Sabtu, 21 September 2019


Luas Lahan Sawah Kalbar 217.035 Hektare

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 54
Luas Lahan Sawah Kalbar 217.035 Hektare

SEDOT AIR TANAH - Petani menyedot air tanah dengan menggunakan mesin pompa untuk mengairi sawahnya di sebuah desa.

PONTIANAK, SP - Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, lahan sawah yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalbar ditetapkan seluas 217.035 hektare. Sebelumnya, dari data Dinas Pertanian seluas 302.037 hektare dan dari data BIG seluas 155.815 hektare.

Hal ini terungkap saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI ekspos sekaligus menyerahkan hasil integrasi data lahan sawah baku di Kalbar, Rabu (11/9).

Kegiatan ekspose tersebut dihadiri antara lain oleh Gubernur Kalbar, Suarmidji, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalbar, Heronimus Hero, para bupati dan wakil bupati, atau diwakili dinas pertanian se- Kalbar, serta pihak lainnya.

“Sebelumnya, data-data soal lahan pertanian beda-beda. Namun, kini di bawah komando Wakil Presiden, lembaga terkait dilakukan pembagian tugas, sehingga menghasilkan integrasi seperti saat ini yang diekspos,” ujar Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Sri Mujitono.

“Data yang ada tentu nantinya tentu dinamis karena di lapangan bisa jadi ada penambahan atau berkurang karena alih fungsi lahan ke perumahan, areal industri dan lainnya,” sambungnya. 

Menurut dia, data yang ada tentu menjadi satu data untuk semua, mulai dari tingkat kementerian hingga kabupaten. 
“Data dan kesepakatan yang ada tentu menjadi komitmen bersama. Ini tentu menjadi acuan dan satu data untuk bersama,” kata dia.

Pihaknya mengapresiasi kepada pencatat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), baik tingkat provinsi maupun kabupaten atas kinerjanya selama ini.

Ia berharap, data yang ada terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalbar.

“Khusus dari sisi kami, saya minta kepala kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik retribusi, PTSL, dan penanganan masalah, pengadaan tanah serta lainnya untuk terus koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tanpa koordinasi tersebut mungkin tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, sekitar 84 ribu hektare lahan baku sawah di Kalbar tidak masuk dalam penetapan data Kementerian ATR/BPR RI, sebagaimana hasil ekspos integrasi data lahan di daerah itu.

“Berdasarkan hasil verifikasi atau validasi versi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di lapangan yang ditetapkan lahan sawah di Kalbar 217.035 hektare. Sebelumnya, data dari kita seluas 302.037 hektare. Artinya ada selisih 84 ribuan hektare yang tidak ditetapkan,” ujar Heronimus. 

Heronimus menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan data integrasi lahan tersebut, karena hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dari berbagai lembaga pemerintah.

“Hanya saja data yang ada tentu berdampak pada program dan perhitungan produktivitas padi kita. Kemudian data yang ada itu divalidasi di lapangan periode April hingga Agustus. Padahal, masa tanam kita yang banyak pada September hingga Oktober,” tambahnya.

Dampak data integrasi yang ada, kata dia, dilihat dari program, mempengaruhi pada jumlah bantuan bibit dan pupuk serta pendampingan lainnya.

“Sedangkan dari sisi produksi padi yang ditanam dan tidak ditetapkan, otomatis tidak akan tercatat. Yang tercatat tentu yang masuk dalam penetapan. Padahal, tanamannya ada di lapangan,” katanya.

Menurutnya, data integrasi yang ada dinamis dan pihaknya akan terus memperbaharui data dengan maksimal. 

“Soal status atau penetapan bagi kami tidak masalah. Hanya saja berkaitan di lapangan yang mesti kita terus sesuaikan atau sesuai di lapangan,” lanjutnya.

Terkait Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar masih di kisaran 93 poin di mana dipengaruhi banyak indikator. NTP bukan hanya melekat pada tugas fungsinya, bahkan melibatkan banyak pihak.

“Tugas kita melakukan pendampingan dalam budidaya atau produksi serta meningkatkan kualitas. Kita juga memberikan rekomendasi prospek pertanian apa yang menjanjikan. Soal harga komoditas pertanian itu masuk ke mekanisme pasar dan juga perlu pendampingan dari instansi lainnya atau pihak lainnya,” jelasnya. (ant/bah)