Minggu, 17 November 2019


Kejaksaan Tetapkan Tambul Husin Tersangka Korupsi

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 7405
Kejaksaan Tetapkan Tambul Husin Tersangka Korupsi

Grafis Abdul Wesi.

PONTIANAK, SP – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menetapkan mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode Abang Tambul Husin sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengadaan tanah untuk Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, tahun 2006. Selain Tambul Husin, Kejati Kalbar juga menetapkan Mustaan F. Harlan sebagai tersangka.

Penetapan kedua tersangka ini menjadi babak baru penyidikan kasus korupsi pengadaan tanah seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau. Enam tersangka sebelumnya, di antaranya Daniel alias Ateng, telah divonis. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Suara Pemred, Tambul Husin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kalbar sejak 22Agustus 2019 lalu. Penetapan status tersangka itu, setelah penyidik Kejati Kalbar memperoleh bukti permulaan yang cukup.

Dalam dokumen yang ditandatangani Kepala Kejati Kalbar Baginda Rolin Lumbangaol itu, diterakan, penyidikan dilakukan atas surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 5 Januari 2017 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putusibau, yang pembiayaannya bersumber dari APBD TA 2006.

Penetapannya didasarkan laporan perkembangan hasil penyidikan Tim Jaksa Penyidik tertanggal 28 April 2017, dan hasil ekspose 27 September 2017. Juga, telaahan Jaksa tanggal 10 Juli 2019 terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut atas nama terpidana Daniel alias Ateng dkk, dan nota dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor:ND-13/0.1.5/Fd.1/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.

“Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, yang diduga dilakukan tersangka Drs. H Abang Tambul Husin (Ketua Panitia Pengadaan Tanah),” sebagaimana dikutip dari Surat Penetapan Tersangka Kejati Kalbar Nomor:01/0.1/Fd.1/08/2019 tersebut.

Kejaksaan menjerat Abang Tambul Husin dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Jaksa juga mengenakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. 

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan membenarkan penetapan status tersangka kepada Tambul Husin. Selain Tambul Husin, sebut Pantja, juga ditetapkan tersangka lain, yakni Mustaan F. Harlan pada masa itu menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kapuas Hulu, dan anggota Panitia Pengadaan Tanah. 

“Sudah ada alat bukti yang kita sita,” kata Pantja kepada Suara Pemred, Senin (9/9).

Dikatakannya, nama kedua tersangka kerap muncul dalam persidangan terdakwa (sudah divonis), dalam persidangan sebelumnya. 

“Dalam persidangan sebelumnya, nama mereka muncul. Hanya saja, proses penetapan tersangkanya baru dilaksanakan Agustus 2019. Keduanya terbukti terindikasi melakukan tindak pidana tersebut yang didasari dari analisa dan telaah jaksa yang menerima laporan tersebut. Kemudian analisa dari sekitar enam orang yang kita bawa ke persidangan, muncul nama dua orang tersebut,” ungkapnya.

Pantja mengaku belum bisa membeberkan peran kedua tersangka dalam kasus korupsi yang telah menjatuhkan vonis kepada Ateng dkk. Dia beralasan, belum mendapat detail keterlibatan kedua tersangka (Tambul Husin dan Mustaan) dari penyidik Tindak Pidana Khusus.

Pantja memastikan, Tambul Husin dan Mustaan masuk dalam tim pengadaan tanah. Dikatakannya, Kejati Kalbar hingga kini masih melakukan penyidikan.

“Minggu depan tim akan kembali turun ke Kapuas Hulu untuk meminta keterangan saksi lain,” katanya.

Diungkapkannya, penetapan status tersangka kepada Tambul Husin dan Mustaan, dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti.

“Dua alat bukti sudah terpenuhi untuk menaiki (status) keduanya jadi tersangka. Baik dari putusan sidang terdahulu maupun dari bukti-bukti formil yang didapat,” tegasnya.

Dalam kasus pengadaan tanah tersebut, enam orang telah divonis. Mereka adalah pemilik tanah Daniel alias Ateng; Antonius Husin, Kepala Desa Pala Pulau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; Raden Amas Sungkalang, Asisten I Setda KKH sebagai Sekretaris I, bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah; Wan Mansyor Andi Mulia, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kapuas Hulu sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah; M Arifin, Kepala Kantor Badan Pertahanan Kapuas Hulu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dan; M Mauluddin, Camat Putussibau sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah.

Pembelaan Tambul  

Abang Tambul Husin membenarkan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dia memastikan akan hadir dalam pemanggilan pemeriksaan Kejati. 

