Jumat, 17 Januari 2020


Kabut Asap Ganggu Penerbangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 309
Kabut Asap Ganggu Penerbangan

PONTIANAK, SP – Kabut asap tebal terus menyelimuti Kalimantan Barat. Ancaman penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meneror warga. Akibatnya, sejumlah daerah terpaksa meliburkan sekolah. 

Tak hanya belajar-mengajar yang terdampak, aktivitas penerbangan turut menanggung efeknya. Kabut asap menyebabkan sejumlah pesawat di Bandara International Supadio Pontianak delay (menunda penerbangan). 

Pihak yang dirugikan adalah penumpang maskapai penerbangan. Beberapa dari mereka yang semestinya sudah berangkat, terpaksa menginap atau menunggu beberapa jam sampai penerbangan selanjutnya.

Salah seorang penumpang maskapai Lion Air, Umar Faruq yang pada Minggu (8/9) berangkat dari Kuching, Malaysia dengan tujuan Bogor, terpaksa mendarat lagi ke Pontianak. Padahal, semestinya dia dan seorang temannya berangkat di hari itu juga.

“Disebutkan (dijelaskan oleh pihak maskapai) alasannya, khususnya yang dari Kuching ini cuaca tengah tidak baik, banyak kabut. Disebutkan karena adanya pembakaran pada hutan. Jadi cuaca sangat buruk,” ujarnya.

Akibatnya, keberangkatan dirinya yang seharusnya kemarin, terpaksa dibatalkan dialihkan ke penerbangan pada Senin (9/9). Bahkan, penerbangan yang seharusnya pukul 13.20 WIB, akhirnya dipindahkan ke penerbangan dengan jam keberangkatan pukul 17.20 WIB karena delay.  

Umar mengatakan, sebetulanya di Kuching juga terjadi kebakaran hutan dan lahan, namun berdasarkan informasi yang ia dapat, kabut asap kebanyakan dari wilayah Indonesia.

“Informasi dari sana juga bahwa asap dari Indonesia. Mungkin dari Kalimantan, yang beritanya sampai di sana juga,” tutupnya.

Ketika Suara Pemred, ingin mengonfirmasi hal tersebut ke pihak Bandara International Supadio Pontianak, petugas bandara belum bisa dimintai keterangan karena tidak ada di tempat.

Maskapai Nam Air juga batal terbang dari Pontianak ke Sintang karena alasan kabut asap. Sejumlah penumpang pun kecewa, satu di antaranya Jane.

“Pertama Nam Air IN 144 tujuan Sintang schedule (jadwal) 11.20 WIB. Informasi pertama didapat pukul 12.30 WIB bahwa ada keterlambatan penerbangan karena alasan cuaca. Kemudian pada 14.00 WIB langsung diinformasikan dibatalkan penerbangan,” ujarnya di Pontianak, Senin (9/9).

Selama keterlambatan, tidak ada sama sekali kompensasi yang didapat oleh penumpang.

“Kita tidak ada kompensasi sama sekali. Tiket refund (dibatalkan) akan diproses Jakarta dan pengembalian dua minggu sampai satu bulan akan ditransfer via rekening penumpang dan dipotong 15 persen,” kata Jane. 

Menurut Jane, adanya pemotongan 15 persen tidak adil. Ia meminta dan berharap uang tiket segera dikembalikan dan tidak ada pemotongan.

“Uang tiket harusnya segera dikembalikan dan utuh. Tidak ada pemotongan. Jika bicara rugi, kami sudah rugi waktu dan ditambah dipotong lagi,” kasa Jane. 

Jane berharap tidak ada lagi kejadian batal terbang karena asap dan lainnya. Menurutnya, dampak asap sangat besar dan dirinya sendiri mengalami.

“Semoga asap segera hilang. Saat ini asap mulai pekat dan tentu mengganggu aktivitas. Kesehatan tentu juga terganggu,” katanya.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio, berdasarkan data yang didapatkan dari Lapan, titik api (hotspot) di wilayah Kalbar yang terpantau sejak Minggu (8/9) pukul 07.00 wib hingga Senin (9/9) pukul 07.00 WIB berjumlah 572 titik.

Hotspot terbesar di wilayah Kabupaten Ketapang dengan jumlah 361 titik. Kemudian diikuti Kabupaten Sintang 50 titik, Kubu Raya 48 titik, Kabupaten Kayong Utara 32 titik, Melawi 25 titik, Sanggau 19 titik, Sekadau delapan titik, Kota Singkawang enam titik, Kabupaten Sambas lima titik, Kabupaten Landak dan Mempawah sebanyak satu titik. Sementara itu, Kota Pontianak menjadi wilayah yang terpantau tidak memiliki hotspot.

Selain itu, untuk potensi hujan secara umum untuk tiga hari ke depan wilayah Kalbar diprediksi cerah berawan dan berpotensi masih terjadi kabut asap. Meskipun begitu, untuk wilayah Kapuas Hulu diperkirakan pada Senin (9/8) terjadi hujan dengan intensitas kecil. 

Pura-Pura Tak Tahu

Sementara Pemerintah Provinsi Kalbar masih memikirkan penyebab kabut asap yang kembali terjadi.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menduga kemungkinan kabut asap karena asap kiriman dari entah.
"Kemarin hampir seribu lebih titik api, tapi tidak separah ini. Itu yang tanda tanya," ucap Norsan. 

