Kamis, 19 September 2019


Ada Aseng Pinoh Di Korupsi Jasindo

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 530
Ada Aseng Pinoh Di Korupsi Jasindo

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Kejaksaan Negeri Pontianak menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pencairan klaim asuransi Jasindo, senilai Rp4,7 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pontianak, Juliantoro menyebutkan, tersangka baru yang ditetapkan itu, Direktur PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas, Aseng.

Sebelumnya, Kejari Pontianak telah menetapkan tiga pejabat dari perusahaan asuransi pelat merah itu sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Cabang Jasindo Pontianak berinisial MTB, dan dua pejabat pusat Jasindo, Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo berinisial DS, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo inisial RTW.

RTW dan DS pada Kamis (8/8), ditahan Kejaksaan Negeri Pontianak. Keduanya dititipkan di Rutan Kelas IIB Pontianak. Namun, keesokannya, keduanya dikeluarkan dari Rutan, karena adanya penangguhan penahanan.

Juliantoro mengatakan Aseng merupakan tersangka baru dalam kasus kejahatan asuransi yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Jasindo merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

Meski telah menetapkan empat orang tersangka, Juliantoro mengakui, kasus pengusutan dugaan korupsi di asuransi Jasindo masih terus didalami. Kejaksaan kini memanggil sejumlah saksi dari perusahaan PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas (PT PBAKA).

“Sekarang masih saksi-saksi dari pihak PT. Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada sebagai perusahaan yang menerima gantirugi dari Jasindo terkait dengan klaim tersebut. Tapi saya lupa jumlah total semua saksi yang sudah diperiksa," ungkap Juliantoro, Kamis (22/8).

Awal munculnya kasus dugaan korupsi ini dari pengajuan klaim asuransi dari PT. PBAKA kepada Jasindo. Perusahaan ini mengklaim atas insiden tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 milik PT PBAKA di perairan Kepulauan Solomon, pada tahun 2014 lalu.

PT. PBAKA mengajukan klaim asuransi bidang kepada Jasindo, untuk jenis asuransi korporasi bidang kelautan (marine insurance) yang meliputi hull & machinery insurance (Asuransi Rangka Kapal), dengan nilai polis Rp6,5 miliar. 
Klaim dilayangkan PT. PBAKA kepada Jasindo pada tahun 2016. Dua tahun kemudian, medio Desember 2018, klaim dibayarkan Jasindo.

Penetapan tiga pejabat Jasindo sebagai tersangka oleh Kejaksaan, menurut  penyidik Pidsus Kejari Pontianak karena ditemukannya perbuatan korupsi dalam proses pencairan.

Juliantoro menyebutkan, pencarian klaim asuransi dilakukan dengan tidak cermat, dan tidak dilakukan verifikasi atas berkas permintaan pencairan klaim tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 yang diajukan oleh PT PBAKA. Sehingga negara dirugikan sekitar Rp4,7 miliar.

Sementara itu, sumber Suara Pemred dari pihak pelayaran, menyebutkan, kapal tongkang Labroy 168 yang mengangkut alat berat itu tidak tenggelam. Hanya mengalami kebocoran saat berlayar di perairan Kepulauan Solomon. 

Suara Pemred, Kamis siang (22/8), mendatangi kantor PT. PBAKA yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Mega Mall Pontianak, Blok E Nomor 3A. Di kantor tersebut tidak ada aktivitas yang mencolok, terbilang sepi. Hanya terlihat empat karyawan berada dalam ruangan. 

Salah seorang di antaranya, menyebut direktur sedang keluar kota.

“Ndak tahu ke mana, jadi ndak berani juga mau komentar,” kata karyawan itu.

Usai dari lokasi, Suara Pemred menghubungi nomor ponsel Aseng. Panggilan yang dilakukan Suara Pemred tidak dijawab.

Tak selang lama, Aseng menelepon ke ponsel Suara Pemred. Usai mengenalkan diri dan meminta konfirmasi, Aseng langsung menutup sambungan telepon.

“Mohon maaf saya tidak bisa jawab," katanya.

Kamis malam, Jasindo mengundang sejumlah awak media untuk makan malam di  Hotel Resto Grand Kartika. Undangan itu disebar lewat WhatsApp dengan menyertakan surat resmi yang ditandatangani Grup Head Sekretaris Perusahaan Jasindo Pontianak, Ario Radityo. Dalam undangan resmi itu tertulis nama Ony sebagai koordinator. 

Sayangnya, acara makan malam dengan media tak jadi diikuti pihak Jasindo. 

"Tiba-tiba tadi orang Jasindo dipanggil ke Jakarta. Jadi tidak ada yang bisa kasih statement," kata Ony.
Sempat Ditahan

Dua tersangka dari PT Jasindo, yakni Kepala Divisi Klaim Asuransi Jasindo berinisial DS, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri Asuransi Jasindo inisial RTW sempat dijebloskan ke Rutan Kelas II B Pontianak, Kamis (8/8) pukul 17.59 WIB.
Namun, Jumat (9/8) pukul 15.30 WIB, petugas rutan menerima surat penangguhan terhadap kedua tersangka dari Kejari Pontianak.

“Menerima surat itu, kami melepaskan kedua tersangka (DS dan RTW) pada Jumat (9/8) pukul 19.58 WIB,” ungkap Kepala Rutan Kelas II B Pontianak, Iwan Zaini.

Padahal sebelumnya, Kejari Pontianak menitipkan keduanya di rutan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Kasus ini sendiri mulai diselidiki sejak keluar surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor 02 tanggal 8 Juli 2019. Meski gelar perkaranya sudah mulai Mei 2019. 

Dalam kasus ini, semestinya perusahaan plat merah tersebut tidak membayarkan asuransi. Selain itu dalam proses pencairan, ada tahapan yang tidak dilalui atau menyimpang.

Kasus Jamak

Kepala Sekolah Anti Korupsi Gemawan, Sri Hartati menjelaskan dari beberapa kasus yang terkait kecurangan hingga korupsi klaim asuransi ada beberapa modus yang terjadi tergantung dari jenis asuransi yang diikuti. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia juga menyebutkan, modus yang dilakukan pelaku kecurangan misalnya pada asuransi perjalanan adalah memperbesar biaya rumah sakit. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan aparat setempat. 

“Pada kasus kapal, ada yang sengaja menenggelamkan kapal lalu mengaku kena badai hingga mengakibatkan kerusakan parah, hingga memanipulasi surat kelayakan berlayar dan usia kapal. Selain itu juga pada kendaraan, mengaku kehilangan sehingga membuat laporan palsu,” katanya.

Di Kalbar kasus korupsi klaim asuransi pernah juga terjadi. Namun yang muncul ke publik tidak juga begitu banyak. Sebenarnya, dengan mekanisme dan kebijakan yang cukup ketat dalam klaim asuransi. Hal ini membuat praktik itu sangat sulit terjadi. Namun kecurangan dan korupsi klaim asuransi pasti tidak berdiri sendiri, artinya ada pihak-pihak terkait yang ikut terlibat. 

“Jumlah kerugian akibat korupsi tidak bisa hanya dilihat dari angka berapa banyaknya, namun harus juga dilihat akibat lainnya, sehingga Rp4,7 milyar itu sudah dapat dikatakan cukup besar,” tutupnya. (din/iat/sms/bls/has)