Sabtu, 21 September 2019


Berebut Pimpinan DPRD Kalbar

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 179
Berebut Pimpinan DPRD Kalbar

Grafis Wesi

PONTIANAK, SP – Siapa figur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat (DPRD Kalbar) mulai terlihat jelang pelantikan para anggota Dewan terpilih hasil Pileg April 2019 lalu. Direncanakan, ke-65 anggota DPRD Kalbar periode 2019-2024 akan dilantik pada 30 September mendatang. Keberadaan wajah baru di DPRD Kalbar membawa angin segar untuk perubahan sekaligus “ancaman” bagi legislator senior.

Terlebih figur-figur baru DPRD Kalbar yang terpilih peraih suara terbanyak di internal partai, pengurus partai, juga terbilang muda.
Unsur pimpinan DPRD Kalbar akan diisi oleh caleg terpilih dari empat partai politik pemilik suara (kursi) terbanyak.

Kursi Ketua DPRD Kalbar akan ditempati PDI Perjuangan setelah menempatkan 15 wakilnya di parlemen. Capaian sama pada periode sebelumnya. Posisi wakil ketua diisi masing-masing dari Golkar, Nasdem dan Gerindra yang mendapat masing-masing delapan kursi.
Dari PDI Perjuangan, nama Angeline Flemaco santer disebut berpeluang menduduki kursi Ketua DPRD Kalbar.

Periode lalu, jabatan ini ditempati M. Kebing. Angeline Flemaco, caleg PDI-Perjuangan daerah pemilihan Landak, merupakan peraih suara tertinggi di Kalbar dengan 76.497 suara. Selain itu, dia merupakan anak kedua mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis yang juga Gubernur Kalbar dua periode. Kakak Angeline, Karolin Margret Natasa adalah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar periode 2019-2024.


Diketahui, PDI-P memiliki aturan internal. Mereka yang dapat menjabat di parlemen, harus masuk struktur kepengurusan partai. Kedudukan ketua berada paling tinggi. Menyusul sekretaris, bendahara, dan lainnya. Angeline sendiri merupakan Wakil Sekretaris Eksternal PDI Perjuangan Kalbar periode saat ini.


Dari hasil Pemilu tahun ini, nama M Kebing juga lolos parlemen. Dia berasal dari Dapil Kalbar 7 dengan meraih 19.732 suara. Dalam struktur DPD PDI Perjuangan Kalbar kini, dia menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Kehormatan.


Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar, Karolin Margret Natasa mengatakan, sesuai dengan surat edaran dan intruksi partai, penentuan unsur pimpinan di DPRD Kalbar ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Ada seleksi yang dilakukan oleh DPP PDIP. Untuk kabupaten/kota se-Kalbar sudah melakukan seleksi. Kita tinggal menunggu hasilnya saja," ujar Karolin yang juga Bupati Landak ini, Selasa (10/9).


Dikatakannya, dalam aturan, minimal ada tiga nama yang diajukan. Namun, dia enggan membeberkan tiga nama dimaksud. Nama Angeline Flemaco salah satu di antaranya.


"Dari tiga nama itu, akan dipilih lagi oleh DPP dan ditentukan siapa yang mengikuti fit and proper test," jelasnya.

Ditanya bagaimana peluang Angeline Fremalco, dia pun enggan berkomentar panjang.

"Itu tergantung DPP," singkatnya.

Sementara Angeline sendiri menyerahkan pemilihan pimpinan DPRD Kalbar ke DPP PDI Perjuangan. Menurutnya, mekanisme internal partai tengah berjalan. Dia yang memiliki suara terbanyak, mengatakan, prestasi itu tidak serta-merta membuatnya jadi pimpinan Dewan. 

"Intinya, apa pun hasil keputusan DPP, kami sebagai petugas partai siap menjalankannya," ucapnya.

Sebagaimana PDI Perjuangan, penentuan unsur pimpinan DPRD Kalbar dari partai Golkar pun masih alot. Dalam Rapat Pleno DPD Partai Golkar Kalbar, pada Jumat (6/9) lalu, diputuskan tiga orang yang memenuhi syarat partai untuk diusulkan ke DPP Golkar. Mereka adalah Prabasa Anantatur, Suma Jenny Heryanti dan Zulkarnaen Siregar. Namun, peserta rapat menginginkan tiga nama tambahan.
Nama-nama tambahan itu adalah Arief Rinaldi, Eddy R Yacoub, dan Usmandy.

Dalam penentuan nama yang diusulkan, Golkar berpedoman pada SK Rapimnas Golkar Nomor 02 Tahun 2013 yang disempurnakan dengan SP 29 Tahun 2019. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk jadi Wakil Ketua DPRD dari Golkar, di antaranya berasal dari unsur pengurus harian Dewan Pimpinan Golkar sesuai tingkatannya, pernah menjadi anggota DPR minimal di tingkatannya, berpendidikan minimal strata 1, memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan tidak pernah menjadi anggota parpol lain.

