Kamis, 19 September 2019


Pemkot Dituding Tak Adil

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 147
Pemkot Dituding Tak Adil

Ilustrasi

PONTIANAK, SP - Sejumlah warga terdampak pelebaran Jalan H Rais A Rachman, Kecamatan Pontianak Barat menilai Pemerintah Kota Pontianak tidak adil dalam membebaskan lahan warga. 

Pasalnya, warga hanya akan diberikan tali asih pengganti bangunan, tidak beserta lahan. Padahal, menurut warga pada tahap sebelumnya yakni pelebaran Jalan Husein Hamzah, pemkot mengganti tanah dan bangunan. 

"Program pemerintah pasti akan kita dukung, namun jika dibandingkan dengan proyek pembangunan jalan lainnya perlakuan pada kami tidak sama," ucap salah seorang warga, Juliantomo saat diwawancarai usai memenuhi panggilan di Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (20/8).

Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas masalah rencana pemerintah membangun jalan di daerah Sungai Jawi. Dalam pertemuan tersebut dibahas persoalan tali asih atas penggantian dari bangunan yang terkena rencana pembangunan jalan. Dirinya menyebutkan Pemerintah Kota Pontianak hanya bisa memberikan tali asih untuk bangunan tidak beserta tanah.

Untuk dirinya, bangunan yang terdampak yakni panjang 12 meter dan lebar sembilan meter. Total lahan yang dimilikinya tiga kali dari luas bangunan. Nominal penggantian yang ditawarkan pemerintah sekitar Rp30 juta.

"Bicara sesuai dengan tidak sesuai, Pemerintah Kota Pontianak harus berkaca pada proyek sebelumnya. Pada proyek pembebasan Jalan Husein Hamzah dilakukan penggantian bangunan dan tanah," katanya.

Juliantomo meminta pemerintah untuk bisa menunjukkan keadilan. Jika perlakuan terhadap pembebasan lahan Jalan Husein Hamzah diganti tanah dan bangunan, maka pada jalan miliknya juga harus demikian. 

Dirinya sebagai ahli waris dari tanah tersebut tidak berani memutuskan untuk setuju atau tidak. Ia hanya mendengarkan apa yang disampaikan Pemerintah Kota Pontianak. Ia memerlukan waktu untuk berdiskusi dengan keluarga dalam menentukan putusan.

"Kami tidak akan menghambat program pemerintah, namun harus adil," tuturnya.

Warga lainnya, Syafruddin mengatakan dirinya sangat keberatan dengan ketidakadilan yang ditunjukkan Pemerintah Kota Pontianak. Nominal yang diberikan pemkot juga tidak bisa diterima. 

Ia mengatakan lahan miliknya yang terdampak pembangunan yakni lebar 11 meter dan panjang tujuh meter. Namun, penggantiannya hanya sebesar Rp9 juta. Hal tersebut menurutnya sangat tidak mencukupi jika membuat bangunan lagi.

"Kami sebagai warga keberatan. Masak yang diganti Cuma bangunan dengan nominal yang tidak layak," ucapnya kecewa.

Ia menyayangkan kebijakan pemkot yang hanya akan mengganti bangunan. Sementara yang memiliki kekuatan hukum adalah tanah dengan sertifikat hak milik.

"Pemerintah pasti memerlukan tanah untuk pelebaran jalan, bukan bangunan. Harusnya tanah dulu yang diselesaikan," katanya.

Dirinya juga menolak tawaran bantuan pendirian bangunan oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah harus mengganti tanah terlebih dahulu baru bangunan.

"Penggantian dengan segitu tidak adil buat kami," katanya.

Dirinya menegaskan bahwa di dalam undang-undang masyarakat yang terdampak pembangunan jalan berhak mendapatkan penggantian yang laik dan adil. Namun, ia menilai pemkot tidak memberikan keadilan dalam pembebasan lahan miliknya.

"Kami tidak keberatan dengan pembangunan pemerintah, namun harus adil dan tidak boleh ada yang dirugikan," pungkasnya. (din/bah)

Tak Ada Ganti Rugi

Camat Pontianak Barat, Siti Komalasari mengatakan terkait dengan pembebasan lahan Jalan H Rais A Rachman, kebijakan Pemkot Pontianak tidak memberikan ganti rugi terhadap tanah yang terkena. Pertimbangannya karena setelah adanya pelebaran jalan, ada peningkatan nilai jual objek tanah yang akan dirasakan masyarakat,.

Terhadap tanah yang habis atau hanya sisa tiga meter, adan pemberlakuan sendiri. Beberapa masyarakat mungkin menganggap ada penggantian, tapi sebenarnya tidak ada.

"Tali asih yang diberikan, nilainya berbeda sesuai dengan kondisi bangunan yang dinilai di lapangan," ucapnya.

Ia menjelaskan pelebaran jalan akan dimulai dari Masjid Baiturahim hingga ke gertak satu Jalan Hasanudin, dananya dari APBD Provinsi Kalbar. Pemerintah Kota menangani pembebasan lahan dan bangunan-bangunan yang terkena pelebaran jalan. 

Dia menjelaskan bahwa pada proyek jalan ini ada dua jenis pekerjaan. Yaitu dari Masjid Baiturahim ke Jalan Jeranding dibangun dua jalur. Pembangunan ini meneruskan pekerjaan Jalan Husein Hamzah. Lalu dari Jalan Jeranding ke kawasan gertak satu dilakukan pelebaran empat meter.

"Untuk bangunan yang terdampak akibat pelebaran jalan tersebut, kebijakan yang diambil oleh Pemkot Pontianak adalah tidak memberikan ganti rugi." Ucapnya.

Pemkot Pontianak hanya memberikan tali asih terhadap bangunan-bangunan yang terkena. Pemkot memanggil satu persatu pemilik bangunan. Terkait dengan bangunan yang masing-masing terkena, sosialisasi secara keseluruhan juga telah dilakukan terlebih dahulu.

Dikatakan bahwa dalam setiap pembangunan pasti ada pro dan kontra. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang setuju dan dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk pelebaran jalan. Ada juga warga yang tidak setuju dan mengharapkan ada pergantian tanah.

"Ini sebenarnya direncanakan sepuluh tahun yang lalu dan baru bisa terealisasi dan itu menggunakan dana APBD provinsi," pungkasnya. (din/bah)