Rabu, 23 Oktober 2019


Martin Gagal Atasi Karhutla

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 136
Martin Gagal Atasi Karhutla

Grafis Koko

KETAPANG, SP – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mulai geram dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung reda. Gubernur meminta kepala daerah, khususnya Bupati Ketapang, Kubu Raya dan Kayong Utara, menindak tegas perusahaan perkebunan sawit, pemilik lahan konsesi yang terbakar. Bila perlu mencabut izin perusahaan.

Wilayah Kabupaten Ketapang menjadi salah satu sebaran titik api terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat.  Bupati Ketapang Martin Rantan dinilai gagal mengatasi karhutla di wilayahnya. 

Luasan lahan terbakar mencapai menurut data Mangga Agni mencapai 3.000 hektar. Sedangkan laporan Satgas Penanggulangan Darurat Bencana Kalimantan Barat, luas lahan yang terbakar 1.480,15 hektar.Dampak karhutla di Ketapang telah menyebabkan ratusan warga Ketapang dinyatakan terserang ISPA. 

Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) titik api di Kalimantan Barat dalam tiga hari terakhir terbanyak terdapat di Kabupaten Ketapang. Sejak Minggu (15/9), titik api terdeteksi di Ketapang jumlahnya 262 titik dari total 403 titik api di Kalbar. Padahal kabupaten urutan kedua yakni Sintang, hanya 67 titik. Di hari Senin (16/9), angkanya 128 titik dari 283 titik api se-Kalbar. Sedang Selasa (17/9), jumlahnya masih jadi yang terbanyak, 281 dari 643 titik api.

Dampak karhutla di Kabupaten Ketapang dalam empat hari belakangan menyebabkan 529 warga Ketapang terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). 

Makin meluasnya karhutla membuat Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melarang Bupati Kubu Raya, Ketapang dan Kayong Utara keluar daerah. Sutarmidji memerintahkan ketiga bupati itu menuntaskan masalah karhutla di wilayahnya masing-masing.

Gubernur mendesak ketiga bupati wilayah itu menindak tegas perusahaan perkebunan sawit yang lahan konsesinya terbakar, dan mencabut izin perusahaan. Terlebih, kasus karhutla terus terjadi dan tidak bisa ditanggapi secara parsial.
“Perizinan penggunaan lahan merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten dan pusat. Gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk memberi izin maupun mencabut izin,” kata Sutarmidji, Selasa (17/9).

Berdasarkan data yang dimilikinya, Sutarmidji menyatakan sebagian besar lokasi karhutla terjadi di lahan konsesi.  

Gubernur mendorong bupati berani memberi sanksi tegas pada perusahaan yang sengaja bakar lahan. Jika tidak, persoalan kabut asap tak akan pernah selesai. Bupati juga diminta cekatan mengawasi perusahaan di daerahnya. Salah satunya, memastikan mereka memiliki kelengkapan penanggulangan kebakaran.

“Jangan sampai saya minta datanya, baru sibuk mendata. Atau sudah diberi peringatan, baru perusahaan tersebut menyediakan perlengkapan penanggulangan kebakaran,” katanya.

Pemprov Kalbar sendiri sudah memperingati 133 perusahaan perkebunan. Sebanyak 40 di antaranya telah disegel dan 17 perusahaan diberi sanksi berdasarkan Pergub 39/2019.

“Daerah harus evaluasi kembali perizinan perusahaan, apabila ada lahan HTI (Hutan Tanaman Industri) tidak ditanam baiknya dicabut saja (izinnya), harus ada juga berapa HTI yang ada,” katanya.

Gubernur meminta semua pihak berpikir dan bertindak bahwa persoalan karhutla tidak boleh terjadi lagi tahun depan. Dia melihat, salah satu penyebab karhutla terjadi karena izin yang diberikan Pemkab pada perusahaan tidak selektif. Mereka pun tak berani menindak perusahaan yang melanggar.

"Bupati harus berani, Kementerian Lingkungan Hidup harus berani cabut izinnya. Kan Bupati dan kementerian yang memberi izin. Jadi menurut saya cabut saja, satu-satunya sanksi efektif itu cabut. Berhenti asap tahun depan, taruhan berani saya," tambahnya. 