Dia bercerita kasus itu terjadi lantaran adanya klaim dari seseorang terhadap lahan yang dimaksud.

“Sekarang konflik Pemda dengan dia yang mengaku ini belum selesai. Kalau sudah selesai barulah ketahuan adanya kerugian negara,” katanya.

Menurut Tambul Husin, kasus yang kini menjeratnya akibat kesalahan dari Pemerintah Pusat. Dijelaskannya, dalam pembebasan lahan di Desa Pala Pulau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat menyarankannya untuk membuat tim. 

“Pada saat pembuatan Surat Keputusan (SK) saya menolak menjadi ketua tim, karena kok Menteri BPN menugaskan Bupati, sedangkan saya anak buah Menteri Dalam Negeri. Bentuk penolakan saya, tugas-tugas sebagai ketua saya serahkan kepada staf saya Asisten I. Dan saya tidak pernah ikut rapat panitia,” tegas Tambul Husin kepada Suara Pemred, Senin malam (9/9). 

Cara itu dilakukannya karena tidak ingin ikut campur dalam urusan Panitia Pengadaan Lahan karena adanya kesalahan prosedur tersebut. Menurutnya, kesalahan penunjukan dirinya sebagai ketua terbukti dengan telah direvisinya aturan itu oleh Pemerintah Pusat.

“Sekarang SK BPN yang menunjuk Bupati sebagai ketua (pengadaan lahan) itu sudah dicabut. Sudah dua kali perubahan. Berarti apa yang saya takutkan benar. Kini diganti dari yang mula-mula ke Sekda, sekarang jadi Kepala BPN,” jelasnya.

Tambul menegaskan, apa yang menjerat dirinya karena kesalahan teknis. Dalam pembebasan tanah menyangkut sertifikasi, pengukuran dan penilaian. Sertifikasi tupoksinya adalah kepala desa. Pengukuran jadi tupoksi BPN. 

“Nanti salah, malah Bupati menanggung. Itu saya protes waktu itu. Penjelasan ini sudah disampaikan dulu ke penyidik, tapi baru sekarang (dipanggil),” akunya.

“Akibat keteledoran, ketidaktahuan Pemerintah Pusat, pejabat daerah yang kena. Buktinya SK itu sudah dicabut. Artinya, itu pengakuan dari Pemerintah Pusat kalau (SK itu) keliru. Tapi hanya karena nama saya dicantumkan sebagai ketua tim, lalu saya salah,” ujarnya.

“Sementara tanah itu, dari dana Rp1,7 miliar, di tempat yang sama dan dengan budget APBD 10 hektar, dia mendapat 21 hektar. Jadi kita pun nda tahu kerja yang benar gimana lagi,” pungkas Tambul Husin.

Awal Kasus

Kasus ini bermula dari rencana Bupati Kapuas Hulu saat itu, Abang Tambul Husin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam suatu rapat pertemuan, akan kebutuhan lahan untuk Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah.
Akhirnya lokasi disepakati di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau. 

Pertimbangannya untuk wilayah yang sekarang tidak lagi memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran, karena sering banjir. Sementara wilayah lain di Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin-Kalis) lokasinya adalah rawa–rawa, sehingga tidak mungkin dijadikan lokasi Komplek Perkantoran.  

Gagasan lokasi pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, ditindaklanjuti dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara lisan Raden Amas Sungkalang saat menjabat sebagai Asisten I Setda Kapuas Hulu, yang kemudian masuk dalam APBD 2006.  

Untuk melancarkan gagasannya, sekitar akhir tahun 2005, Abang Tambul Husin, menghubungi Daniel alias Ateng (Direktur PT. Arung Benoa Nusantara).

Ateng adalah pemilik tanah dengan jumlah yang besar di lokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau. Tambul Husin meminta Ateng menjual tanahnya.

Lahan milik Ateng di Desa Pala Pulau disebut untuk usaha penambangan pasir dan batu. Dia pun meminta bantuan Kepala Desa Pala Pulau, Antonius Husin untuk mencarikan tanah lain di sekitar lokasi dan menyerahkan uang Rp975 juta.
Antonius Husin lantas mendapatkan tanah seluas 32 hektare. Dia mengaku membelinya dari masyarakat Dayak Iban, atas bantuan Tri Tegastanto dan Agung, dan menyerahkannya kepada Ateng. 

Selanjutnya, Ateng bermaksud membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah-tanah tersebut dan meminta bantuan Arry Gunawan dan Raden Amas Sungkalang mencarikan dan meminjam 13 nama pemilik tanah.  Tujuannya untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda Kapuas Hulu, setelah sebelumnya mendapatkan saran dari Febri Diansyah, dari Kantor Badan Pertanahan Kapuas Hulu. Pasalnya, penerbitan sertifikat tanah di atas 21 hektare menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

Demi memudahkan penerbitan sertifikat, diusulkan tanah tersebut dipecah seolah dimiliki 13 orang. Padahal, ke-13 nama itu tidak memiliki tanah di Desa Pala Pulau.

