Minggu, 20 Oktober 2019


21 Perusahaan Diusut

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 243
21 Perusahaan Diusut

Grafis Koko

PONTIANAK, SP –  Sebanyak 21 perusahaan perkebunan diusut dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Pengusutan ini dilakukan terpisah oleh Kepolisian Daerah Kalbar dan Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

Data yang diperoleh menyebutkan 19 korporasi diusut Polda Kalbar, dan tiga korporasi ditangani Gakkum KLHK. Hanya saja, baru Gakkum KLHK yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap korporasi kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar. 

Kepalas Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Panjta Edy Setiawan mengungkapkan pihaknya sudah menerima 49 SPDP dengan rincian, 45 SPDP dari Kepolisian, semuanya perkara perorangan. Sedangkan dari Gakkum KLHK ada empat SPDP, tiga di antaranya SPDP perkara korporasi.

“Kalau SPDP kasus karhutla yang melibatkan korporasi yang ditangani Kepolisian belum ada masuk. Kalau dari KLHK ada,” ujar Pantja Edy Setiawan, Kamis (19/9) siang. 

Tiga perusahaan yang diusut Gakkum KLHK dalam karhutla memiliki lahan konsesi yang terbakar seluruhnya berada di Kabupaten Ketapang. Perusahaan tersebut, PT ABP dengan lokasi lahan konsesi di Kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Kecamatan Nanga Tayap, PT AER di Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Melayu Rayak, serta PT SKM dengan lahan konsesi di Desa Tanjung Pasar, Mayak Kecamatan Muara Pawan.

Satu SPDP dari Gakkum KLHK, dengan perkara perorangan, kata Panjta, telah dijatuhi vonis.

“Yang satu kasus lagi perorangan di Mempawah sudah vonis. Tapi saya belum dapat laporan soal vonisnya,” katanya.

Panjta menjelaskan, ke-49 kasus sesuai SPDP yang diserahkan Kepolisian dan Gakkum KLHK, kini dalam penanganan Kejati Kalbar dan sejumlah Kejaksaan Negeri di kabupaten.

Di Kejati Kalbar sendiri menangani sembilan perkara karhutla, saat ini masuk dalam tahap pra penuntutan Jaksa. Di Kejaksaan Negeri Mempawah menangani delapa perkara (enam pra penuntutan, dua penuntutan). Kejari Sambas dua perkara tahap pra penuntutan. 

Kejari Sanggau menangani empat perkara tahap pra penuntutan, di Kejari Landak dua perkara (satu perkara tahap pra penuntutan, satu penuntutan), Kejari Bengkayang ada enam perkara tahap pra penuntutan. 

Kemudian di Kejari Sekadau menangani dua perkara taha pra penuntutan, di Kejari Sintang tangani 13 perkara (tujuh perkara pra penuntutan, enam perkara penuntutan), Kejari Ketapang tujuh perkara pra penuntutan, dan Kejari Kapuas Hulu menangani dua perkara (satu perkara pra penuntutan dan satu lagi penuntutan).

 Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go membenarkan bahwa penyidik Polda Kalbar belum menyerahkan perkara dan SPDP ke Kejati Kalbar. Walau sebenarnya mereka telah menetapkan masing-masing manajer PT Sepanjang Inti Surya Utama 2 dan PT Surya Agro Palma di Sanggau sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan.

Alasannya, Polda masih dalam proses uji laboratorium di Institute Pertanian Bogor (IPB) dan memeriksa saksi ahli sebelum dilimpahkan ke Kejati Kalbar. 

Meskipun begitu, dia tidak merincikan lebih lanjut identitas kedua manajer tersebut. Yang jelas, katanya, terbakarnya lahan di dua perusahaan tersebut diduga disebabkan adanya kelalaian. 

"Ya, manajernya yang tersangka yang bertanggung jawab, tapi saya lupa, soalnya saya sedang di Jakarta sekarang," katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengakui Polda Kalbar belum menyerahkan 19 SPDP perkara korporasi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. 

