Minggu, 20 Oktober 2019


Warga Dayak Kecam Wiranto

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2467
Warga Dayak Kecam Wiranto

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto diprotes peladang, masyarakat tani di Kalimantan Barat. Mereka keberatan dituding sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi dan makin meluas. 

Karhutla saat ini menyelimuti Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap semakin menganggu aktivitas masyarakat. Di Kabupaten Ketapang, Minggu pagi, (15/9), ribuan umat Muslim melaksanakan salat Istisqa (memohon hujan) di halaman Masjid Agung. Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat  memperpanjang libur sekolah. 

Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Yulius Yohanes mengatakan, pernyataan Wiranto, bisa timbulkan kemarahan masyarakat suku Dayak. Dia menilai ucapan itu seperti mengambinghitamkan orang Dayak. Pasalnya, sebagian besar suku Dayak bekerja sebagai petani ladang dengan sistem bakar di Kalimantan.

“Kendati tidak menyebut suku Dayak pembakar lahan ladang, tetapi menuding peladang di Kalimantan dan Sumatera penyebab kebakaran lahan, otomatis kambinghitamkan orang Dayak,” kata Yulius Yohanes, Minggu (15/9).

Cara berladang tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat. Tradisi turun temurun yang berlangsung dalam hidup masyarakat Dayak. 

Dikatakan Yulius, dalam menjalankan tradisi itu, ada aturan yang dipegang untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Dimulai dengan musyawarah antarwarga secara berkelompok, dilanjutkan dengan ritual meminta kepada leluhur dan Tuhan agar ladang mendapatkan hasil melimpah.

“Menjaga agar pembakaran lahan tidak merusak hutan dan lingkungan di sekitarnya,” tegas Yulius. 

Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak ini menjelaskan, berladang dengan sistem bakar sudah dilakukan ribuan tahun. Masyarakat selalu perhitungkan agar kobaran api tidak merembes. 

Mereka membuat batas api dengan parit. Bakar ladang dilakukan secara bertahap. Sebelum dimulai, saat pembakaran hingga akhir pembakaran, dilaksanakan dengan ritual.

“Pertengahan September 2019, sudah lewat musim bakar lahan ladang bagi suku Dayak. Sekarang memasuki musim menugal (masa tanam), tapi peladang masih jadi kambing hitam," ungkapnya.

Terlebih, kebakaran lahan terjadi di lahan gambut. Sementara peladang Dayak tidak menggarap gambut. Apalagi, kata Yulius, sejumlah bukti menunjukkan banyak warga ditangkap karena bakar lahan milik perusahaan kelapa sawit. Cara itu dipakai karena biaya pembersihan lahan dengan sistem bakar lebih murah. 

“Itu artinya masyarakat dibayar bakar lahan perusahaan. Ada banyak perusahaan disegel karena lahannya terbakar atau dibakar. Tahun 1970-an ke bawah tidak ada musibah kebakaran yang meluas. Tapi saat investasi perkebunan kelapa sawit meluas sejak tahun 1970-an ke atas, maka kebakaran terus meluas," ungkapnya.

Yulius menyatakan, pernyataan Wiranto bentuk ketidakpahaman pemerintah terhadap kehidupan masyarakat adat. Di mana hak-hak masyarakat adat dilindungi dunia internasional sebagaimana Deklarasi Hak-hak Penduduk Pribumi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/295, tanggal 13 September 2007. Hutan, terutama lokasi situs pemukiman dan pemujaan, telah dijadikan simbol dan sumber peradaban suku Dayak dengan sistem religi berakar dari legenda, mitos, adat istiadat dan hukum adat Dayak.

“Sangat mustahil orang Dayak bakar hutan, karena sama saja dengan menghancurkan peradabannya, karena hutan bagi kebudayaan suku Dayak sebagai simbol dan sumber peradaban. Belum dimulainya pembangunan fisik di lokasi Ibu Kota Kegara di Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah terjadi benturan peradaban melalui pernyataan tidak berdasar dari Wiranto," tegas Yulius.

