Kamis, 19 September 2019


20 Pasutri Isbat Nikah

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 73
20 Pasutri Isbat Nikah

IKUTI ISBAT NIKAH – Sejumlah pasutri ikuti isbat nikah massal se-Kota Pontianak di SD Plus Bina Empat Lima Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak Timur pada Kamis (22/8).

PONTIANAK, SP – Sebanyak 20 pasang suami istri (pasutri) terima dokumen buku nikah sebagai bukti sebuah pernikahan telah tercatat sah secara negara. Ke 20 pasutri tersebut sebenarnya telah melakukan pernikahan yang sah, namun secara agama saja. 

Atas inisiatif pihak Sekolah Dasar (SD) Plus Bina Empat Lima, 20 pasutri itu difasilitasi untuk melakukan isbat nikah dan mencatatkan pernikahannya secara negara.

Kepala SD Plus Bina Empat Lima, Umi Kalsum Syaus mengatakan penyelenggaraan isbat nikah massal merupakan keprihatinan dari pihak sekolah. Pasalnya pada saat pendaftaran siswa baru mendapatkan banyak siswa yang memiliki catatan kependudukan silsilah orang tua berdasarkan identitas dari ibu. Padahal seharusnya dalam dokumen kependudukan, silsilah yang dipergunakan adalah dari orang tua laki-laki.

"Berdasarkan permohonan masyarakat kami bantu isbat nikahnya, walau bukan domain sekolah. Terlepas dari itu, niat kami ingin membantu dan ini diambil dari masyarakat yang kurang mampu," ucap Umi saat diwawancarai usai acara penyerahan dokumen pernikahan hasil isbat nikah massal se-Kota Pontianak di SD Plus Bina Empat Lima Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak Timur pada Kamis (22/8).

Umi menambahkan, kendala lainnya yang ditemui anak-anak banyak tidak memiliki akte karena orang tuanya tidak menikah secara negara. Dirinya menyampaikan sebenarnya masih banyak pasangan yang belum melakukan pernikahan secara negara.

Umi menyampaikan untuk isbat nikah massal ini baru satu kali diadakan di sekolahnya. 

"Surat nikah yang ada pada kami ini ada 20, namun yang hadir ada 17 pasutri dan satu tanpa didampingi suami. Satu (pasutri) sedang di luar kota dan satu lagi sedang hamil besar," tambahnya.

Umi mengatakan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti ada 26 pasutri yang mendaftar. Dari jumlah itu ada pasutri yang harus menikah ulang, dan dua pasutri belum bisa menikah. Kemungkinan ada kesalahan wali nikah. 

“Kemungkinan saat nikah dan sidang menghadirkan wali nikah yang berbeda. Sehingga pada saat hakim memberikan pertanyaan tidak bisa dijawab dan akhirnya tidak bisa diberikan surat (nikah),” katanya.

Beberapa kendala lainnya yang ditemui seperti ada peserta yang di luar kota dan itu harus ditunggu. Ia merasa senang sumbangsih dari sekolah bisa bermanfaat bagi masyarakat.  Ke depan, jika diberikan izin akan melakukan kembali isbat nikah. 

Ubah Mainset

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Ekhsan mengatakan isbat nikah sangat penting mengacu pada amanat undang-undang perkawinan nomor satu tahun 1974. 

Kemudian, ada peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 yang mengatakan setiap pernikahan harus tercatat. Dengan amanat peraturan tersebut, setiap pernikahan harus tercatat. Walaupun secara hukum agama nikah siri sah, akan tetapi secara hukum negara harus tercatat.

Maka dari itu, salah satu cara menjembatani untuk mendapatkan buku nikah dilakukanlah isbat nikah. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya bekerjasama dengan pengadilan dan disdukcapil. Pencatatan nikah secara negara sangat penting untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Dijelaskan bahwa masih banyak warga yang tidak melakukan pernikahan secara negara menuntut peran penyuluh yang lebih tinggi. Penyuluh agama tentu melakukan pembinaan di masyarakat, masjid, majelis taklim. 

Banyaknya materi yang disampaikan juga menyebabkan penyuluh tidak mengkerucutkan pada undang-undang pernikahan. 
Harusnya ada kolaborasi antara fikih dan undang-undang perkawinan. Sehingga bisa mengurangi pernikahan siri. Padahal, di dalam agama sebenarnya mewajibkan masyarakat untuk melakukan pernikahan secara negara.

"Saya yakin penyuluh telah menyampaikan, akan tetapi ada mainset masyarakat yang mendahulukan nikah siri, lalu pengurusan secara negara di kemudian hari," katanya

Sementara itu, Camat Pontianak Timur, Ismail mengatakan regulasi pencatatan hukum pernikahan telah ada sejak 45 tahun yang lalu. Sosialisasi selama ini bukan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan pada pertemuan tingkat RT, RW juga selalu digencarkan mengenai hukum perkawinan.

Bagi administrasi negara, pernikahan yang tidak dicatatkan hukum maka dianggap tidak ada. Dalam mengurus administrasi kependudukan juga diperlukan pencatatan nikah yang resmi secara negara. 

Jika anak dari orang tua yang status nikahnya tidak tercatat negara, maka akan menggunakan silsilah (binti) dari ibu. Namun, secara nasional hukum Indonesia pencatatan sipil silsilah orang tua harus menggunakan ayah (bin).
"Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi nikah yang tidak tercatat," ucapnya.

Permasalahan nikah yang tidak tercatat bukan hanya sekadar persoalan ekonomi. Hal ini tentu terjadi karena mainset dari setiap orang. Padahal seharusnya peristiwa penting tercatat oleh negara. Salah satunya adalah perjanjian pernikahan.

Di Pontianak Timur banyak persoalan terkait cara pandang masyarakat. Termasuk banyak masyarakat yang menolak imunisasi karena dianggap sebagai skenario dari barat. Urusan mainset ini menurutnya menjadi pekerjaan berat pemerintah. (din/bah)