Sabtu, 19 Oktober 2019


Jaring Pajak Ekspor Sawit 500 Miliar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 76
Jaring Pajak Ekspor Sawit 500 Miliar

ANGKUT SAWIT - Sejumlah truk pengangkut kelapa sawit mengantre untuk melewati jalan rusak di sebuah daerah.

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan keberadaan Pelabuhan Kijing berskala internasional di Kabupaten Mempawah akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi Kalbar. Pendapatan Kalbar untuk belanja pembangunan akan meningkat pula. 

"Kita sudah mencita-citakan punya pelabuhan internasional untuk ekspor sudah (sejak) 20 tahun yang lalu," ucap Midji, panggilannya saat diwawancarai di ruangannya, Kamis (19/9).

Midji menuturkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai penghasil Cride Pal Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah terbesar kedua di Indonesia. Potensi pungutan pajak ekspor minyak kelapa sawit mentah itu bisa mencapai Rp500 miliar per tahun. 

Namun, selama ini CPO Kalbar diekspor tidak melalui pelabuhan yang ada di Kalbar. Akibatnya daerah tidak mendapatkan apa-apa. Dimisalkan, bagi hasil pajak ekspor CPO Kalbar tidak dapat. Padahal, produksinya banyak di Provinsi Kalbar. 

Belum lagi yang ingin membuka pabrik olahan hilirisasi dari karet. Jika ingin diekspor, harus dibawa ke Jakarta dulu, tidak bisa langsung dari Kalbar.

"Karena Pelabuhan Dwikora yang ada cuma pada 3000 DWT (Dead Weight Tonnage/ tonase bobot mati) dan kedalamannya hanya enam meter," ucapnya.

Sementara kedalaman Pelabuhan Kijing bisa mencapai 14 meter dan kapal dengan puluhan ribu DWT pun bisa bersandar. Untuk itu, pemerintah daerah akan mendukung adanya percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing. Hambatan yang ada, diharapkan bisa dikurangi seminim mungkin.

"Siapapun yang ingin punya kepentingan, lewat jalur pengadilan saja kalau belum puas (terkait masalah pembebasan lahan)," katanya.

Midji menjelaskan bahwa pemerintah daerah punya tim yang mendampingi PT Pelindo ketika pembebasan lahan. Semuanya dipastikan sudah berdasarkan aturan yang ada. Namun, beberapa orang yang masih tidak menerima harga pembebasan lahan, sudah dikonsinyasikan ke pengadilan.

"Seluruhnya sudah melewati prosedur aturan yang berlaku," jelasnya.

Midji juga mengatakan sejak awal sudah disiapkan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Misalnya terhadap warga yang memiliki postur bagus akan dilatih untuk mendapatkan sertifikat satpam. Kemudian akan bergabung dalam satu perusahaan pengamanan yang akan bekerjasama dengan PT Pelindo.

Kemudian, ada juga yang akan direkrut pada level tertentu sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan PT Pelindo. Terhadap nelayan, saat ini sudah tergabung dalam koperasi yang nanti akan bergerak dalam berbagai hal. Untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) akan dikaitkan dengan TKBM yang ada di Kota Pontianak karena sama-sama di bawah PT Pelindo.

"Kita semaksimal mungkin mengakomodir nelayan. Untuk pemilik lahan sudah dibayar sesuai harga pasar," pungkasnya.

Sementara Senior Vice Presiden Proyek Strategis Nasional, Zuhri Iryansyah mengatakan, pengembangan pembangunan Terminal Kijing merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah dicanangkan pemerintah. PT Pelindo 2 mendapatkan perpres khusus untuk pembangunan Terminal Kijing.

Dikatakan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak. Saat ini, Pelabuhan Dwikora adalah pelabuhan sungai sehingga pengembangannya terbatas. Letaknya di tengah kota juga membatasi pengembangan. 

"Setiap tahun pengelolaan Pelabuhan Dwikora juga dibebani biaya pengerukan sebesar Rp70 miliar," ucapnya.

Sementara letak Pelabuhan Kijing sangat strategis karena di depannya ada Pulau Temajo yang bisa melindungi aktivitas pelabuhan sepanjang tahun. 

Pembangunan Pelabuhan Kijing juga dalam rangka menyiapkan panen raya CPO yang memerlukan outlet untuk ekspor. Sebaa, selama ini semua kegiatan ekspor CPO tidak pernah dicatat di Kalbar, melainkan dicatat di pelabuhan di luar Kalbar. 

"Saat ini PT aneka tambang (WHW) tengah menyiapkan smelter. Tentu dengan adanya pelabuhan ini para pemangku ekonomi telah bersepakat untuk menggunakan Pelabuhan Terminal Kijing," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, lebih dari 300 nelayan kelong apung dan togok Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT Wika dan Kantor Bupati Mempawah, Senin (2/9). Mereka mendesak ganti rugi akibat dampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

Ketua Koordinator Nelayan Sungai Kunyit, Andi Kamaruddin mengatakan, aksi digelar untuk mencari kejelasan ganti rugi bagi nelayan kelong tancap, kelong apung, sungkung, pemukat dan lainnya, yang tergusur karena pembangunan pelabuhan. Mereka merupakan sebagian nelayan yang yang belum terdata atau menerima ganti rugi dari PT Pelindo.

