Rabu, 23 Oktober 2019


Khairuddin: Semoga Partisipasi Masyarakat Efektif

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 64
Khairuddin: Semoga Partisipasi Masyarakat Efektif

WORKSHOP - Suasana Workshop pelatihan SP4N-LAPOR dan SIPP bagi Aperatul Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak di Aula Kantor Walikota Pontianak, kemarin.

Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) menyelenggarakan workshop Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dan Sistem Pelayanan Publik (SIPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak. 

Workshop itu merupakan program Optimalisasi Penggunaan LAPOR, SIPP, Open Data dan e-learning, kode wtik ASN melalui Teknikal Asistensi kepada Instansi/Lembaga dan Kampanye Publik, atas dukungan USAID-CEGAH, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat (Yappika) Jakarta dan 
Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro). 

Workshop diselenggarakan selama empat yakni 16-19 September 2019 di Aula Kantor Wali Kota Pontianak. Hadir pada kegiatan itu Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kepala OPD Kota Pontianak, pihak camat dan kelurahan, pejabat PDAM Kota Pontianak dan Rumah Sakit Kota Pontianak, perwakilan USAID CEGAH Empowering Indonesia’s Community of Accountability, Direktur Eksekutif  Yappika dan Pattiro. 

Direktur Eksekutif PBHK, Khairuddin Zacky mengatakan, tujuan SP4N-LAPOR yakni penyelenggara dapat mengelola laporan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik. 

Kemudian, penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam penyampaian laporan. 

“Selanjutnya, mengingkatkan kualitas pelayanan public, meningkatkan pemahaman peserta tetang SP4N-LAPOR! dan meningkatkan kapasitas peserta tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu,” jelas Khairuddin.

SP4N-LAPOR juga bertujuan membangun komitmen bersama untuk mengimplementasikan mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara baik yang berorientasi pada penyelesaian pengaduan.

“Dan menyusun rencana tindak lanjut terkait pengeloaan pengaduan pelayanan public,” terang Khairuddin.

Adapun SIPP bertujuan membangun komitmen bersama untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan aplikasi SIP dan menyusun rencana tindak lanjut terkait tahapan kegiatan penggunaan aplikasi SIPP.

“Target pelatihan ini diperuntukan bagi pengelola SIPP dan aparatur OPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan publik secara langsung,” kata Khairuddin.
 
Khairuddin menerangkan bahwa SP4N-LAPOR dan SIPP telah ditetapkan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. 

Dalam konteks regulasi yakni UU Pelayanan Publik, lanjut Khairuddin, telah mengatur pengelolaan pengaduan di antaranya Pasal 8 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi
pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi;  pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. 

Sementara Pasal 15, 20 dan 21 mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib menerapkan standar pelayanan. Salah satu yang harus tersedia dalam standar pelayanan itu adalah  adalah penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. 

“Di Pasal 18 menyebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan pengaduan yang diajukan. Pasal 36 ayat 1 secara tegas mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan,” terang Khairuddin.

Lebih lanjut, Khairuddin menerangkan bahwa selain regulasi itu, ada regulasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan pengaduan seperti Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

Adapula PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 yang telah direvisi dalam PermenPAN-RB  Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta PermenPAN-RB Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). 


Adapun aturan penerapan SIPP diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Pedoman Umum Kebijakan Negara dan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga menyusun Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Nasional dan mempromosikannya ke instansi-instansi pemerintah lainnya.

“Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel,” kata Khairuddin.

Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN, yang di dalamnya memuat informasi pelayanan publik, Indeks  Pelayanan Publik (IPP), Survey Kepuasan  Masyarakat (SKM), dan Survey Reformasi Birokrasi  (SRB) seluruh instansi pemerintah. 

Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat akses dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan memastikan akurasi informasi layanan publik ditampilkan oleh unit penyelenggaran layanan publik. 

“Melalui SIPP, diharapkan akan tercapai tujuan keterpaduan informasi  pelayanan publik, terwujudnya  pengawasan  dan partisipasi  masyarakat  yang efektif, dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,” ujar Khairuddin.

“Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dan pengaduannya melalui  www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), Mobile Apps LAPOR! (android), Twitter @ LAPOR708 dengan menyertakan tagar LAPOR,” sambung Khairuddin. (saiful bahri)