“Ini sebagaimana lokasi yang semula diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas Pemerintah Kapuas Hulu, kemudian menjadi pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga). Ada pula gedung serba guna dan pembangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu masih pada tahap pembangunan tiang pancangnya,” tulis risalah sidang kasasi Ateng di Mahkamah Agung dengan Nomor:2148K/PID.SUS/2015.

Beberapa nama yang dipakai untuk sertifikat tanah tersebut adalah Christiana (istri Antonius Husin); Antonius Usman dan Herlina Kusumawati (abang dan adik ipar Sungkalang); Herman Toni (saudara Ateng); Andreas, Adrianus, Taufik Lawrensius, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka (para karyawan Ateng).  
Beberapa dari mereka dipinjam identitas dirinya untuk keperluan membuat alas hak atas tanah. Yaitu pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah. Di mana surat-surat dimaksud digunakan dan dijadikan dasar pembayaran ganti rugi atas tanah kepada ke-13 orang dimaksud.

Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan belanja modal pada Kegiatan Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kapuas Hulu seluas 10 hektare Rp1,782 miliar. Panitia Pengadaan Tanah Pemda pun dibentuk dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006, 15 Februari 2006, sehingga berimplikasi perbuatan melawan hukum.

Kondisi Lahan

Akibat tersangkut masalah hukum, lahan yang kini dibangun Kantor Bupati Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau pun terbengkalai. Di lokasi sudah didirikan bangunan Kantor Bupati yang megah, hanya sejak selesai dibangun sampai saat ini, bangunan tersebut belum difungsikan oleh Pemda Kapuas Hulu.

Bangunan yang jauh dari pemukiman penduduk tersebut tak terurus. Beberapa bagian yang didominasi dinding kaca pun hancur lebur dilempar orang. Parahnya, area itu malah dijadikan lokasi  pacaran sampai pesta miras. Halamannya yang luas pun sempat jadi arena balap liar. 

Tidak jauh dari kemegahan tersebut, terdapat bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kapuas Hulu yang sama besarnya. Hanya saja, bangunan Bina Marga ini sangat terurus dan dilengkapi dengan pengamanan serta pagar untuk membentengi tindakan kriminal yang mungkin terjadi.

Untuk mencapai lokasi, akses jalan masih berbatu. Bangunan-bangunan itu pun berdampingan dengan bangunan Rumah Adat Dayak Kapuas Hulu. Dari Kantor Bupati Kapuas Hulu lama, jaraknya kurang lebih dua kilometer.
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero tak berani komentar banyak soal status lahan dan bagaimana kelanjutan pembangunan.

"Saya belum bisa komentar karena masih dalam proses, kita tunggu saja hasilnya sampai final," katanya.

Ketokohan Tambul

Meski menyandang status tersangka, sosok Tambul Husin dipandang kharismatik oleh warga Kapuas Hulu. Maklum, dia sepuluh tahun menjadi Bupati Kapuas Hulu. Adiknya, Abang Muhammad Nasir meneruskan tongkat kepemimpinan itu dengan lama waktu sama. 

Warga Putussibau, Vina memyampaikan, Abang Tambul Husin merupakan sosok pemimpin yang kharismatik serta peduli terhadap masyarakat. Selain itu, dia juga memiliki pribadi yang ramah dan santun.

"Beliau ini merupakan orang yang cerdas, juga pernah memimpin Kapuas Hulu selama dua periode," terangnya.

Vina pun meminta aparat penegak hukum agar melakukan proses hukum secara adil dan profesional.

"Kami berharap Abang Tambul Husin tidak bersalah dalam kasus ini, apalagi bila mengingat kontribusinya sangat besar dalam membangun Bumi Uncak Kapuas selama ini," harapnya.

Warga lain, Gusti menceritakan sepengetahuannya, Abang Tambul Husin berasal dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya bermata pencarian sebagai nelayan di wilayah Nanga Bunut.

"Beliau ini sudah biasa merasakan hidup  susah. Sebelumnya pernah juga menjadi dosen sebelum menjadi Bupati," tuturnya.

Tambul dikenal sangat gigih dalam berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Dia rela merantau jauh meninggalkan kampung halamannya hanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. "Sampai akhirnya berhasil kuliah di Pontianak," jelasnya. (sap/sms/bls/has)