"Setelah tiga nama ini disepakati, disetujui, sudah diketok palu memenuhi persyaratan. Ternyata forum masih berkembang sehingga bergulirlah keinginan untuk menambah calon pimpinan yang lain karena dianggap yang lain punya hak dan kesempatan yang sama yakni poin 7 (SP 29 Tahun 2019) dari kriteria itu," jelas Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I DPD Partai Golkar Kalbar, Junaidi Bustam.

Poin tersebut berbunyi, apabila poin 1 sampai 6 tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan harus mendapatkan persetujuan dari satu tingkat di atasnya. Namun poin tersebut dinilai multi tafsir.

"Ada yang mengatakan pasal karet dan segala macam, namun itu tertuang dalam aturan. Bagi yang sudah memahami aturan itu, dia akan mengerti, tapi bagi yang tidak paham atau mengikuti dari mana datangnya poin 7 tersebut tentu akan menggunakan untuk mengakomodir," terangnya.

Alhasil, ada enam nama yang masuk. Padahal, menurutnya, kriteria penentuan dalam poin 7 itu hadir lantaran dalam Rapimnas beredar aspirasi yang mengeluhkan setiap pengajuan calon pimpinan DPRD selalu didominasi elit partai dan hanya mengusulkan satu nama ke DPP.


Dari pasal tersebut, ungkap Junaidi, khususnya bab 3, pasal 5, poin 6, DPD mengirimkan tiga nama untuk menghindari kekuatan elit partai yang mencoba mengusulkan satu nama. Jumlah tiga nama karena di DPRD seluruh Indonesia minimal satu fraksi berisi tiga orang, baru bisa dicalonkan sebagai pimpinan jika mempunyai suara terbanyak.

“Pengalaman DPD seluruh Indonesia untuk memenuhi keinginan tiga nama banyak kendala, misalnya Kayong Utara mendapatkan pimpinan Dewan, namun jumlah fraksinya hanya tiga orang dan ada yang tidak memenuhi kriteria. Sehingga untuk memenuhi tiga nama digunakan poin 7 untuk memenuhi, sehingga tidak memenuhi kriteria diperbolehkan menggunakan rekomendasi dari satu tingkat di atasnya," paparnya.


Sementara pada kasus DPRD Kalbar, sudah didapat tiga nama yang memenuhi kriteria aturan.

"Jika kita beranjak dari filosofinya, dengan adanya tiga orang memenuhi kriteria maka unsur untuk pengajukan sudah terpenuhi. Sebenarnya tidak perlu menambah kader yang lain untuk diusulkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang ada," imbuhnya.


"Dari pleno itu sebenarnya sudah diputuskan, yang memenuhi kriteria dan belum memenuhi kriteria. Setelah dikualifikasi tiga orang yang memenuhi kriteria adalah Pak Prabasa, Bu Tina, dan Zulkarnaen. Sementara yang belum memenuhi kriteria itu Arief, Pak Eddy Yakob, dan Pak Usmandy. Enam nama ini diserahkan ke DPP Golkar, DPP lah yang akan memutuskannya," ujarnya.

Apalagi menurutnya, kebijakan kriteria pimpinan Dewan sesuai dengan Rapimnas yang disempurnakan dengan SP 29 Tahun 2019. Di mana, awalnya enam kriteria, lantaran adanya perubahan sistem Pemilu, maka poin berkaitan dengan perolehan suara dihilangkan.

“Jadi, perolehan suara (terbanyak) itu tidak lagi menjadi kriteria. Namun, hanya menjadi bahan pertimbangan saja. Yang paling penting itukan sesuai dengan SK 02. Kemudian di sisi lain ada aturan yang menyatakan harus memenuhi minimal tiga orang yang memenuhi kriteria," jelasnya.

“Siapa pun yang ditetapkan oleh DPP itulah yg terbaik bagi Golkar Kalbar. Karena semua dilakukan secara terbuka dalam rapat pleno. Dan melalui moment ini saya berkewajiban menyampaikan kepada kader agar tidak keliru dalam mendapatkan informasi,” imbuhnya.

Satu di antara nama calon tambahan, Arief Rinaldi merupakan peraih suara terbanyak di Golkar Kalbar. Dia juga anak dari Ketua DPD Golkar Kalbar, Ria Norsan. Dikonfirmasi, Arief mengatakan sebelum dirinya mengajukan diri sebagai calon unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar, semua telah didiskusikan ke DPP. Menurutnya, DPP memberikan kewenangan penetapan di rapat pleno partai. Dari pleno tersebut, katanya, kader muda diapresiasi untuk menambah pengalaman.