Koordinator Adat Istiadat, Budaya dan Hukum Adat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Landak, Vinsensius Syaidina menyebut pernyataan Wiranto sangat sensitif. Jika pun itu bentuk kekhilafan, menurutnya, generalisasi itu tak sesuai.

"Pernyataan itukan jelas akan menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita luruskan saja, kita ambil positifnya," katanya.

Dia juga menganggap pernyataan Wiranto merupakan ingatan kepada masyarakat supaya tidak sembarangan membakar apa pun di musim kemarau ini.

"Memang membakar lahan ini menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan secara turun temurun. Saya tidak menyatakan pernyataan Pak Wiranto itu salah. Tapi mungkin agak khilaf saat menyampaikannya. Sebaiknya bisa disebutkan karena pembakaran apa saja," terangnya.

Sementara Ketua DAD Sekadau, Welbertus Welly mengatakan pernyataan petinggi negara itu tak beralasan. Buktinya, pantauan titik api turut ditemukan di wilayah perkotaan.

“Kalau bakar ladang waktunya hanya sebentar. Karena bakarnya pun ramai-ramai. Sekelilingnya sudah dibersihkan agar api tidak merambat keluar. Itulah tradisi berladang dari zaman ke zaman," bebernya. 

Temenggung Suku Dayak Taman Hulu Kapuas, Kapuas Hulu, Petrus Tampang, menjelaskan ladang berpindah justru cara masyarakat adat Dayak menjaga ekosistem hutan. Lahan digarap bergilir, usai tanah yang dipakai berladang itu ditumbuhi pohon besar.

"Dalam masa puluhan tahun nanti kita kembali lagi untuk menggarap lahan yang sudah kita garap sebelumnya," jelasnya.

Petrus menjelaskan, pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat pun tidak terlalu luas. Pasalnya, mereka berladang hanya untuk dikonsumsi sehari-hari. Bukan untuk dijual. Kemampuannya pun terbatas pada tenaga, bukan alat modern.

"Gotong royong dan kebersamaan terjalin, selain itu masyarakat juga sangat bersahabat dengan alam karena mereka menyadari jika alam diperlakukan dengan baik, akan memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia," paparnya.

Adanya larangan membakar lahan pun bikin warga ketakutan. Walau ada batasan lahan diperbolehkan asal di bawah dua hektar, kenyataannya tak demikian. Padahal, masyarakat menggantungkan hidup di ladang mereka.

"Pola mencari makan demi memenuhi kebutuhan hidup yang diajarkan nenek moyang dahulu sudah sangat baik, jikapun ada yang melakukan perusakan hutan secara besar-besaran itu oleh perusahaan bukan masyarakat," katanya.

Protes ini dipicu oleh pernyataan Menko PolhukamWiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait  karhutla, di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9) pekan kemarin.

Wiranto menyebut kebakaran hutan dan lahan yang melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan, penyebabnya di antaranya ulah peladang. Berbekal peninjuannya ke langsung ke lokasi karhutla, Wiranto menemukan penyebab karhutla di antaranya alamiah karena kekeringan, dan 99 persen perbuatan manusia.

Perbuatan manusia itu dilakukan para petani yang secara tradisional dan turun temurun melakukan pembakaran hutan menjelang musim hujan. Menurutnya, hal itu sebenarnya sudah bisa dieleminasi.

“Karena mereka berladang, di situ peladang dengan cara bakar itu kami akan alihkan peladang tanpa bakar. Kami meminta para korporasi jadi bapak asuh untuk berikan pelatihan dalam membuka lahan, tidak dengan bakar,” ucap Wiranto saat konferensi pers di kantornya.

Tradisi tersebut, ungkap Wiranto, ternyata sudah turun temurun dilakukan. Sisa abu pembakaran bisa menjadi pupuk bila disirami hujan yang turun.

