidup harus memerlukan terapi," katanya.

Komunitasnya kini memiliki 44 orang anggota. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Dari yang tidak mampu berobat, hingga mampu memberikan pengobatan. Heny menyebut peran pemerintah terhadap penderita Rubella sangat minim. Sebagian besar pengobatan dilakukan secara mandiri.

"Kita pasti mengandalkan BPJS Kesehatan, tapi tidak semuanya ditanggung," ucapnya. (ble/din/eko/jul/nar/rud/bls)