Norsan mengatakan pada bulan lalu hampir seribu lebih titik panas, namun kabut asap yang ditimbulkan tidak separah saat sekarang. 

"Kebakaran tidak separah sebulan yang lalu. Kita tengah memikirkan apakah ini asap kiriman melalui angin," kata Norsan.

Dirinya menyampaikan untuk mengatasi kabut asap, pemerintah provinsi telah menerjunkan tim sebanyak 1.500 personel TNI dan 500 polisi. Tim ini terus bekerja, namun beberapa kendala dihadapi di lapangan seperti dua unit helikopter bom air tidak bisa beroperasi karena rusak.

Norsan mengatakan untuk helikopter yang rusak telah dimintakan tindak lanjut dari BNPB agar segera dilakukan penggantian, supaya proses pemadaman api bisa dijalankan secara maksimal.

Norsan yang juga merupakan Ketua Satgas Karhutla Provinsi Kalbar mengatakan terkait adanya titik panas di lahan konsesi, telah tegas diatur di dalam peraturan gubernur. Jika hal tersebut terjadi karena tidak sengaja dibakar dan berlokasi dekat lahan konsesi, maka akan dicabut selama tiga tahun izinnya.

"Apabila sengaja dibakar dan dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka akan dicabut izinnya selama lima tahun dan dilaporkan ke Polda," kata Norsan.

Doa bersama yang digelar di Taman Alun-Alun Kapuas pada Senin (9/9) juga untuk meminta agar diturunkan hujan. 

Sementara Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan kabut asap yang terjadi di Kota Pontianak merupakan kiriman dari daerah lain. Karena di Kota Pontianak berdasarkan hasil pemantauan tidak ditemukan titik api, namun lokasi titik panas berada di sekitar Kota Pontianak.

"Kabut asap di Kota Pontianak ini kiriman. Titik api tidak ada di Kota Pontianak," kata Edi.

Edi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak belum akan meliburkan sekolah-sekolah di Kota Pontianak. Karena dari pantauan indeks standar pencemaran udara (ISPU), memang di kadar tidak sehat, namun hal tersebut belum menjadi keputusan untuk meliburkan sekolah. 

Dirinya mengimbau masyarakat sebaiknya menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama anak sekolah.

Edi juga menyampaikan kondisi kadar garam air PDAM saat ini fluktuatif, tergantung pasang surut Sungai Kapuas. Kalau tidak hujan berhari-hari dan air pasang, maka kadar garam akan meningkat. Jika kadar garam air Sungai Kapuas meningkat, maka suplai air di Sungai Penepat harus didatangkan.

"Untuk di (sungai) penepat 300 liter per detik setidaknya bisa membantu air tawar untuk instalasi PDAM Imam Bonjol," jelas Edi.

Tak Cukup dengan Koar

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Miftah mengatakan pemerintah harus memberikan solusi agar petani tidak lagi membakar lahan. Hal tersebut harus disiapkan pemerintah untuk memberikan solusi. 

“Jangan sampai karena hal seperti ini petani kecil ditangkap tapi para cukong dan pemilik perusahaan besar dibiarkan. Ketika yang bakar lahan perusahaan besar tidak berani dicubit, hanya diingatkan saja," kata Miftah.

Dari sisi ekonomi, kata Miftah, petani menganggap dengan membakar lahan akan lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya besar. Dengan cara menebas lahan, akan membutuhkan waktu lama dan biaya besar.

Namun bagaimanapun jika dikembalikan ke undang-undang cara membakar adalah pelanggaran. Walaupun di satu sisi tujuan petani hanya untuk bertani. Biarpun dengan cara berpindah atau apapun namanya, membakar lahan adalah pelanggaran hukum.

"Pemerintah harus mencarikan solusi agar tidak terulang pembakaran lahan," kata Miftah. 

Miftah mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penanganan karhutla.
Pemerintah provinsi juga harus mengingatkan kepada pemerintah kabupaten, kota untuk memberikan tindakan tegas kepada pembakar hutan.

Bupati juga harus sejalan dengan gubernur dalam penanganan karhutla. Kerja sama yang baik dalam penanganan karhutla pasti akan berdampak positif pada kebakaran hutan. 

Dirinya melihat jika hujan sudah turun dan masih terjadi kabut asap, hal tersebut tidak bisa divonis dilakukan oleh oknum tertentu.

"Kembali lagi ke alam, kalau bukan dilakukan manusia siapa lagi yang membakarnya," kata Miftah.

Miftah mengatakan pemerintah harus memberikan solusi yang tepat. Penegakan aturan yang tanpa memberikan solusi juga akan menimbulkan masalah. 

Dirinya menyampaikan dalam pengelolaan lahan gambut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan optimal. Pemerintah harus memberikan langkah konkret kepada petani. Lahan gambut sangat sensitif. Jika terjadi kesalahan dalam proses penanaman maka akan berdampak buruk.

"Pemerintah jangan hanya berkoar kalau bakar lahan tangkap tapi tidak memberikan solusi," pungkas Miftah. (din/bah)