Dia sendiri tak bisa merekomendasikan pencabutan izin karena kewenangan ada di Pemkab. Usulan itu harus datang dari bupati.

"Ada lima perusahaan yang diusulkan untuk dicabut, itu dari Sanggau semua," ungkapnya.

Dia pun memastikan akan lebih tegas. Di tahun pertama kepemimpinanya, Sutarmidji telah menerbitkan Pergub Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Karhutla, di dalamnya ada sanksi pembekuan izin lahan terbakar. 

Di tahun-tahun mendatang, dia menjanjikan perubahan.

“Jangan pikir saya gertak. Tidak ada gertak-gertak, tidak ada urusan saya. Kasihan masyarakat selama ini disalahkan," kesalnya.

Bupati Ketapang Martin Rantan mengatakan pemerintahannya sudah berupaya maksimal atasi karhutla. Martin berharap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang baru dilantik bisa menangani karhutla. 

"Kita akan terus berupaya menangani persoalan ini semampu kita sebagai manusia. Di samping itu, mari kita berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan, karena tanpa bantuan hujan walaupun dilakukan water bombing dengan empat helikopter tidak akan mampu," ujarnya.

Ketapang memiliki satuan tugas terpadu penanganan karhutla. Bupati bertindak sebagai pengarah. Di dalamnya, ada Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim dan selaku komandan penanangan adalah Sekretaris Daerah (Sekda).

“Secara teknis apa saja upaya yang sudah dilakukan bisa ditanyakan ke Sekda," katanya.

Terkait areal perusahaan di Ketapang yang terbakar, sudah ada penyegelan baik oleh Polda Kalbar maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Soal pemberian sanksi dari Pemkab, Martin menyebut akan mengkaji lebih dulu.

"Kalau memang ada pelanggaran terhadap peraturan perundangan tentu ada sanksinya. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi sosialnya dan efek berikutnya. Kalau seandanya kita melakukan penghentian atau pencabutan izin maka siapa yang akan bertanggung jawab terhadap 1.000 orang karyawannya. Terus nanti siapa yang akan didemo, orang akan minta makan karena kehilangan pekerjaan. Ini akan lebih parah. Makanya kita akan tangani secara komprehensif dan tidak sewenang-wenang. Namun, jika harus ada sanksi tentu akan diberikan jika memang terbukti bersalah," jata Martin.

Dia menegaskan tidak melindungi perusahaan. Tentang larangan dari Gubernur Sutarmidji, bupati tidak meninggalkan daerah, Martin menyatakan tetap berada di tempat, Ketapang.

“Kalau Pemkab Ketapang sama sekali tidak ada melindungi siapa pun. Semua kita lihat dari fakta di lapangan. Terkait kepala daerah dilarang keluar, saya memang tidak keluar dan ada di tempat,” ujarnya.

Lahan Perusahaan

Kepala Manggala Agni Daops Ketapang, Rudi Windra Darisman mengatakan luas areal terbakar lebih dari 3.000 hektar. Angka itu kemungkinan bertambah karena masih ada lahan terbakar yang belum diukur luasnya. 

Sebagian besar lahan terbakar terjadi di lahan konsesi. Di antaranya PT Arrtu Energi Resource, PT Putera Sawit Lestari, PT Sinar Karya Mandiri, PT Kayong Agro Lestari, PT Sukses Karya Sawit dan PT Hutan Ketapang Industri.

Dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Ketapang, Manggala Agni menerjunkan ratusan prsonel.

“Total personel yang memadamkan berjumlah 280 orang. Seluruh personel dibagi dua sektor.  140 personel di sektor utara dan 140 personel di sektor selatan," ungkapnya.

Lahan perusahaan yang terbakar kini tengah diselidiki Polda Kalbar dan Gakkum KLHK. Rudi memastikan kebakaran di area konsesi terus dipantau.

Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto mengatakan sudah menangani 10 kasus karhutla. Sembilan di antaranya kasus perorangan dan satu korporasi tengah diselidiki.

"Untuk korporasi yang saat ini kita lakukan penyelidikan yakni PT Prana Indah Gemilang yang terletak di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan pada Sabtu (14/9) telah kita lakukan pengecekan dan pemasangan spanduk segel larangan beraktivitas," tegasnya.

