Sabtu, 21 September 2019


Pendapatan Daerah Ditetapkan Rp5,89 Triliun

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 44
Pendapatan Daerah Ditetapkan Rp5,89 Triliun

DISETUJUI - Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemprov Kalbar disetujui jadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Balairung Sari, Rabu (11/9).

PONTIANAK, SP - DPRD Provinsi Kalbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemprov Kalbar menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar di Balairung Sari, Rabu (11/9).

Kesepakatan dan persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD Kalbar. 

Pendapatan daerah untuk anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2019 yang semula ditargetkan sebesar Rp5,76 triliun lebih, setelah dilakukan pembahasan, target tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp5,89 triliun lebih.

Sekda Kalbar, AL Leysandri mewakili Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa penyusunan rancangan perubahan APBD tersebut telah disyaratkan dalam Permendagri No 38 Tahun 2018. 

Dimulai dengan pembahasan  Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dilanjutkan dengan penyusunan  Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Terlaksananya mekanisme tersebut merupakan wujud kepedulian dan kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengimplementasikan regulasi peraturan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalbar. 
 
"Pokok-pokok rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah mengalami koreksi dan pembenahan seperlunya, sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui rapat gabungan antara Pemerintah Provinsi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar," kata AL Leysandri.
  
Dari sisi belanja daerah, kata Sekda, setelah dilakukan pembahasan pada rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif, anggaran belanja dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2019 mengalami penambahan, dari semula yang direncanakan sebesar Rp5,91 triliun lebih menjadi sebesar Rp6,21 triliun lebih.
 
"Untuk pembiayaan daerah, yang semula ditargetkan sebesar Rp150 miliar bertambah sebesar Rp214,91 miliar,  atau meningkat 143,27 persen sehingga menjadi sebesar Rp364,91 miliar, dimana penambahan tersebut merupakan penambahan dari realisasi SILPA dari APBD tahun anggaran 2018. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp50 miliar," jelasnya. 
 
Kepada tim anggaran pemerintah daerah beserta pimpinan SKPD Provinsi Kalbar diharapkan untuk segera menyusun Dokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen teknis untuk melaksanakan dan merealisasikan kegiatan. 

Kepada aparatur pengawasan pemerintah daerah, Sekda berharap agar dapat terus mencermati, meneliti dan mengawasi pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kalbar.

"Termasuk pihak-pihak terkait sehingga target dan sasaran kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat terpenuhi secara efisien dan efektip," jelasnya.
 
Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Kalbar tersebut diawali dengan pendapat akhir oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar. 

Semua fraksi telah menyetujui Rancangan Perda Perubahan APBD tersebut dapat menjadi Perda, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. (iat/bah)

Tingkatkan IPM Kalbar

Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar, Miftah berharap dengan adanya perubahan APBD itu, serapan anggaran sesuai dengan komitmen pemerintah dan legislatif supaya tepat sasaran dan sesuai target yang telah disepakati. 

"Masyarakat menunggu pembangunan daerah, infrastruktur dan sebagainya. Banyak sekali harapan kita untuk perubahan APBD itu," jelasnya. 

Terkait optimalisasi penyerapan anggaran dari badan anggaran, pihaknya minta kepada eksekutif, dalam hal ini dinas terkait, yang berhubungan secara langsung pada kepentingan masyarakat. 

Miftah berharap terwujud pemerintahan yang dapat melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah. Semua yang disampaikan dewan itu adalah bagian dari masukan yang sifatnya memberi semangat dan memacu pemerintah supaya visi misi gubernur dilaksanakan.

“Apalagi yang berkaitan dengan desa mandiri yang masuk juga dalam prioritas pemerintah daerah,” katanya. 

Miftah juga berharap pemerintah provinsi mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks pembangunan desa dan seluruh program gubernur dapat tercapai. (iat/bah)