"Masih ada sekitar 300an nelayan yang harus diganti rugi oleh pihak PT Pelindo. Kami minta kejelasan soal ini," katanya. 

Menurut Andi, dalam mencari keadilan untuk meminta ganti rugi, pihaknya telah mendatangi tim terpadu yang dibentuk oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Namun tim ini dinilai tidak melakukan pendataan secara menyeluruh, sehingga masih ada nelayan yang tidak mendapatkan ganti rugi.

"Makanya masih ada nelayan yang belum terdata dan belum menerima ganti rugi. Sementara yang sudah terdata sudah mendapat ganti rugi. Sedangkan dari SK yang dikeluarkan, menyisakan masa empat bulan lagi. Intinya jangan membuat aturan, tetapi tak melaksanakannya," tegas Andi.

Aksi dimulai dengan mendatangi PT Wika dan kemudian ke Kantor Bupati Mempawah. Kedatangan mereka pun disambut langsung Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi.

Andi menjelaskan, mereka mendatangi Pemkab Mempawah untuk meminta petunjuk dan rekomendasi. Adapun hasil yang diharapkan yakni pemkab dapat membantu dalam pengurusan ganti rugi bagi nelayan. Pihaknya akan mempersiapkan data para nelayan yang harus menerima ganti rugi.

"Sebelumnya saat kita mendatangi Kantor Gubernur Kalbar, kita disarankan untuk meminta rekomendasi dari Pemkab Mempawah. Makanya kita ke sini untuk meminta rekomendasi dan petunjuk," katanya.

Andi juga menegaskan, jika masalah ini tidak menemukan titik terang, pihaknya tidak akan gegabah melakukan aksi yang dapat menghambat proses pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Para nelayan akan membahas masalah bersama dan mencari solusi terbaik.

 “Ada usulan agar para nelayan melakukan penghentian para pekerja proyek pembangunan pelabuhan. Pemboikotan itu tidak perlu karena pembangunan merupakan program percepatan nasional,” tegasnya. (din/ben/ind/bah)

Progres Pembangunan 23 Persen

General Manager (GM) IPC Cabang Pontianak, Adi Sugiri mengatakan progres pembangunan Terminal Kijing di Mempawah saat ini mencapai 23 persen. Pembangunan Terminal Kijing direncanakan selesai pada fase pertama di pertengahan 2020. 

Untuk kapasitas kontainer di Pelabuhan Terminal Kijing diperkirakan sekitar 2 juta TEUs. Kemudian untuk curah kering sekitar 15 juta ton dan curah cair 12 juta ton. 

"Terminal Kijing adalah bagian dari pengembangan Pelabuhan Dwikora dengan beberapa keterbatasan di (Pelabuhan) Dwikora,"  ucapnya.

Di antara kelemahan Pelabuhan Dwikora itu yakni pelabuhan itu hanya memiliki lahan kurang lebih sembilan hektare. Namun, saat ini produktivitasnya untuk kontiner hampir 300 ribu TEUs. 

Kelemahan lain yakni kedalaman pelabuhan itu kurang lebih empat sampai lima meter.

berangkat dari kelemahan itu, pembangunan Pelabuhan Kijing akan punya kedalaman mencapai 15 meter. Rencana pembangunana pada tahap pertama yakni dermaga multipurpose sepanjang satu kilometer. Untuk ultimate dengan dermaga kurang lebih lima kilometer dengan luas area 200 hektare.

Pembangunan Pelabuhan Kijing dengan kapasitas hampir 20 kali lipat dari Pelabuhan Dwikora.

"Saat ini pembangunan Terminal Kijing sedang dalam progres pemancangan dan land clearing, pembangunan secara bersamaan dari sisi darat laut," katanya.

Pembangunan trestle (jembatan) sepanjang tiga kilometer untuk dermaga terus dikerjakan. 

Adi mengatakan bahwa Pelabuhan Terminal Kijing untuk mendukung program tol laut pemerintah pusat.

"Ekspor hasil alam tidak lagi melalui pelabuhan di luar Kalbar, akan tetapi sudah bisa melalui Pelabuhan kijing," jelasnya.

Kabut asap, kata Adi, mengganggu proses pemancangan karena membutuhkan akurasi yang baik. Namun, secara konstruksi tidak terganggu. 

Untuk penyelesaian lahan dan masalah yang dihadapi nelayan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Untuk masyarakat yang memiliki mata pencaharian kelong, sudah diselesaikan pembayaran melalui aturan yang berlaku. (din/bah)