Dari hasil pengecekan luas lahan terbakar di areal perusahaan, didapat 30 hektar hangus. Pemeriksaan terhadap Pinsen selaku Asisten Lapangan, dan Mukhyar Faza selaku Pimpro PT Prana Indah Gemilang juga sudah dilakukan.

"Kita juga akan melakukan koordinasi dengan saksi ahli terkait, kemudian akan melakukan gelar perkara awal," akunya. 

Untuk skala Kalbar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kalbar, Adi Yani mengatakan sejak bulan Agustus sudah terdeteksi kebakaran lahan di areal perusahaan sawit dan HTI. Hal itu dilihat dari pemantauan satelit dan pengecekan lapangan.

"Kemudian diundang perusahaan yang terindikasi terbakar dan terbitlah Pergub 39 Tahun 2019. Dari data yang ada kita beri surat peringatan kepada perusahaan," jelasnya. 

Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK), kata Rudi, sudah meneruskan hasil penyidikan ke Kejaksaan terhadap tiga perkebunan sawit. 

Namun, dia belum bisa memastikan apakah sanksi yang diberikan, berupa sanksi administrasi, perdata, atau pidana. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur empat tahapan sanksi. Di antaranya teguran tertulis berupa surat peringatan, dan paksaan pemerintah yang tertuang di dalam Pergub 39/2019.

"Salah satu isinya, disegel dan jika lalai selama tiga tahun tidak boleh melakukan aktivitas dan jika disengaja selama lima tahun," jelasnya. 

Sementara sanksi pencabutan atau pembekuan izin kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

"Dilemanya di situ, karena Gubernur tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi pencabutan izin itu," sebut Rudi.

Sertifikat Hijau

Direktur Link AR Borneo, Agus Sutomo mengatakan perusahaan perkebunan sawit yang menjadi bagian dari asosiasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), berkomitmen melaksanakan pengelolaan sawit berkelanjutan, dan melarang perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar. 

Dikatakannya, ada kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Salah satu isinya, melarang perusahaan membuka lahan dengan cara dibakar. 

Jika ditemukan perusahaan terindikasi karhutla dan merupakan bagian dari RSPO, maka akan diberi sanksi berlebih. Di antaranya dilarang mengirim produk perusahaan, membuka land clearing, bahkan bisa mendesak pencabutan sertifikasi RSPO. 

Akibatnya, produk perusahaan tidak akan dibeli oleh pasar internasional. 

"Konsep itu lebih tegas sebenarnya," katanya.

Selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab mengenai perbaikan dan pemulihan dampak karhutla. Misalnya, perusahaan yang disegel atau ditetapkan sebagai tersangka, dalam proses hukumnya dilarang beroperasi. Nasib para buruh wajib diperhatikan dan lahan terbakar harus diperbaiki.

"Kan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itukan harus dipikirkan oleh pemerintah juga kan," tegasnya. 

Di sisi lain, pemerintah belum pernah bicara dengan masyarakat yang jadi korban karhutla. Baik itu Pemda, Pemprov maupun pusat. Padahal hal tersebut sudah jelas masuk dalam kebijakan yang telah tertera di kebijakan NDPE. 

"Bicara soal masyarakat korban ini, bukan hanya menyiapkan pelayanan kesehatan di tahap awal, namun juga berbicara yang rentan. Seperti balita, ibu hamil, mengandung, lansia. Itukan harus simultan, monitoringnya harus berkelanjutan. Tidak kemudian begitu hujan datang, api padam, padam juga pengobatan mereka," ujarnya. 

Begitu juga dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) milik pemerintah. Perusahaan yang masuk dalam ISPO dan terindikasi karhutla, izinnya harus dicabut oleh pemerintah. Pasalnya, ISPO meminta suatu perusahaan diberi mandatoring dan terjadi pelanggaran maka perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas. 

Dia menegaskan Pemprov harus menyiapkan rencana pencegahan. Apalagi Kalbar merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah hijau yang memiliki wilayah konservasi luas. 

“Pemprov juga sudah harus mengevaluasi tata ruang dan memperkuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta merancang pengobatan keberlanjutan bagi korban. Karena keadilan iklim harus didapatkan oleh masyarakat," tutupnya. (iat/sms/teo/bls/has)