Alasan belum diserahkannya ke-19 SPDP perkara korporasi itu, Donny menyebutkan, karena Polda Kalbar masih dalam proses uji laboratorium di Institute Pertanian Bogor (IPB) dan memeriksa saksi ahli, sebelum dilimpahkan ke Kejati Kalbar. 

Dia menegaskan, dari 19 korporasi yang ditangani Polda Kalbar, penyidik sudah menetapkan tersangka dari dua korporasi. Status tersangka ditetapkan penyidik, masing-masing kepada manajer PT Sepanjang Inti Surya Utama 2, dan PT Surya Agro Palma, Kabupaten Sanggau.

Namun, Donny tidak merinci identitas kedua manajer dari dua korporasi tersebut. Dia menegaskan, kedua manajer itu dijadikan tersangka karena bertanggung jawab atas lahan di perusahaan perkebunan tempat mereka bekerja. 

“Ya, manajernya yang tersangka, yang bertanggung jawab. Tapi saya lupa, soalnya saya sedang di Jakarta sekarang,” kata Donny.

Polda Tangani 72 Kasus

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono menyatakan, jumlah kasus karhutla yang ditangani sebanyak 72 kasus.

“Dari 72 kasus tersebut, sebanyak 19 kasus korporasi, dan sebanyak 53 kasus perorangan. Dalam hal ini kami sudah maksimal dalam menangani kasus-kasus karhutla ini," ungkap Irjen Didi Haryono, Kamis (19/9).

Didi mengatakan, dari keseluruhan kasus yang ditangani Kepolisian, sebagian kasus dengan 25 tersangka, berkas acara pemeriksaan (BAP) sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Jadi tinggal menunggu teman-teman di Kejaksaan memberi kami informasi bagaimana kelengkapan berkas perkaranya,” ujarnya.

Kapolda menegaskan akan menindak kepada para pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. 

“Apalagi sengaja membakar lahan dan hutan, pasti akan kami tindak tegas. Apalagi instrumen hukumnya sudah jelas, yaitu lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan plus peraturan gubernur Kalbar. Ini menjadi koridor seluruh jajaran kami, termasuk oleh Pemda setempat dalam penindakan terhadap para pelaku karhutla," tegas Kapolda.

Didi berharap penanganan dan pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab bersama.   

Saat ini, sebut Kapolda, ribuan personel gabungan dari jajaran Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, Lanud Supadio, Lantamal XII/ Pontianak, BPBD, Pemda dan masyarakat bersama-sama melakukan patroli pencegahan dan pemadaman. Termasuk memberi imbauan larangan melakukan pembakaran lahan kepada masyarakat di desa-desa.

“Karena dampaknya sangat buruk sekali terhadap kelestarian alam, kesehatan dan kegiatan perekonomian kita sendiri akibat kabut asap yang ditimbulkannya. Saat ini, sudah ada 100 desa yang telah kami tetapkan sebagai rawan karhutla,” kata Kapolda.

Dia mengimbau dan meminta kesadaran bersama dalam menanggulangi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan akibat karhutla.

Bukan Petani

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Heronimus Hero menampik tuduhan beberapa pihak, kebakaran hutan dan lahan dikarenakan ulah petani.

Ditegaskannya, salah besar jika petani dikambinghitamkan terkait karhutla saat ini.

Sebab lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat sangat kecil. Terlebih bila melihat koordinat titik api berada di lahan gambut dan wilayah izin korporasi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kata Heronimus, potensi lahan pertanian di Kalbar kurang lebih 1 juta hektar. Hanya saja, yang dikelola kisaran 300 ribu hektar. 

Bahkan yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sementara ini, cuma 217 ribu hektar yang masuk kategori sawah. Selain itu, menurutnya, adanya peringatan dan penyegelan lahan membuktikan bahwa karhutla terjadi di lahan korporasi.

“Kalau Karhutla yang seluas sekarang ini dituduhkan karena petani, berarti itu semua yang terbakar lahan pertanian semua. Itu tidak mungkin sekali, sangat jelas sekali pemetaan sekarang bahwa ini bukan karena petani," tegas Hero.