“Tapi ternyata tidak cukup untuk bisa penuhi peladang yang jumlahnya banyak. Tadi juga dilaporkan masih ada peladang yang notabene masyarakat miskin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan alat-alat berat untuk para peladang membuka lahannya. Akan tetapi, cara tersebut belum dilakukan dalam waktu dekat. Untuk sementara, lanjut Wiranto, pemerintah segera memasukkan mereka menjadi pasukan Mandala Agni, pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan.

"Tentu dapat intensif dapat gaji dan mereka hidup dari situ, daripada berladang dengan cara membakar, lebih baik mereka menjadi pasukan pemadam kebakaran yang mendapat gaji itensif yang bisa mencukupi hidup mereka," kata Wiranto.

Salat Istisqa

Ribuan masyarakat Kabupaten Ketapang melaksanakan salat Istisqa di halaman Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Minggu (15/9) pagi. Salat ini dilakukan sebagai ikhtiar meminta hujan kepada Allah untuk menanggulangi kondisi kabut asap yang semakin pekat di Ketapang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ketapang, Ustadz Faisal Maksum mengatakan, salat Istisqa yang dilaksanakan bertujuan untuk meminta kepada Allah agar dapat menurunkan hujan supaya bencana yang disebabkan oleh tangan manusia bisa teratasi.

“Karena asap sudah terlalu kuat pekatnya, kita berharap segera diturunkan hujan," ujarnya.

Dia mengajak seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama berdoa.

“Insyallah Allah akan meng-ijabah doa kita semua,” katanya.

Wakil Bupati Ketapang Suprapto mengaku kalau upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah dilakukan selama kurang lebih dua bulan lamanya, baik melalui pemadaman lewat udara hingga darat.

Selain upaya pemadaman yang terus dilakukan, kata Suprapto, Pemkab Ketapang berikhtiar dengan menggelar salat Istisqa untuk meminta kepada Allah agar menurunkan hujan, seperti harapan seluruh masyarakat dalam upaya penanggulangan Karhutla.

"Saat ini status tanggap darurat belum kita tentukan. Kita masih melakukan evaluasi dan kedepan kalau memang kondisi tidak memungkinkan dan harus ditetapkan status tanggap darurat, maka kita akan segera lakukan itu,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Pemkab Ketapang dalam APBD-Perubahan 2019 telah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp200 juta, sehingga total anggaran yang sudah dialokasikan (penanganan karhutla) seluruhnya mencapai Rp 500 juta.

“Semoga dengan dana ini cukup menanggulangi kesulitan dana yang kita alami dalam rangka operasional di lapangan,” katanya.

Suprapto mendukung langkah penegak hukum, termasuk Polda Kalbar dalam melakukan penyegelan lahan perusahaan. Ini dapat menjadi syok terapi terhadap perusahaan yang selama ini terkesan mengabaikan kewajiban pemeliharaan wilayah.

Berdasarkan pengolahan data LAPAN, Sabtu (14/9) hingga Minggu (15/9) pukul 07.00 WIB, Kabupaten Ketapang jadi wilayah terbanyak sebaran titik api. Jumlahnya mencapai 578 titik api. 

Disusul Kayong Utara sebanyak 216 titik dan Kubu Raya sebanyak 160 titik. 

Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta maaf karena kondisi udara sangat tidak sehat akibat karhutla. Dia meminta masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan.

“Saya minta hentikan kegiatan pembukaan lahan untuk apa pun dengan membakar,” kata Sutarmidji dalam akun media sosial facebook Bang Midji.

Mantan Wali Kota Pontianak ini menyebut titik api tak terkedali di sejumlah wilayah. Di antaranya Ketapang, Kayong Utara, Sintang dan Kubu Raya. 

“Sudah 103 perusahaan yang diperingatkan, ada 40 disegel, 15 yang diberi sanksi tidak boleh gunakan lahan selama tiga hingga lima tahun. Ada lima yang diusulkan cabut dan ada empat yang sedang proses hukum,” pungkasnya. (akh/dvi/nar/sap/teo/viv/bls/has)