Sabtu, 21 September 2019


Gerakan Kalbar Peduli KPK Tolak 10 Capim KPK

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 305
Gerakan Kalbar Peduli KPK Tolak 10 Capim KPK

TOLAK CAPIM KPK - Peneliti Transparancy International Indonesia Nur Fajri (kiri) bersama Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (kedua kiri), Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asfinawati (kedua kanan) dan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agu

PONTIANAK, SP - Gerakan Kalbar Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak sepuluh nama calon pimpinan (capim) yang direkomendasikan dan diserahkan oleh panitia seleksi (pansel) kepada Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui bahwa sepuluh nama tersebut telah diserahkan kepada DPR RI pada Rabu (4/9).

Juru Bicara Gerakan Kalbar Peduli KPK, Sri Haryanti menilai, penyerahan 10 nama Capim KPK kepada DPR RI itu terkesan terburu-buru. Padahal, presiden mempunyai hak untuk mempertimbangkan kembali nama-nama yang direkomendarikan Tim Pansel setidaknya 14 hari setelah nama-nama tersebut diterima.

“10 nama itu terdiri dari berbagai latar belakang, di antaranya Polri, Dosen, PNS, hingga Jaksa Agung. Namun, dari 10 nama itu masih terdapat kecacatan,” ujar Sri Haryanti, Kamis (5/9).

Gerakan Kalbar Peduli KPK terdiri dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan dan Antikorupsi (Komparasi) Kalbar, Gemawan, Ormas Oi Kalbar, Gerakan Senyum Kapuas (GSK), GMNI Pontianak, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKsi) Pontianak, Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) ICW regional Pontianak, Pokja Rumah Demokrasi, Lembaga Pers Mahasiswa Untan (LPM Untan), BEM Fisip Untan, AJI Pontianak, LPM Warta IAIN Pontianak.

Sri menilai proses Seleksi Capim KPK dari awal sampai penyerahan 10 nama capim tersebut kepada DPR RI ada kecacatan. Di antaranya adanya capim yang menginisiasi memangkas kewenangan KPK. 

Pemangkasan kewenangan KPK yang dimaksud adalah menghilangkan kerja OTT, dilarangnya pemberantasan korupsi di sektor penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan jaksa. Padahal, kata dia, hadirnya KPK salah satunya diakibatkan karena kinerja penegak hukum terkait korupsi masih buruk.

“KPK digambarkan menjadi obat bagi penegak hukum yang sakit itu. Berdasar dari filosofi itu, keberadaan KPK memang sudah seharusnya tidak dibatasi dalam hal pemberantasan korupsi,” tegas Sri.

Kecacatan kedua, adanya dugaan capim yang melanggar kode etik. Sri menegaskan, track record tanpa cacat dalam penegakan hukum adalah satu keharusan yang dimiliki oleh capim KPK.

Sebab, sulit berharap penegakan kasus korupsi berjalan baik bila pemimpinnya sendiri tidak bersih dari dugaan pelanggaran hukum di masa lalu.

“Poin ini juga menjadi titik penting karena kredibilitas/reputasi seorang pimpinan akan merepresentasikan institusi yang dipimpin. Pemimpin yang cacat akan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK,” jelasnya.

Kecacatan ketiga, lolosnya capim yang tidak berintegritas, seperti adanya calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Padahal, institusi KPK menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan.

“Akan menjadi ironi bila berharap lantai bisa bersih bila sapu yang digunakan untuk membersihkan sendiri malah kotor,” tuturnya.

Kecacatan terakhir adalah terciumnya konflik kepentingan dalam proses Seleksi Capim KPK. Konflik kepentingan bisa terjadi bila pengambil keputusan, dalam hal ini Tim Pansel, berasal dari institusi yang sama dengan penerima keputusan (capim KPK).

“Selain tidak sah secara hukum administrasi negara, konflik kepentingan juga dikhawatirkan akan bermuara pada penegakan kasus korupsi yang sebelah mata,” ungkap Sri.

Beberapa catatan tersebut, kata Sri, jika dibiarkan dapat melemahkan lembaga KPK yang selama ini mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Proses seleksi periode ini harus menjadi bahan evaluasi presiden ke depan, terutama keterbukaan menerima dan mengakomodir masukan dari masyarakat, termasuk KPK,” tambah Sri. (iat/bah)