Sabtu, 19 Oktober 2019


Setengah Hati Tindak Korporasi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 95
Setengah Hati Tindak Korporasi

Grafis Koko

PONTIANAK, SP – Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat (Walhi Kalbar) menilai penerapan hukuman dalam pengusutan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang melibatkan korporasi masih lemah. Bercermin pada pengalaman tahun lalu, ada lima korporasi yang diusut, tapi hukuman yang dijatukan hanya sanksi administrasi.

Di tahun ini, pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pihak terlibat dalam karhutla. 

Penanganan kasus karhutla di Kalimantan Barat dilakukan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyebutkan pihakya menangani 66 kasus karhutla. Sebanyak 25 kasus, berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan. 

Didi mengungkapkan, dari 66 kasus karhutla yang diusut, 15 kasus melibatkan korporasi, dua kasus di antaranya sudah masuk tahap penyidikan, dan 13 kasus masih penyelidikan. Sisanya, 51 kasus melibatkan perorangan. 

“Apabila tidak memenuhi unsur pidana, maka (perusahaan) akan dikenakan peraturan gubernur,” ujar  Irjen Didi Haryono
Menurut Kapolda, ancaman hukuman (korporasi) minimal tiga tahun penjara dengan denda Rp3 miliar, dan maksimal 10 tahun penjara, denda Rp10 miliar.

“Instrumen hukumnya, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan. Di situ ada unsur tindak pidananya,” ujar Didi.

Sementara hingga Sabtu (14/9) kemarin, pihak Kementerian LHK telah menyegel lahan milik 26 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu lahan milik perseorangan. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK meningkatkan proses penanganan empat kasus karhutla, tiga kasus libatkan perusahaan dan satu kasus perorangan ke tahap penyidikan. 

"Penyegelan ini diawali dengan monitoring titik panas dan titik api serta analisis spasial,” kata Kepala Seksi (Kasi) III Gakkum LHK Pontianak, Julian.

Julian menegaskan, penyegelan adalah langkah awal untuk melakukan pendalaman. Jika kemudian ditemukan bukti cukup, akan ditingkatkan ke penyidikan. 

"Penegakan hukum dilakukan, selain menindak tegas pelaku karhutla, juga sebagai upaya penyelamatan satwa liar," ucapnya. 

Dia memastikan, Balai Gakkum LHK Kalbar akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan penindakan kepada pelaku kejahatan karhutla. 

"Karhutla merupakan ancaman serius terhadap kerusakan ekosistem hutan dan lingkungan hidup," tegasnya.

Kepala Divisi Kajian, Dokumentasi dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan dalam kasus karhutla Kalbar, peran manusia dengan motif kepentingan tertentu tidak dapat dibantah. 

Pengalaman masa lalu, karhutla di sejumlah konsesi, tak disertai tindakan hukum tegas.

Tahun lalu, Kementerian LHK memang menyegel lima perusahaan sawit di Kubu Raya. Kelimanya, PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Namun, perusahaan hanya diberi sanksi administrasi, diminta melakukan upaya perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk mencegah karhutla dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

Adam menilai, lemahnya hukuman dan kemauan politik pemerintah membuat kasus karhutla terulang tahun ini. 

Sementara, proses pencegahan, evaluasi serius atas perizinan konsesi perkebunan sawit maupun perkebunan kayu, belum dilakukan sekalipun. Padahal, Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium izin hutan alam dan gambut, sudah lima kali diterbitkan.

“Inpres terakhir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang dalam perjalanannya juga belum mendapat perhatian serius, terutama oleh pemerintah di daerah,” katanya, Rabu (18/9).

Dia meminta pemerintah dan aparat belajar dari situasi yang terjadi agar tak tunduk pada pemodal. 

Selain itu, perintah undang-undang maupun regulasi terkait, perlu dilaksanakan guna memastikan tata kelola sumber daya terkontrol, dan tidak menimbulkan persoalan baru yang lebih serius.

“Evaluasi serius terhadap perizinan bagi perusahaan yang telah berjalan mendesak dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Satgas Karhutla di 100 desa di 14 kabupaten dan kota, tidak menjadi jaminan karhutla dapat teratasi. Apalagi jika masyarakat setempat tidak dilibatkan. 

Pendekatan kebijakan pencegahan dan penanganan yang mengapresiasi kearifan lokal masyarakat, mestinya dapat menjadi perekat.

“Masih terlalu dini menilai efektivitas Satgas Karhutla yang ada saat ini. Yang pasti, satgas yang tersebar pada akhirnya menimbulkan konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit. Terlebih jika melihat adanya oknum yang mencoba berbohong pada kunjungan Kapolda di Ketapang, keberadaan satgas penting dievaluasi,” tegasnya.

Langkah Gubernur Kalbar Sutarmidji menerbitkan Pergub menghukum sejumlah perusahaan terindikasi pembakar hutan dan lahan, menurut Walhi, berani dan patut diapresiasi. 