"Kita yang muda tidak dipandang sebelah mata. Kebetulan saya sendiri dari unsur pemuda," ucapnya.

Dia mengklaim partainya memberikan kesempatan kepada semua unsur, baik yang muda maupun yang telah senior. Arief pun mengamini jika suara terbanyak tidak lagi diprioritaskan untuk menjadi unsur pimpinan DPRD. Namun menggunakan sistem skorsing dengan berbagai item yang harus dipenuhi.

“Saya bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjadi calon unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalbar. Sampai saat ini dari DPP masih belum keluar hasil, masih digodok," jelasnya.

Dia menerangkan koordinasinya ke DPP Golkar hanya untuk menanyakan mekanisme pemilihan unsur pimpinan. Tidak untuk melobi agar dipilih. Ketua KNPI Mempawah ini pun mengaku tak berambisi menjadi pimpinan DPRD Kalimantan Barat.
Arief mengatakan sosok Ria Norsan (ayahnya) tidak pernah mengarahkan dalam pemilihan unsur pimpinan DPRD.

“Beliau (Ria Norsan) salah satu mentor saya,” pungkasnya.

Adem Ayem


Berbeda dengan PDI Perjuangan dan Golkar, nama calon Wakil Ketua DPRD Kalbar dari Gerindra dan Nasdem sudah didapat. Untuk Gerindra, wakilnya periode lalu, yang juga Ketua DPW Gerindra Kalbar Suriansyah kembali duduk di posisi Wakil Ketua DPRD Kalbar periode mendatang.

“DPP Gerindra sudah menetapkan saya untuk kembali menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2019-2024. Sedangkan untuk Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalbar, DPP telah menetapkan Yuliana,” ungkap Suriansyah.

Suriansyah menjelaskan, dibanding Heronimus yang juga diusulkan untuk menjadi Ketua Fraksi Gerindra, DPP Gerindra menilai Yuliana lebih memiliki kapasitas untuk memegang jabatan tersebut.


“Beliau (Yuliana) sudah berpengalaman, karena sudah menjadi Dewan tiga periode dan secara teknis pun dinilai mampu untuk memegang jabatan Ketua Fraksi Gerindra,” ucap Suriansyah.


Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai NasDem Kalbar, Luthfi A. Hadi mengungkapkan, sudah mengusulkan tiga nama ke DPP NasDem untuk menjadi pimpinan DPRD Provinsi Kalbar. Ketiga nama tersebut terdiri atas Michael Yan Sri Widodo, Subhan Nur, dan Syarif Amin Muhammad Assegaf.

“Dua minggu lalu usulan kita itu sudah dirapatkan di DPP Partai NasDem,” kata Luthfi.

Berdasarkan kriteria untuk ditetapkan sebagai unsur pimpinan DPRD, kata Luthfi, seperti perolehan suara, kepengurusan, loyalitas, tingkat pendidikan dan lainnya, DPP NasDem menetapkan Syarif Amin Muhammad Assegaf sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2019-2024.

“SK-nya (Surat Keputusan) sudah ada. Sekarang dipegang Pak Syarif Abdullah Alkadrie (Ketua DPD NasDem Kalbar) sejak tiga atau empat hari lalu,” ungkap Luthfi.

DPD Nasdem Kalbar pun dipastikan akan menjalankan keputusan tersebut.

“Pada prinsipnya, kita mendukung apa yang diputuskan DPP NasDem itu,” tutup Luthfi.

Sementara Syarif Amin Muhammad, mengaku siap jika ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kalbar. Sebagai kader partai, dia bersedia ditempatkan di mana saja dan mengemban amanah yang diberikan.

"Sebagai kader saya menerima saja, jika informasinya saya sebagai wakil ketua, alhamdulillah. Saya terima, bersyukur kepada Allah SWT dan bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya," katanya.

Syarif Amin pun menyebut sudah mendapat dukungan berbagai pihak. Salah satunya dari para rekannya di DPRD Kalbar.

"Mudah-mudahan dukungan ini menjadi amanah untuk saya dan saya bisa menjalankan amanah dari partai dan kawan-kawan dan masyarakat tentunya," timpal Amin.

Dia menjelaskan unsur pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial. Selain itu sebagai pimpinan dan kader Nasdem, dia akan berkoordinasi dengan partai. Dengan demikian partainya yang memiliki jargon pembaharuan dan reformasi tetap melekat di diri masing-masing sebagai kader.

"Sebagai perwakilan dari masyarakat, kami sangat berkepentingan untuk bisa mengemban amanah dari masyarakat sehingga masyarakat yang memilih kita bisa menikmati pembangunan di Kalbar," katanya. (din/dvi/iat/bls
/has)