Dia mengungkapkan jumlah titik api yang terdeteksi hingga Kamis (19/9), sebanyak 400 titik. Setelah dipetakan kembali dengan satelit tingkat kepercayaan di atas 80 persen, jumlahnya jadi 202 titik. 

Jika dilihat dari pemanfaatan lahannya, titik api tersebar dengan dominasi semak belukar, sisanya 65 titik hutan, 48 titik perkebunan, dan 57 titik pertanian.

"Tapi itu dari jumlah titik, bukan dari luasan. Harus diketahui kalau luasan lahan pertanian dan pangan ini satu titik hotspot paling setengah hektar atau satu setengah. Tapi, kalau perkebunan, hutan, atau semak belukar satu hotspot bisa 10 sampai 100-an hektar. Saya baru pulang dari lapangan yang dibuka masyarakat untuk pertanian cuma setengah hektar," ungkapnya.  

Diakui Hero, memang masih ada pembukaan ladang dengan cara membakar. Tapi praktik tersebut dilakukan di lahan mineral, yang karakter lahannya jika terbakar sangat mudah dijinakkan. 

Lain hal jika terbakar di lahan gambut. Pemadaman akan berhasil bila ada hujan intensitas sedang dan tinggi.

"Kalau memang mereka membuka lahan dengan cara membakar, paling mampu setengah hektar atau dua hektar, itu di lahan mineral. Kalau lahan mineral itu karakternya, habis terbakar selesai, kecuali di lahan gambut,” tuturnya. 

Apalagi ladang berpindah, yang metode membuka lahannya masih dengan cara membakar, menurut Hero, secara statistik di bawah dari ladang sawah (lahan tetap). 

"Dari statistik Kalbar masih mengandalkan sawah menetap yang tidak menggunakan metode buka lahan dengan cara membakar," kata dia.

Dinasnya sendiri selalu mendorong upaya agar arah pertanian Kalbar lebih ramah lingkungan. Salah satunya menghindari cara bakar. 

Saat ini, sudah ada paket teknologi pertanian yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Beberapa kabupaten sekarang sedang meminjam alat mesin kita untuk membantu masyarakat membuka lahan yang skalanya cukup luas. Sedangkan untuk skala kecil sudah ada yang bergerak membuka lahan tanpa bakar dengan teknologi mikro organisme, seperti pupuk organik," sebut Hero.

Selain itu Pemprov juga sudah memetakan desa-desa yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. 

Dinas Pertanian sendiri sudah mengusulkan kepada kementerian agar desa-desa tersebut mendapat bantuan paket teknologi pertanian tanpa membakar. 

“Kemudian kita berikan juga dukungan sumur pompa, itu sekaligus untuk antisipasi dan tindakan kalau terjadi kebakaran. Paketannya cukup lengkap, mudah-mudahan ini disetujui oleh Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Prakiraan Hujan

BMKG Supadio memprakirakan hujan akan turun di kisaran tanggal 20 hingga 26 September 2019 di sejumlah wilayah di Kalbar.

"Kondisi ini sangat mendukung proses pembentukan awan hujan di wilayah Kalbar ke depan. Model potensi hujan juga mengindikasikan akan segera adanya hujan di wilayah Kalimantan Barat," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Supadio, Erika Mardiyanti.

Menurut Erika, diprakirakan hujan akan mulai turun pada tanggal 20 September 2019 di Kalbar bagian Utara, antara lain di sebagian kabupaten/kota, seperti Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu.

"Kemudian pada 21 hingga 26 September 2019 diprakirakan hujan akan turun di hampir seluruh wilayah Kalbar dengan intensitas sedang hingga lebat," katanya.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan sehubungan dengan kondisi kualitas udara yang masih dalam kategori sangat tidak sehat, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kabut asap.

"Selain itu tentunya juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem seperti angin kencang puting beliung, hujan lebat, hujan es, dan petir mulai 20 sampai 26 September 2019," kata Erika. (ant/iat/sms/bls/has)