Namun demikian, komitmen Gubernur Sutarmidji menindak kelompok korporasi, perlu didukung aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Kasus terdahulu dan kini yang hanya mampu menjerat rakyat biasa, sehingga hukum cenderung tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ini jangan lagi terulang,” katanya. 

Belajar dari kasus tahun sebelumnya semua tak dapat hukuman setara.

“Masyarakat kita berharap pemerintah dan penegak hukum tidak jatuh pada lubang yang sama dalam menangani kasus karhutla kali ini. Jangan ada oknum yang melindungi praktik buruk korporasi karena jelas tidak dibenarkan,” tambahnya.

Aparat penegak hukum, kata Adam, perlu bekerja keras menunjukkan komitmennya menghukum perusahaan yang bermasalah. Proses penegakan hukum melalui pembuktian ilmiah, dengan melibatkan ahli demi memastikan hukum tegak.

“Jika ini tidak dilakukan, maka sulit dipastikan proses hukum terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan dianggap memuaskan. Kita ingin jangan sampai aparat penegak hukum masuk angin,” tegasnya.

Usulan Izin Dicabut

Pemerintah Kabupaten Sanggau dinilai lebih progresif dalam penanganan karhutla yang melibatkan korporasi, perusahaan. Dinas Perkebunan dan Penernakan (Disbunnak) Sanggau telah mengusulkan pencabutan izin empat perusahaan. 

Usulan tersebut sudah berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Sekretaris DPM-PTSP Sanggau, Zaenal mengatakan usulan pencabutan izin empat perusahaan tersebut akan segera dibahas bersama Tim Pembinaan Pembangunan, Perkebunan, Pertanian, Pertambangan dan Kehutanan (TP5K). 

“Usulan ini masih akan dibahas dengan TP5K dalam waktu dekat. Direncanakan Senin mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Disbunnak Sanggau H. Syafriansyah mengatakan, empat perusahaan yang diusulkan dicabut izinnya itu yakni PT BEI A, PT KPI, PT GSP dan PT RAU. 

“Kenapa kita usulkan dicabut izinnya, karena tidak ada aktivitas sesuai IUP, tidak pernah melaporkan kegiatan, pengurus perusahaan tidak kooperatif,” katanya.

Dia menegaskan usulan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) empat perusahaan tersebut bukan tanpa peringatan. Mereka sudah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, namun tidak direspon.

“Karhutla itu penegas. Salah satu penyebabnya karhutla yang terjadi pada Agustus 2019. Jadi di situ jelas, kita mengusulkan pencabutan bukan karena kesewenangan-wenangan kita, tapi karena memang sudah kita peringatkan, tidak merespons,” jelasnya.

Walau karhutla hanya penegas, Syafriansyah mengatakan sudah mengusulkan semua kepada Bupati Sanggau.

“Mungkin ada kekeliruan data (dicabut karena karhutla). Karena yang saya proses ini, kan saya usulkan ke Pak Bupati. Dan kewenangan kita di daerah pencabutan izinnya, bukan di provinsi. Kita sudah proses, nanti dari DPM-PTSP yang mencabutnya. Bukan diusulkan ke provinsi lagi, tetap di kita yang mencabut,” tegasnya.

Kewenangan berada di daerah karena memang empat perusahaan yang diusulkan dicabut izinnya, adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, bukan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Kalau urusan kehutanan memang kewenangan di menteri, tapi kalau perkebunan kewenangan kabupaten. Kalau antar-kabupaten, kewenangan provinsi. Jadi PTSP, mereka yang mencabut izinnya atas nama bupati. Pertimbangan teknis segala macam dari kita, nanti mereka eksekusi,” pungkasnya.

Hujan Buatan

Untuk menangani karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar akan menabur garam untuk hujan buatan. Persiapannya kini tengah dilakukan.

"Rencana akan dilakukan penyemaian garam, untuk hujan buatan. Ini masih dilakukan pemasangan inner cover dan airscooper pada pesawat, sampe sore ini terus dilakukan ditargetkan selesai sehingga besok (hari ini) sudah bisa operasional untuk TMC," jelas Kepala BPBD Kalbar, Lumano.

Lumano membenarkan karhutlah di Kalbar semakin meluas. Hingga Agustus 2019, jumlahnya mencapai 25. 900 hektar. Dengan rincian, lahan mineral seluas 15.875 hektar dan lahan gambut seluas 10.025 hektar.

Proses pencegahan dan penanggulangan tetap dilakukan, tim BPBD akan tetap bergerak di lapangan, termasuk dengan BPBD Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan sebagainya. Sejauh ini, titik api yang paling banyak ada di Ketapang, Kayong, Sintang dan Kubu Raya. Untuk Ketapang dan Kayong sendiri salah satunya dikarenakan belum ada hujan belasan hari.

"Ke depan mungkin perlu diatur bahwa di musim kemarau, kalau bisa tidak boleh membakar lahan baik itu lahan masyarakat maupun lahan konsesi, apalagi di lahan gambut. Yang pasti kami saat ini sedang berupaya untuk memadamkan api di lapangan bersama dengan para relawan dan pihak lain," pungkasnya. (din/iat/jul/sms/bls/has)